Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - China marah besar. Pada Sabtu (26/10/2024) malam, Tiongkok mengatakan telah mengajukan keluhan diplomatik kepada AS.

Selain itu, China juga menegaskan pihaknya memiliki hak untuk membalas setelah AS menyetujui penjualan senjata terbaru ke Taiwan.

“China akan dengan tegas menanggapi dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan integritas teritorial,” kata Kementerian Luar Negeri di Beijing dalam sebuah pernyataan Sabtu malam.

Melansir Bloomberg, China juga mendesak AS untuk segera menghentikan persenjataan Taiwan dan segera menghentikan tindakan berbahaya yang merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Mengutip Reuters, Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon mengatakan penjualan baru itu terdiri dari sistem rudal dan sistem radar senilai US$ 1,16 miliar yang diperkirakan bernilai US$ 828 juta. Menurut Pentagon, kontraktor utama untuk sistem rudal itu adalah RTX Corp.

"Penjualan yang diusulkan ini melayani kepentingan nasional, ekonomi, dan keamanan AS dengan mendukung upaya berkelanjutan penerima untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya dan mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pentagon juga menegaskan, "Penjualan yang diusulkan akan membantu meningkatkan keamanan penerima dan membantu menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer, dan kemajuan ekonomi di kawasan tersebut."

Penjualan sistem rudal tersebut adalah untuk tiga solusi pertahanan udara jarak menengah National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) yang mencakup rudal permukaan ke udara AMRAAM Extended Range yang canggih, tambahnya.

Ketegangan di selat tersebut meningkat setelah Beijing menggelar latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan awal bulan ini. China telah berjanji untuk membawa pusat produksi chip canggih tersebut di bawah kendalinya suatu hari nanti, dengan kekerasan jika perlu. AS merupakan pendukung militer utama negara kepulauan tersebut.

Tonton:Peringatan Taiwan ke China: Blokade Tiongkok akan Menjadi Tindakan Perang

Sumber: Reuters | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON/TAIPEI. Amerika Serikat telah menyetujui paket penjualan senjata senilai US$2 miliar ke Taiwan, kata Pentagon pada hari Jumat (25/10), termasuk sistem rudal pertahanan udara canggih yang diuji coba di Ukraina.

Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon mengatakan penjualan baru itu terdiri dari sistem rudal dan sistem radar senilai US$1,16 miliar yang diperkirakan bernilai US$828 juta. Kontraktor utama untuk sistem rudal tersebut adalah RTX Corp, kata Pentagon.

"Penjualan yang diusulkan ini melayani kepentingan nasional, ekonomi, dan keamanan AS dengan mendukung upaya berkelanjutan penerima untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya dan mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Penjualan yang diusulkan akan membantu meningkatkan keamanan penerima dan membantu menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer, dan kemajuan ekonomi di kawasan tersebut."

Penjualan sistem rudal tersebut adalah untuk tiga solusi pertahanan udara jarak menengah National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) yang mencakup rudal permukaan ke udara AMRAAM Extended Range yang canggih, tambahnya.

Sistem NASAMS telah diuji dalam pertempuran di Ukraina dan merupakan peningkatan signifikan dalam kemampuan pertahanan udara yang diekspor Amerika Serikat ke Taiwan karena permintaan akan sistem tersebut melonjak.

Seorang sumber pemerintah AS mengatakan kepada Reuters dengan syarat anonim bahwa NASAMS adalah senjata baru bagi Taiwan, dengan Australia dan Indonesia sebagai satu-satunya negara lain di kawasan tersebut yang saat ini mengoperasikannya.

Kementerian Pertahanan Taiwan menyambut baik pengumuman tersebut, dengan mencatat penggunaan NASAMS yang terbukti di Ukraina dan mengatakan bahwa hal itu akan membantu kemampuan pertahanan udara Taiwan dalam menghadapi manuver militer Tiongkok yang sering terjadi.

Militer Taiwan memperkuat persenjataannya agar mampu menghadapi serangan apa pun dari Tiongkok dengan lebih baik, termasuk membangun kapal selamnya sendiri untuk mempertahankan jalur pasokan maritim yang vital.

Tiongkok membenci Presiden Taiwan, Lai Ching-te sebagai seorang "separatis" dan telah menolak seruannya yang berulang kali untuk berunding.

Lai menolak klaim kedaulatan Beijing dengan mengatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka.

Pemerintah Tiongkok pada hari Sabtu terus menyerang Lai, mengecam komentar yang dibuatnya pada hari Jumat di pulau garis depan yang sensitif tentang bagaimana tidak ada "kekuatan eksternal" yang dapat mengubah masa depan Taiwan.

"Tidak ada masa depan untuk kemerdekaan Taiwan. Masa depan Taiwan terletak pada penyatuan kembali tanah air secara menyeluruh," kata Kantor Urusan Taiwan Tiongkok dalam sebuah pernyataan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mencabut larangan penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi.

Pencabutan larangan ini mengakhiri kebijakan yang telah berlangsung selama tiga tahun untuk menekan Kerajaan Arab Saudi agar menghentikan perang Yaman.

Melansir Reuters, Sabtu (10/8/2024), Pemerintah Presiden Joe Biden telah memberikan penjelasan kepada Kongres pekan ini mengenai keputusan untuk mencabut larangan tersebut, menurut seorang ajudan kongres.

Salah seorang sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa penjualan senjata dapat dilanjutkan paling cepat minggu depan.

"Saudi telah memenuhi kesepakatan mereka, dan kami siap untuk memenuhi kesepakatan kami, mengembalikan kasus-kasus ini secara teratur melalui pemberitahuan dan konsultasi kongres yang sesuai," kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden.

Sejak Maret 2022 - ketika Saudi dan Houthi menandatangani gencatan senjata yang dipimpin oleh PBB - tidak ada serangan udara Saudi di Yaman dan tembakan lintas batas dari Yaman ke Arab Saudi sebagian besar telah dihentikan, demikian ungkap pejabat pemerintahan tersebut.

Biden telah mengambil sikap yang lebih keras terhadap penjualan senjata ke Arab Saudi pada tahun 2021. Hal ini karena Saudi gencar melakukan kampanye serangan terhadap Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman, yang telah menimbulkan banyak korban sipil.

Perang Yaman dipandang sebagai salah satu dari beberapa pertempuran proksi antara Iran dan Arab Saudi.

Houthi menggulingkan pemerintah yang didukung Saudi dari Sanaa pada akhir 2014 dan telah berperang melawan aliansi militer yang dipimpin Saudi sejak 2015.

Konflik ini telah menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan 80% populasi Yaman bergantung pada bantuan kemanusiaan.