Harga minyak dunia naik di tengah konflik Timur Tengah yang kian memanas. Kenaikan harga minyak menyusul laporan bahwa Iran tengah mempersiapkan serangan balasan terhadap Israel dari Irak dalam beberapa hari mendatang.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (2/11/2024), harga minyak berjangka Brent naik 29 sen, atau 0,4% menjadi US$ 73,10 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 23 sen, atau 0,33% ke US$ 69,49. Namun demikian, untuk minggu ini, kedua kontrak tersebut masih turun lebih dari 3% setelah naik 4% pada pekan lalu.

Situs berita AS, Axios, melaporkan pada Kamis bahwa Iran tengah mempersiapkan diri untuk menyerang Israel dari Irak dalam beberapa hari ke depan. Laporan ini mengutip dua sumber Israel yang tidak disebutkan namanya.

"Setiap tanggapan tambahan dari Iran mungkin tetap terkendali, mirip dengan serangan terbatas Israel akhir pekan lalu, oleh karena itu terutama dimaksudkan sebagai demonstrasi kekuatan daripada undangan untuk membuka peperangan," kata analis SEB Research Ole Hvalbye.

Iran dan Israel telah terlibat dalam serangkaian serangan balasan dalam perang Timur Tengah yang lebih luas dipicu oleh pertempuran di Gaza. Serangan udara Iran sebelumnya terhadap Israel pada 1 Oktober dan April sebagian besar ditangkis, dengan hanya menimbulkan kerusakan kecil.

Iran mendukung beberapa kelompok yang saat ini memerangi Israel, termasuk Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Houthi di Yaman. AS telah meminta Lebanon untuk mengumumkan gencatan senjata sepihak dengan Israel untuk menghidupkan kembali pembicaraan untuk mengakhiri permusuhan Israel dan Hizbullah.

Di sisi lain, Iran merupakan anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Menurut data Badan Informasi Energi AS, Iran memproduksi 4 juta barel minyak per hari (bpd) pada 2023.

Sedangkan menurut analis dan laporan pemerintah AS, Iran berada di jalur yang tepat untuk mengekspor 1,5 juta bpd pada 2024. Angka ini naik dari perkiraan 1,4 juta bpd pada tahun 2023.

Perubahan harga minyak ini juga didukung oleh ekspektasi bahwa OPEC+ dapat menunda rencana peningkatan produksi minyak pada bulan Desember selama sebulan atau lebih. Ini karena kekhawatiran atas permintaan minyak yang lemah dan meningkatnya pasokan. Keputusan dapat diambil paling cepat minggu depan.

REPUBLIKA.CO.ID, PUNCAK – Republika memeroleh video kesaksian dari keluarga korban soal penembakan yang diklaim TNI menewaskan tiga anggota kelompok separatis. Keluarga korban menyatakan, bukan saja warga sipil, salah satu yang meninggal adalah cucu tokoh Papua yang mendukung wilayah itu masuk Indonesia melalui pemungutan suara pada 1969.

“Kami tidak keberatan kalau yang ditembak itu benar-benar OPM, tapi ini yang ditembak itu namanya 'Pemerintah', dan itu cucu dari salah satu tokoh Pepera,” ujar salah satu keluarga korban Pemerintah Murib dalam video yang beredar pada Kamis (18/7/2024).

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) merupakan jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia di Papua di bawah pengawasan PBB pada 1969. Saat itu, sekitar 1.000 tokoh dari seantero Papua dipilih untuk menentukan apakah Papua merdeka atau ikut Indonesia. Hampir semua perwakilan itu memilih bergabung dengan Indonesia.

“Indonesia masuk di sini itu karena perjuangan bapaknya,” ia melanjutkan. Pemerintah Murib yang meninggal ditembak TNI juga merupakan kepala Desa Dokkome .

“Bapaknya mau kasih nama ‘Indonesia’ tapi dia lupa jadi dia kasih nama ‘Pemerintah’. Makanya kami semua sedih karena karena ini kami punya keluarga pejuang. Macam ini penghargaan yang Indonesia lakukan terhadap masyarakat ini?”

Ia kemudian menyatakan bahwa kerusuhan yang dilakukan masyarakat itu karena yang ditembak benar adalah warga sipil. Ia mengatakan, memang sudah sekitar 20 tahun ada keberadaan OPM di kampung tersebut, Namun begitu, warga tak pernah bergolak jika mereka yang ditembak tentara Indonesia.

“Kalau mereka meninggal kami masyarakat ini tidak pernah ribut. Itu memang tugasnya TNI-Polri jadi kami kasih tinggal. Tapi kalau memang masyarakat murni yang tidak tahu apa-apa dapat tembak, nah itu masyarakat pasti akan marah,” kata dia.

Menurut dia, akibat dari penembakan itu, terjadi konflik antara masyarakat lokal dengan “masyarakat Nusantara”. “Jadi kita hari ini kumpul dengan masyarakat Nusantara ini supaya sepakat dulu. Kita bersatu supaya TNI berurusan dengan hukum,” katanya.

Ia juga menuntut ganti rugi untuk korban penembakan TNI maupun untuk korban warga pendatang. “Darah kami sama-sama merah, kami sama-sama Indonesia, makanya bayar,” ujarnya.

Menurut kronologi yang diperoleh Republika dari warga setempat, pada Selasa (16/7/2024) militer Indonesia telah menembak mati tiga warga sipil sementara lainnya sedang mengalami luka tembak. Kejadian tersebut terjadi di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya sekitar pukul 20.00 malam waktu setempat.

Penembakan itu mengakibatkan Tonda Wanimbo selaku kepala desa Kalome, Distrik Mepogolok meninggal dunia akibat mengalami luka tembak. Penembakan juga mengakibatkan kematian Pemerintah Murib selaku Kepala Desa Dokkome dan Dominus Enumbi seorang warga sipil yang tengah menyelesaikan kuliahnya di Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura. Sejumlah warga sipil setempat juga mengalami luka tembak namun belum diketahui identitas jelasnya.

Kejadian itu bermula saat seorang komandan TPNPB, Terinus Enembuni yang bermarkas di Nusineri memasuki Distrik Mulia untuk membeli rokok, Ketika berada di wilayah Karubate, keberadaannya terendus militer Indonesia. Prajurit kemudian melakukan pengejaran terhadap Terinus Enumbi dengan menggunakan tiga mobil.

Tepat di depan SD YPPG Distrik Mulia, prajurit TNI langsung melakukan penembakan terhadap Mayor Terinus Enumbi dari jarak 50 meter. Terinus Enumbi hanya terserempet di bagian kepala, badan, serta kaki dan akhirnya melarikan diri. Namun, tembakan dari tentara Indonesia justru mengakibatkan tiga warga sipil meninggal dunia di tempat kejadian di sekitar pukul 20.10 WIT.

Menyusul kejadian itu, warga setempat meradang dan melakukan aksi kerusuhan. Sejumlah kendaraan di bakar, dan warga pendatang dikabarkan menjadi korban. Konflik antara warga lokal dan pendatang sejauh ini sudah dimediasi, namun keluarga korban tetap menuntut pertanggungjawaban TNI.