IDXChannel - Pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi dialami karyawan PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Hal ini menyusul wacana perseroan yang akan akan menutup lima pabrik pembuatan obatnya.

Kementerian BUMN pun meminta agar Kimia Farma mengedepankan win-win solution dengan karyawannya.

“Arahan kita kalau dilakukan seperti itu (tutup lima pabrik) harus win-win solution antara Kimia Farma dan karyawan,” ujar Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Arya menyebut, aksi penutupan lima pabrik untuk menekan biaya operasional, efisiensi bisnis, dan meningkatkan utilitas. Selain itu, lima pabrik dinilai under capacity, sehingga tidak maksimal beroperasi.

Meski begitu, lanjut Arya, Kimia Farma harus mempertimbangkan kepentingan karyawannya setelah lima fasilitas produksi obat ditiadakan.

“Mau enggak mau kan mereka harus melakukan itu terpaksa kan, karena pabrik tutup ya, tapi mereka harus mikir yang terbaik, enggak boleh enggak,” katanya.

Sebagai informasi, anak usaha PT Bio Farma (Persero) itu bakal melalukan rasionalisasi fasilitas produksi atau menutup lima pabrik obat. Rencana ini bakal direalisasikan KAEF 2-3 tahun mendatang.

Sebelumnya, Direktur Produksi & Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko memastikan perusahaan tetap memperhatikan hak-hak karyawannya, bila jumlah pekerja harus dikurangi.

“Tentu kami memperhatikan betul kalau memang nantinya akan ada dampak (PHK),” ujar Hadi saat paparan Public Expose di Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

“Terhadap rasionalisasi pegawai, maka KAEF akan memperhatikan yang menjadi hak-hak dari karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu menjadi komitmen kami dalam hal ini,” katanya.

Meski PHK menghantui karyawan anggota Holding BUMN Farmasi itu, hingga saat ini Kimia Farma belum menghitung jumlah karyawan yang akan terdampak, imbas dari rasionalisasi fasilitas produksi.

Selain ancaman PHK karyawan, anak usaha PT Bio Farma (Persero) juga menghitung dampak lain akibat penutupan lima pabrik obat.

“Karyawan yang pasti saat ini kami lagi kalkulasi terkait dampak, ketika nanti memang itu terjadi tentu kami tetap melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku," ujar Hadi.

(YNA)