IDXChannel - Presiden Srilanka yang baru terpilih, Anura Kumara Dissanayake, menegaskan bahwa pemerintahnya mencari pendekatan alternatif untuk meringankan beban rakyat negara itu.

Pria berhaluan Marxis itu mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dalam pertemuan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) di Kolombo, dilansir melalui Anadolu, Jumat (4/10/2024).

Menurut pemerintah Srilanka, IMF menyatakan keterbukaannya untuk mendiskusikan usulan tersebut.

Selain menegaskan kembali dukungan pemerintah terhadap program-program IMF, Dissanayake menekankan pentingnya mencapai target lewat cara-cara alternatif yang bisa meringankan beban rakyat.

Dia mengatakan pemerintah juga berencana memperluas belanja sosial dan menawarkan keringanan pada mereka yang terbebani oleh PPN dan PPh yang tinggi.

IMF telah bersepakat untuk membantu Sri Lanka yang dilanda krisis dengan meminjamkan dana tambahan sekitar USD2,9 miliar atau sekitar Rp44,62 triliun setelah negara pulau di Asia Selatan itu gagal bayar pada 2022.

Sri Lanka harus membayar utang luar negeri sebesar USD46 miliar atau sekitar Rp712,1 triliun dan belum mampu membayar cicilan sejak 2022.

Dalam pidato pelantikannya, Dissanayake mengatakan pemerintahnya sedang bernegosiasi dengan para kreditor untuk mempercepat proses pinjaman dan mendapatkan keringanan utang.

Menurut para analis, bukan hal yang mudah bagi sang presiden untuk melanjutkan program IMF dan melakukan perubahan untuk meringankan beban rakyatnya.

(Dian Kusumo Hapsari)