Bisnis.com, MAGELANG - Industri kaus kaki di Jawa Tengah mulai Brebes, Tegal, Pekalongan, sampai ke timur daerah Rembang, dan Jepara tumbuh dengan baik, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah Ahmad Aziz.

"Banyak perusahaan alas kaki yang jumlah tenaga kerjanya lebih dari 10 ribu dan makin berkembang, makin banyak membutuhkan tenaga kerja," kata Kepala Disnakertrans yang juga Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Magelang Ahmad Aziz di Magelang, Jumat .

Kemudian di kawasan industri terpadu Batang sekarang merekrut terus bahkan agak kesusahan untuk mencari calon tenaga kerja , PT Djarum yang pengembangan di beberapa kabupaten juga masih perekrutan terus.

"Kemudian KIK Kendal tahun ini di sisa bulan ini masih membutuhkan sekitar 5.000, kalau KIK Kendal perusahaan yang sudah operasional sekitar 40an perusahaan," katanya

Ia menyampaikan selain ada yang membutuhkan tenaga kerja, di Jawa Tengah ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sejumlah perusahaan sebanyak 8.231 tenaga kerja.

"Ini data terakhir ya, ini kaitannya dengan PHK, ini datanya per kabupaten/kota, per perusahaan, jenisnya/sektornya, produknya pelayanan, jumlah keseluruhan yang PHK sampai saat ini sebanyak 8.231 orang dan sebanyak 3.719 tenaga kerja dirumahkan," katanya.

Ia menuturkan kaitannya dengan PHK ada beberapa sebab, kalau sekarang di sektor tekstil produk tekstil, itu kaitannya dengan kondisi ekonomi global, perang Ukraina, kondisi di Timur Tengah itu pengaruhnya besar, jadi kalau bahan baku yang impor ada penambahan biaya, karena waktunya tambah, ketika yang ekspor pun ada penambahan biaya.

"Sehingga ada beberapa perusahaan yang orientasinya ekspor dan bahan baku impor itu ada yang tidak kuat sehingga ada PHK," katanya.

Menurut dia ada kasus yang kondisinya berkelanjutan setelah Covid-19, pasarnya ketika Covid itu berhenti, untuk memulihkannya tidak mudah, seperti Danar Hadi, Kusuma Hadi, sekarang perusahaan di satu grub Kusuma Hadi itu semuanya dirumahkan, belum pulih, kaitannya dengan pasarnya.

"Perlu saya sampaikan PHK yang jumlahnya sekian yang kasus-kasus kecil itu juga banyak, misalnya tenaga kerjanya melanggar ketentuan yang diatur di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama," katanya.

Bisnis.com, SEMARANG - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di Jawa Tengah menyisakan sekelumit persoalan bagi kelompok pekerja. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, mereka yang sudah kehilangan pekerjaannya itu mesti terkatung-katung menunggu cairnya pesangon dari perusahaan.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah, Aulia Hakim, menyebut ada banyak faktor yang memengaruhi pencairan pesangon tersebut.

"Pertama, memang tergantung kesepakatan. Kalau cenderung ke [kepentingan] manajemen itu bisa setahun. Itu selama 12 bulan dicicil, setiap 3 bulan sekali. Kalau bargaining kita [serikat buruh] kuat, bisa lebih singkat," ucapnya saat dihubungi Bisnis pada Senin (23/9/2024).

Faktor kedua adalah itikad baik dari pihak perusahaan. Aulia mengungkapkan bahwa serikat buruh kerap tak menerima transparansi pengelolaan keuangan perusahaan ketika merundingkan persoalan upah maupun pesangon.

"Mereka tidak menyodorkan data tersebut. Transparansinya itu tidak ada," lanjutnya.

Menurut Aulia, dua faktor tersebut kian diperparah dengan penerapan Undang-Undang No.6/2023 atau UU Cipta Kerja yang dirasa merugikan buruh. Sebab, dengan UU tersebut, pesangon yang mesti diterima buruh bisa jauh lebih rendah ketimbang UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Ketika pekerja harus ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) karena perusahaan itu tutup, maka itu hanya 50% dari jumlah pesangon yang seharusnya diterima. Karena dasar hukumnya Omnibus Law (UU Cipta Kerja). Malah tambah berat jadinya. Makanya kami arahkan ke penyelesaian secara bipartit," jelas Aulia.

Sebagai catatan, fenomena penundaan pembayaran pesangon telah terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah. Di Kabupaten Pekalongan misalnya, beberapa pekerja PT Pandanarum Kenanga Textile atau Panamtex menggugat perusahaan tersebut pada 2016 terkait masalah pesangon.

Meskipun sudah diputus oleh pengadilan, hingga 2024, pekerja masih belum menerima upah serta pesangon yang jadi kewajiban perusahaan. Hal tersebut jadi pengalaman pahit yang membawa kekhawatiran tersendiri.

Masih di Kabupaten Pekalongan, buruh di PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil atau Dupantex memutuskan untuk berjaga dan mengamankan aset perusahaan yang terancam pailit. Aksi tersebut dilakukan lantaran perusahaan masih menunggak Rp30,4 miliar upah, Tunjangan Hari Raya (THR), serta pesangon untuk 659 orang lebih pekerjanya.

Pada perkembangan lainnya, Aulia mengakui bahwa gelombang PHK masih terus terjadi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, KSPI mencatat bahwa PHK massal masih terjadi pada sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, serta sebagian kecil farmasi dan mebel.