REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Alquran menyebutkan soal pernikahan beda agama. Ini tercantum dalam Surat Al Baqarah ayat 221. Allah SWT berfirman:

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti dan Mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Andre Afrilian mengungkap nikah beda agama dengan modus mualaf temporer. Menurut dia, banyak daerah di Indonesia yang telah melakukan pratik ini.

"Daerah yang melakukan praktik ini tentunya banyak, terutama di daerah dengan keberagaman agama dan toleransi yang tinggi, tidak menutup kemungkinan banyak terjadi praktik ini karena tentunya sosialisasi masyarakatnya juga antar agama yang berbeda tentu ada yang menjalin hubungan hingga memantapkan untuk menikah," ujar Andre saat dihubungi Republika, Selasa (30/7/2024).

Saat melakukan penelitian lapangan, Andre bahkan telah menemukan praktik ini di salah satu daerah di Kabupaten Malang, Jawa Timur."Salah satunya yang saya jumpai di Kabupaten Malang, karena keterbatasan data biaya dan waktu saya belum sempat melakukan penelitian mendalam ke instansi terkait," ucap Andre.

Kendati demikian, Andre telah menemukan dua narasumber yang melakukan praktik mualaf temporer tersebut. Menurut dia, mereka mengaku agar perkawinannya dicatatkan sehingga memudahkannya dalam mengurus administrasi di kemudian hari.

Sebenarnya, dia menjelaskan, praktik untuk memperoleh legalitas perkawinan tersebut sudah ada yang melakukan sejak lama, mengingat hal tersebut merupakan alternatif paling gampang untuk bisa dicatatkan dengan mengesampingkan apakah niatnya mualaf benar ikhlas dari panggilan hati atau cuma dengan adanya niat terselubung dan atau bahkan kembali ke agama asalnya setelah dicatatkan perkawinannya.

Dia mengatakan, banyak alternatif pasangan beda agama untuk mendapatkan legalitas, seperti menikah di luar negeri di negara anglo saxon yang menganut sistem hukum common law, mendapatkan penetapan hakim, atau mengikuti agama keyakinan salah satu calon.

Namun, larangan nikah beda agama kini telah dilarang secara tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dan Fatwa MUI VIII/16/Ijtima Ulama/VIII/2024. Sehingga, hal itu mengurangi alternatif yang digunakan pelaku nikah beda agama.

"Dengan terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2023 yang juga didukung oleh fatwa MUI VIII Nomor 16 Ijtima' Ulama VIII 2024 kemarin yang melarang bagi hakim mengabulkan perkawinan beda agama dicatatkan, maka satu alternatif berkurang dan banyak pasangan beda agama melakukan dengan cara mualaf bagi yang ingin menikah dengan pasangan Muslim," kata Andre.

Dalam Islam, tambah dia, praktik ini sebenarnya juga sudah pernah terjadi yaitu pada Ummu Sulaim alias Rumaisha binti Malhan, ibunda Anas bin Malik yang dikenal sebagai sahabat sekaligus pelayan Rasulullah. Setelah Malik bin an-Nadhr, suami pertamanya meninggal, ia dilamar oleh seorang lelaki yang tampan dan kaya raya bernama Zaid bin Sahal an-Najjariy alias Abu Thalhah yang kelak menjadi salah satu sahabat Rasulullah.

Namun karena saat itu Zaid masih belum masuk Islam maka Ummu Sulaim menolak lamarannya, sehingga Zaid kemudian memantapkan diri dan hati untuk masuk Islam. Dia pun menjadikan status mualafnya sebagai mahar untuk menikahi Ummu Sulaim.

"Namun dalam konteks ini jika mualaf hanya dijadikan kedok yang kemudian kembali ke agama asal maka ini merupakan perilaku yang tidak etis dan merupakan pelecehan karena mempermainkan agama," jelas Andre.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Larangan nikah beda agama sejatinya telah dilarang secara tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dan Fatwa MUI VIII/16/Ijtima Ulama/VIII/2024. Tetapi aja saja praktik curang yang dilakukan oknum untuk mengadali larangan tersebut.

Mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Andre Afrilian, mengungkap praktik untuk mensiasati larangan kawin beda agama yang berlaku di sejumlah masyarakat.

Hal itu dia ungkap saat memaparkan kajiannya dalam perhelatan Annual Conference on Fatwa MUI Studies (ANCF) 2024 yang digelar MUI di Jakarta,Sabtu (27/7/2024) lalu.

Andre mengatakan, SEMA tersebut menekankan kepada para hakim untuk tidak mengabulkan ke pengadilan agama maupun pengadilan negeri.

"Jadi selama ini, perkawinan beda agama itu memang sudah dilarang di Undang-undang Pernikahan Tahun 1974 Ayat 2 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pernikahan yang sah itu dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing," kata Andre, dikutip dari laman resmi MUI, Selasa (30/7/2024).

Namun pada praktiknya, ada saja pasangan beda agama yang akan menikah ini mengambil jalur alternatif melalui mualaf temporer. Selain itu, kerap kali melakukannya dengan menikah dan dicatat di luar negeri, kemudiaan pulang ke Indonesia, baru dicatat.

"Kalau seandainya perkawinan dilakukan di luar negeri dan perkawinan itu dicatat di luar negeri, itu bisa dikonversi ke pencatatan di Indonesia," ungkapnya.

Andre mengungkapkan, praktik terselubung tersebut biasanya dilakukan oleh pelaku yang memiliki banyak uang. Sementara bagi kelas menangah maupun kelas bawah, melakukan aksi terselubung itu dengan pindah agama.

"Tapi bagian menengah itu biasanya dengan cara mualaf temporer. Gampangnya itu mereka non Muslim dengan Muslim dengan cara mualaf dulu. Abis itu, Islam sama Islam nih, mereka akan kembali lagi ke agama asalnya," ujarnya.

Menurut Andre, perilaku tersebut sangat tidak etis dan mempermainkan agama. Sebagai Alumni UIN Malang, Andre melihat banyak kasus tersebut terjadi Kabupaten Malang.

Baca juga: Ini Bakal Cawagub Sumut dengan Elektabilitas Tertinggi Menurut Survei Terbaru LSI

Oleh karena itu, pernikahan beda agama tidak bisa dihindari lagi karena banyak kasus tersebut terjadi di Kabupaten Malang.

Andre mengaku...

Andre mengaku telah mewancarai dua pelaku dari praktik tersebut untuk menggali informasi terkait kasus tersebut.

"Jadi mereka niat awalnya masuk agama Islam hanya untuk melakukan perkawinan saja. Setelah itu keluar lagi," tuturnya.

Andre menekankan, kasus seperti ini harus diperhatikan. Pada saat memaparkan penelitian ini, Andre mengungkapkan, panelis juga baru mengetahui praktik terselubung ini setelah dipersulit oleh SEMA.

"Beberapa masukan dari panelis, istilah itu memang sebelumnya belum ada. Setau kita, orang-orang yang mengakali beda agama itu dengan nikah sirih otomatis kan tidak mendapatkan pencatatan perkawiman atau menikah diluar negeri tadi," ungkapnya.

Kaitannya dengan Fatwa MUI, Andre menyampaikan, dukungannya terhadap fatwa tersebut selain dari SEMA.

Meski beg

itu, Andre meminta kepada MUI dan pemerintah untuk mengeluarkan setidaknya penetapan untuk melarang dan membatasi praktik ini.

Andre menjelaskan, masuk agama Islam yang bertujuan untuk menikah, kemudiaan keluar, berdasarkan kajian Islam juga merupakan tindakan yang tidak etis karena menyepelekan dan mempermainkan agama.

Andre meminta, ketika ada yang mau masuk Islam dengan tujuan menikah, diberikan edukasi terlebih dahulu melalui KUA maupun mualaf center.

Selain itu diberikan pengawasan juga agar tujuan menjadi mualaf itu benar-benar dilakukan secara permanen.

"Penelitian ini saya akui susah, karena penelitian ini dengan niatnya sendiri. Masuk Islam karena untuk nikah, dengan hati sendiri atau gimana," ungkapnya.

Sumber: mui.or.id

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Larangan nikah beda agama sejatinya telah dilarang secara tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dan Fatwa MUI VIII/16/Ijtima Ulama/VIII/2024. Tetapi aja saja praktik curang yang dilakukan oknum untuk mengadali larangan tersebut.

Mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Andre Afrilian, mengungkap praktik untuk mensiasati larangan kawin beda agama yang berlaku di sejumlah masyarakat.

Hal itu dia ungkap saat memaparkan kajiannya dalam perhelatan Annual Conference on Fatwa MUI Studies (ANCF) 2024 yang digelar MUI di Jakarta,Sabtu (27/7/2024) lalu.

Andre mengatakan, SEMA tersebut menekankan kepada para hakim untuk tidak mengabulkan ke pengadilan agama maupun pengadilan negeri.

"Jadi selama ini, perkawinan beda agama itu memang sudah dilarang di Undang-undang Pernikahan Tahun 1974 Ayat 2 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pernikahan yang sah itu dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing," kata Andre, dikutip dari laman resmi MUI, Selasa (30/7/2024).

Namun pada praktiknya, ada saja pasangan beda agama yang akan menikah ini mengambil jalur alternatif melalui mualaf temporer. Selain itu, kerap kali melakukannya dengan menikah dan dicatat di luar negeri, kemudiaan pulang ke Indonesia, baru dicatat.

"Kalau seandainya perkawinan dilakukan di luar negeri dan perkawinan itu dicatat di luar negeri, itu bisa dikonversi ke pencatatan di Indonesia," ungkapnya.

Andre mengungkapkan, praktik terselubung tersebut biasanya dilakukan oleh pelaku yang memiliki banyak uang. Sementara bagi kelas menangah maupun kelas bawah, melakukan aksi terselubung itu dengan pindah agama.

"Tapi bagian menengah itu biasanya dengan cara mualaf temporer. Gampangnya itu mereka non Muslim dengan Muslim dengan cara mualaf dulu. Abis itu, Islam sama Islam nih, mereka akan kembali lagi ke agama asalnya," ujarnya.

Menurut Andre, perilaku tersebut sangat tidak etis dan mempermainkan agama. Sebagai Alumni UIN Malang, Andre melihat banyak kasus tersebut terjadi Kabupaten Malang.

"Karena di sana moderasi beragamanya sangat kuat sekali. Jadi di sana banyak sekali macam agama, mayoritas gak Islam saja, katolik banyak juga. Otomatis banyak juga praktik perkawinan beda agama, karena pasti ada yang saling punya hubungan," tuturnya.

Oleh karena itu, pernikahan beda agama tidak bisa dihindari lagi karena banyak kasus tersebut terjadi di Kabupaten Malang.

Andre mengaku telah mewancarai dua pelaku dari praktik tersebut untuk menggali informasi terkait kasus tersebut.

"Jadi mereka niat awalnya masuk agama Islam hanya untuk melakukan perkawinan saja. Setelah itu keluar lagi," tuturnya.

Andre menekankan, kasus seperti ini harus diperhatikan. Pada saat memaparkan penelitian ini, Andre mengungkapkan, panelis juga baru mengetahui praktik terselubung ini setelah dipersulit oleh SEMA.

"Beberapa masukan dari panelis, istilah itu memang sebelumnya belum ada. Setau kita, orang-orang yang mengakali beda agama itu dengan nikah sirih otomatis kan tidak mendapatkan pencatatan perkawiman atau menikah diluar negeri tadi," ungkapnya.

Kaitannya dengan Fatwa MUI, Andre menyampaikan, dukungannya terhadap fatwa tersebut selain dari SEMA.

Meski beg

itu, Andre meminta kepada MUI dan pemerintah untuk mengeluarkan setidaknya penetapan untuk melarang dan membatasi praktik ini.

Andre menjelaskan, masuk agama Islam yang bertujuan untuk menikah, kemudiaan keluar, berdasarkan kajian Islam juga merupakan tindakan yang tidak etis karena menyepelekan dan mempermainkan agama.

Andre meminta, ketika ada yang mau masuk Islam dengan tujuan menikah, diberikan edukasi terlebih dahulu melalui KUA maupun mualaf center.

Selain itu diberikan pengawasan juga agar tujuan menjadi mualaf itu benar-benar dilakukan secara permanen.

"Penelitian ini saya akui susah, karena penelitian ini dengan niatnya sendiri. Masuk Islam karena untuk nikah, dengan hati sendiri atau gimana," ungkapnya.

Sumber: mui.or.id