Bisnis.com, MAKASSAR — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengefektifkan penilaian aset perusahaan perbankan dan asuransi melalui kerja sama dengan Masyarakat Penilai Profesi Indonesia (MAPPI). Upaya ini sebagai bagian dari fungsi resolusi bank dan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan kedua belah pihak di Hotel Four Points Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Rabu (18/9/2024).

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono, mengatakan MAPPI akan membantu pihaknya dalam berbagai peran, salah satunya dalam proses pelaksanaan likuidasi.

Apabila ada perusahaan yang dicabut izin usahanya, maka nilai aset yang dipetakan oleh penilai publik yang independen sangat dibutuhkan untuk melindungi kepentingan publik. Selain itu penilaian aset juga dibutuhkan ketika akan dilakukan pemetaan kembali sisa aset yang tidak bisa dicairkan dalam masa penyelesaian likuidasi.

“Kerja sama ini merupakan komitmen kuat LPS untuk berkoordinasi antara lain terkait penilaian terhadap aset bank dan perusahaan asuransi, serta hasil penilaian dan ketentuan yang berlaku dalam rangka fungsi resolusi bank dan fungsi penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/9/2024).

Nantinya, ruang lingkup kerja sama antara LPS dan MAPPI akan mencakup mengenai pertukaran data dan informasi, koordinasi terkait penilaian, pengembangan pedoman dan metodologi penilaian.

Kemudian, pemberian nasihat atau konsultasi antara lain mengenai penelitian penerimaan aset, pemberian keringanan utang, dan perhitungan harga dasar dalam rangka pencairan aset, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penilaian, fungsi resolusi bank dan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional MAPPI Budi Prasodjo menambahkan jika perjanjian ini sebenarnya telah terjalin sejak 2019 silam, namun saat itu hanya khusus untuk bank. Sementara perjanjian kali ini sendiri ditambahkan untuk perusahaan asuransi dan akan berlangsung hingga 2029.

"Dulu kerja sama kita melahirkan standar penilaian baru resolusi bank dan sudah berlaku sejak tiga tahun terakhir. Itu yang digunakan kita sebagai penilai publik di dalam melakukan penilaian aset kredit maupun aset propertinya," ucapnya.

Teranyar, jumlah bank yang dicabut izin usahanya di Indonesia pada tahun ini meningkat menjadi 15 bank hingga pekan kedua September 2024. LPS pun langsung menjalankan upaya penyelamatan dana nasabah di bank bangkrut tersebut.

LPS menyiapkan proses pembayaran PT BPR Nature Primadana Capital, yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.