JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara (Malut), Muhaimin Syarif.

Muhaimin Syarif mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke PN Jakarta Selatan lantaran ditetapkan sebagai tersangka suap eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

“Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” demikian amar putusan gugatan nomor 61/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Dengan ditolaknya praperadilan tersebut, status tersangka Muhaimin Syarif dalam perkara dugaan suap di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara oleh KPK dinyatakan sah.

Setelah menetapkan tersangka, KPK juga telah mencegah Muhaimin untuk bepergian ke luar negeri.

Adapun perkara yang menjerat Muhaimin ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Gani pada 18 Desember tahun lalu.

Sesai menang praperadilan, KPK menangkap Muhaimin Syarif pada Selasa malam. Pengusaha tambang itu dibawa penyidik ke Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 20.38 WIB.

Dalam perkara ini, Abdul Ghani dan anak buahnya juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur jalan.

Belakangan, KPK ini melebarkan penyidikan dan mengusut dugaan korupsi di sektor izin tambang di daerah Maluku Utara.

KPK turut menetapkan Abdul Gani sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) lantaran Gubernur Maluku Utara itu diduga menyamarkan uang lebih dari Rp 100 miliar.