Jakarta: Menjawab kebutuhan konstruksi modern dengan kualitas tinggi, Perumda Pembangunan Sarana Jaya memperluas portofolio bisnis melalui Warna Jaya Paint. Produk ini merupakan
bagian dari langkah strategis perusahaan dalam bisnis properti.

“Peluncuran Warna Jaya Paint merupakan langkah strategis yang kami ambil untuk memperluas diversifikasi bisnis kami di sektor properti," kata Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Andira Reoputra di Jakarta, Rabu, 25 September 2024.

Dirinya berharap, Warna Jaya Paint dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat misi Jakarta menuju kota global, sesuai dengan visi besar Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang terus mendukung pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota.
"Produk ini tidak hanya memberikan kualitas terbaik, tetapi juga dilengkapi dengan inovasi teknologi terkini yang sesuai dengan standar global. Kami berharap akan menjadi solusi unggulan untuk berbagai proyek konstruksi di Jakarta dan seluruh Indonesia," jelas dia.

Andira menambahkan sektor properti memiliki sekitar 185 industri ikutan yang menjadi bisnis turunannya. Oleh karena itu, Sarana Jaya terus berinovasi dan melakukan diversifikasi usaha ke bisnis turunan properti, salah satunya produk cat.

"Kenapa masuk ke bisnis produk cat? Karena kebutuhan cat ini masih sangat tinggi terlebih pemerintah baru mendatang telah menginisiasi program pembangunan 3 juta rumah yang pasti butuh produk cat berkualitas," ujar dia.

Dia berkeyakinan produk cat ini dapat bersaing dengan merek cat lainnya yang sudah lebih dulu hadir di semua segmen produk termasuk untuk rumah bersubsidi. Andira Reoputra juga berharap produk ini dapat dijual tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia.

"Ini momentum yang pas, dan kami sudah siap produk khusus untuk rumah bersubsidi dengan merek Beauty. Selain itu, posisi Sarana Jaya sebagai BUMD juga lebih memudahkan kami untuk menangkap pasar di Jakarta, bahkan saat ini beberapa BUMD DKI lainnya sudah memesan untuk menggunakan Warna Jaya Paint," ungkap dia.

Baca juga: Manfaat, Jenis hingga Penggunaan Cat Anti Jamur

Untuk strategi bisnis, Andira Reoputra menyebutkan pihaknya yakin memiliki kapasitas untuk bersaing dengan top merek cat yang ada. Di samping itu Sarana Jaya akan menjalin kerjasama juga dengan mitra-mitra usaha dan asosiasi di bidang properti dan konstruksi.

"Saat ini kapasitas produksi kami mencapai 500 ton dan akan terus ditingkatkan. Tahun depan ditargetkan kapasitas sudah bisa mencapai 800 ton. Selain itu saat ini juga sudah ada 5 distributor yang bekerjasama dengan kami untuk memasarkan cat Warna Jaya Paint," jelas dia.

Pemilihan nama Warna Jaya juga memiliki filosofi. Dalam bahasa Sansekerta, warna berarti kebahagiaan dan kesejahteraan. Diharapkan cat ini membawa warna-warna hidup penuh kebahagiaan bagi pemakainya. Sedangkan nama Jaya berasal dari singkatan Jakarta Raya

Warna Jaya Paint dilengkapi dengan teknologi Silver Ion Anti Bacterial yang memberikan
perlindungan maksimal terhadap bakteri dan jamur, menjadikannya solusi ideal untuk
berbagai jenis bangunan, baik hunian maupun komersial.

Selain itu, Warna Jaya Paint juga mudah dibersihkan dan tetap tampak baru meskipun sering
dibersihkan. Tak hanya itu, perlindungan maksimal terhadap jamur yang sering muncul di
lingkungan lembap, memberikan hasil akhir yang halus, segar, dan estetis. Dan menutupi retakan halus pada permukaan dinding.

Produk ini ditawarkan dalam tiga kategori Luxury, Premiere, dan Beauty, untuk memberikan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran berbagai segmen pelanggan, mulai dari proyek besar hingga renovasi rumah. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan cegah ke luar negeri untuk seorang Warga Negara Asing (WNA) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan oleh BUMD DKI Jakarta Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Rorotan, Jakarta Utara.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pihak WNA dimaksud berinisial SHJB. Pengajuan cegah itu sudah disampaikan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). WNA dimaksud juga dikonfirmasi tengah berada di Indonesia.

"Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhadap satu orang berkewarganegaraan asing dengan inisial SHJB," ujarnya kepada wartawan melalui rekaman video, Rabu (10/7/2024).

Tessa tidak memerinci lebih lanjut identitas maupun keterkaitan SHJB dalam perkara lahan Rorotan. Namun, dia memastikan pihak WNA itu dibutuhkan dalam proses penyelesaian penyidikan tersebut.

"Pencekalan dimaksud terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di lokasi Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD SJ," terang juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu.

Untuk kasus di Rorotan, lembaga antirasuah menduga kerugian keuangan negaranya mencapai sekitar Rp400 miliar.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara pada kasus Rorotan berasal dari perbedaan harga antara yang diberikan oleh pembeli tanah serta pihak yang diduga makelar.

"Perbedaan dari harga yang diberikan si pembeli kepada si makelar, dengan harga awal. Jadi si makelar membeli kepada si pemilik tanah awal," ungkap Asep.

Pada pengembangan perkara itu, penyidik KPK sebelumnya telah mengajukan cegah ke luar negeri untuk 10 orang. Cegah itu berlaku untuk enam bulan pertama.

Pihak-pihak yang dicegah yakni ZA (Swasta); MA (Karyawan Swasta); FA (Wiraswasta); NK (Karyawan Swasta); DBA (Manager PT CIP dan PT KI); PS (Manager PT CIP dan PT KI); JBT (Notaris); SSG (Advokat); LS (Wiraswasta); dan M (Wiraswasta).

Untuk diketahui, kasus lahan Rorotan itu merupakan pengembangan dari sejumlah perkara korupsi di lingkungan Sarana Jaya terkait dengan pengadaan lahan untuk program rumah DP Rp0. Sebelumnya, KPK telah mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan terkait di wilayah Munjul dan Pulo Gebang.

Pada perkara sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas terdakwa mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan ke pengadilan.

Yoory selaku bekas Dirut Sarana Jaya sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus Munjul, dan dijatuhkan pidana penjara selama 6,5 tahun. Dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Sementara itu, Yoory juga kini masih disidang terkait dengan kasus lahan di Pulogebang. Persidangan kasus tersebut masih berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.