IDXChannel- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, tak akan mengeluarkan Peraturan OJK atau POJK untuk merespons keinginan pemerintah memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit.

Mahendra menekankan bahwa aturan tersebut khususnya untuk segmen KUR yang tidak perlu diterbitkan.

"Enggak perlu (POJK). Sebenarnya aturan yang dimaksud untuk pelaksanaan restrukturisasi itu sudah bisa dilakukan, tapi mensinkronisasikannya dengan keputusan pemerintah," kata Mahendra saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (1/8/2024).

Lebih lanjut, Mahendra mengatakan, restrukturisasi yang diusulkan pemerintah juga merupakan kredit yang akad pada periode 2022, sehingga kredit tersebut masuk masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.

"Nah itu penyesuaiannya justru di aspek kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Mahendra.

Menurut Mahendra, pemerintah memang menyampaikan suatu skema untuk memberikan perhatian restrukturisasi KUR pada periode waktu tertentu.

“Ini yang sedang dimatangkan timnya pak Menko Perekonomian dan tentu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM,” kata dia.

(Kunthi Fahmar Sandy)