Bisnis.com, MALANG — Penghimpunan premi asuransi di wilayah kerja OJK Malang mengalami koreksi pertriwulan I/2024. Penghimpunan premi asuransi jiwa mengalami penurunan secara yoy sebesar 42,58% dari Rp1,475 triliun (Maret 2023) menjadi Rp847 miliar (Maret 2024), sedangkan premi asuransi umum mengalami penurunan sebesar 56,37% dari Rp363 miliar (Maret 2023) menjadi Rp158 miliar (Maret 2024).

“Pertumbuhan aset dan investasi industri asuransi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan premi dan kontribusi,” ujar Kepala OJK Malang, Biger A. Maghribi, Rabu (7/8/2024).

Dengan akan dijaminnya premi asuransi oleh LPS, dia berharap, penghimpunan premi asuransi jiwa dan umum kembali meningkat, bersamaan dengan meningkatnya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap industri tersebut.

“Saya optimistis penghimpunan premi akan naik lagi ke depannya,” ucapnya.

Sementara itu, kata dia, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sampai dengan akhir triwulan I/2024, terdapat 6 (enam) LKM yang memiliki izin usaha di wilayah kerja KOJK Malang dengan rincian 4 PT LKM dan 2 koperasi LKM.

Berdasarkan jenis kegiatan usaha, sampai dengan akhir triwulan I/2024 terdapat 4 LKM konvensional dan 2 LKM syariah.

Sesuai dengan kegiatan usaha LKM yaitu memberikan pinjaman, penyaluran pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LKM di wilayah kerja KOJK Malang tumbuh secara yoy yaitu 38,19% dari Rp8,2 miliar (April 2023) menjadi Rp11,33 miliar (April 2024).

Selain penyaluran pinjaman/pembiayaan, kegiatan usaha lain yang dilakukan LKM adalah pengelolaan simpanan/tabungan dari masyarakat. Total simpanan/tabungan yang dihimpun sampai dengan akhir April 2024 adalah sebesar Rp5,47 miliar atau tumbuh 20% secara yoy.

Holding Keuangan Mikro

Tren terkait lembaga keuangan mikro (LKM), kata dia, ada perkembangan menarik, yakni 29 BUMDes sepakat membentuk 1 LKM di Kab. Malang.

Pembentukan LKM ini, kata dia, mendapatkan atensi dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Jika berhasil, diharapkan dapat diterapkan di daeerah lain.

Model seperti di Kab. Malang jika telah berhasil, kata dia, sangat positif dalam memberikan akses finansial bagi warga di tingkat perdesaan. Akses masyarakat di perdesaan terhadap finansial menjadi lebih terbuka dengan adanya LKM. Apalagi jika bunga pembiayaan bisa kompetitif dibandingkan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sedangkan terkait dana pensiun, kata dia, nilai aset dana pensiun di wilayah kerja OJK Malang secara yoy menurun sebesar 0,84% menjadi Rp219 miliar namun di sisi lain mengalami peningkatan jumlah investasi sebesar 1,29% dari Rp197 miliar (April 2023) menjadi Rp200 miliar (April 2024).

Penyaluran piutang pembiayaan juga mengalami pertumbuhan positif secara yoy yaitu 9,94% dari Rp6.502 miliar (Mei 2023) menjadi Rp7.149 miliar (Mei 2024). Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPF sebesar 4,08%.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai premi asuransi yang cenderung turun menjadi indikasi bahwa prioritas kebutuhan masyarakat saat ini lebih fokus pada kebutuhan dasar. Meskipun asuransi saat ini, telah berinovasi menjadi salah satu pilihan instrumen investasi dengan berbagai variasi layanan produk namun belum mampu menggugah masyarakat melirik asuransi.

Permasalahan di masyarakat seringkali return dari pembayaran premi asuransi kurang sesuai sebagaimana dijanjikan saat awal diprospek oleh agen sehingga butuh effort yang lebih untuk mengembalikan trust masyarakat pada lembaga asuransi.

“Masyarakat lebih cenderung memprioritaskan asuransi kesehatan dasar seperti BPJS karena hal ini menjadi prasyarat dalam berbagai layanan maupun pekerjaan. Asuransi umum bisa jadi dianggap kebutuhan tersier saat ini,” ucapnya.

Terkait LKM, kata dia, keberadaan LKM menjadi salah satu pendorong perekonomian di perdesaan melalui BUMDesa bersama (gabungan dari beberapa BUMDesa).

Potensi ini, dia menilai, dapat terus dikembangkan karena pembentukan BUMDesa bersama ini sudah memiliki modal dasar dari tinggalan program PNM pada era pemerintahan sebelumnya.

“Kemudian dana PNM ini dikelola oleh desa maupun kecamatan sebagai koordinator yang diwujudkan dalam usaha simpan pinjam dan banyak yang berhasil,” ujarnya. (K24)