Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo realisasi investasi telah mencapai Rp 9.117,4 triliun.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan selama sepuluh tahun terakhir realisasi investasi memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja. Ia mencatat dari 2014 hngga 2024 penyerapan tenaga kerja telah mencapai 13,83 juta orang.

“Ini kalau kita lihat angkanya terus meningkat, begitu juga dengan realisasi investasi,” ujarnya dalam Konferensi Pers, Selasa (15/10).

Rosan mengatakan, selama sepuluh tahun terakhir ini, kestabilan ekonomi maupun politik tercipta sangat baik sehingga tercipta pula kepercayaan investor yg tinggi pada Indonesia.

Menurutnya kepercayaan investor dari luar negeri maupun dalam negeri menjadi kunci dalam mencapai target-target investasi.

“Mereka juga melihat bagaimana kita terus melakukan perbaikan dari segi kebijakan, izin dan lainnya, jadi mereka juga merasakan kita selalu memberikan reformasi kebijakan,” ungkapnya.

Jika diperinci, berdasarkan sektornya, realisasi investasi selama sepuluh tahun terakhir didominasi sektor manufaktur dibandingkan sektor premier maupun tersier.

Sementara itu, pertumbuhan rata-rata sektor manufaktur sepuluh tahun terakhir 15,5%.

Kemudian, berdasarkan wilayah porsi investasi dalam sepuluh tahun terakhir cukup mengalami perubahan. Jika dilihat, pada tahun 2014 realisasi investasi didominasi di Jawa dengan porsi 56,9% dan luar Jawa 43,1%.

Sementara pada tahun 2023 porsinya menjadi 48,5% di pulau Jawa dan 51,5% di luar pulau Jawa.

“Begitu juga pada tahun ini hingga September 2024 ini, realisasi investasi disumbang paling banyak dari luar Jawa dengan porsi 50,34% sementara dari Jawa porsinya 49,66%,” ujarnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha akan terbit pada akhir Juli 2024 ini.

Deputi Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM,Theopita Tampubolon menyampaikan, setelah terbitnya revisi PP No 5 Tahun 2021 tersebut, nantinya akan adaOnline Single Submission Risk Based Approach(OSS-RBA) yang baru, berdasarkan penanaman-penanaman yang dilakukan terhadap PP No 5 Tahun 2021.

“Aturannya saat ini sedang dalam tahap revisi, sebagai informasi bapak Presiden meminta kita untuk memfinalisasi peraturan pemerintah di akhir Juli. Jadi nantinya akan adathe newOSS yang akanlaunching,”tutur Theopita dalam agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024, Senin (29/7).

Adapun ia menyampaikan, terdapat beberapa perbaikan dalam OSS RBA versi baru, diantaranya, pertama,perbaikan menyeluruh pada PP No 5 Tahun 2021, misalnya memperjelas persyaratan dasar bagi pelaksana kegiatan investasi (KKPR, persetujuan lingkungan, PBG, dan SLF).

Kedua,standar pengelolaan sistem, yakni dengan memperbanyak kementerian/Lembaga (K/L) memproses perizinan sepenuhnya di OSS dengan menggunakan hak akses sehingga tidak ada kendala dalam proses pertukaran data.

Ketiga,kemudahan sistem, yakni memerlukan arsitektur baru untuk kemudahan K/L?D dalam memanfaatkan ‘rumah’ mereka.

Keempat,optimalisasi pelacakan proses perizinan. Dengan adanya revisi ini nantinya sistem dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha posisi proses perizinan secarareal time.

Kelima,pembaharuan infrastruktur OSS, yakni infrastruktur OSS dengan kapasitas pemrosesan yang lebih besar (database)dibandingkan kapasitas pemrosesan saat ini yang baru dapat menerbitkan rata-rata sebanyak 15.000 NIB per hari.

Keenam,optimalisasi integrasi persyaratan dasar, yakni dengan integrasi secara optimal sistem persyaratan dasar yakni Gistaru, (ATR/BPN), sistem informasi persetujuan lingkungan hidup (AMDLNET), dan sistem informasi manajemen pembangunan gedung (SIMBG) (PU-PR) dengan OSS, untuk percepatan proses persyaratan dasar perizinan.