REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Ketua DPP Bidang Perekonomian PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak banyak berbicara ke publik.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya usai mengumumkan enam pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin. Ahok pun tampak hadir saat mendengar pidato tersebut.

Awalnya, Megawati bicara bahwa rakyat saat ini sudah pintar. Oleh karena itu, dia meminta Ahok untuk tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan.

"Hanya ini (mulut), dulu saya pernah bilang ke Ahok, sampai tadi saya bilang, 'Pak Ahok selotip tetap berjalan toh?' habis kesenangannya nyerocos saja gitu loh," kata Megawati.

Presiden Kelima RI itu juga meminta Ahok tak melayani jumpa pers bersama awak media usai acara itu.

"Terus saya bilang di luar banyak media, jangan mau diwawancara ya. Jadi, nanti tidak usah (wawancara), karena perintah ketum tidak boleh," ujarnya.

Kendati demikian, Mega menyampaikan hal itu hanya untuk bersenda-gurau.

Ia pun senang mencandai dan menggoda Ahok.

Di lain sisi, dia menekankan bahwa rakyat memang sudah pintar.

"Jadi rakyat sekarang sudah ngerti, terutama alhamdulillah akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian. Saya tidak bisa bayangkan loh, kalau hukum di ini kan, dimainkan, padahal kan ada hierarki-nya gitu. Harus mengurus apa boleh buat, ya begitu hukum di Indonesia ini," pungkas Megawati.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo membuka Sidang Tahunan MPR 2024 dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2024, dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam pidatonya, Bambang menekankan sejumlah poin penting di antaranya mengenai kedaulatan pangan, ketahanan keamanan siber di Indonesia, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berikut pidato lengkap Bamsoet pada Sidang Tahunan MPR 2024 di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024):

"Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,
Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,

Besok, tanggal 17 Agustus 2024, kita akan merayakan sebuah momentum kesejarahan yang maha penting, yaitu ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sebagai umat beragama, marilah kita songsong dan maknai hari yang sangat penting itu, dengan mengucapkan rasa syukur yang mendalam, atas segala rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa ini.

Kita meyakini, bahwa kemerdekaan yang kita nikmati, selain dari hasil perjuangan kemerdekaan, adalah atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Dirgahayu negara tercinta, Republik Indonesia,
MERDEKA!
MERDEKA!
MERDEKA!
Bunga kenanga kuncup terbuka
Burung berkicau di atas batu
Sudah 79 tahun Indonesia merdeka
Mari wujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju

Buah durian dari Medan,
Makan di bawah pohon beringin di pinggir jalan,
Selamat datang para tamu undangan,
Dalam acara Sidang Tahunan.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,

Momentum peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan adalah wahana instrospeksi dan mawas diri, untuk meninjau kembali makna kemerdekaan dalam perjalanan kehidupan kebangsaan kita, apakah dalam usaha menuju cita-cita bangsa itu kita telah bergerak maju, masih stagnan, atau justru mundur ke belakang?

Cita-cita Bangsa Indonesia sudah jelas, sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Landasan-landasannya-pun telah kita tetapkan bersama. Pancasila sebagai landasan ideologis, landasan moralitas, dan landasan kepribadian Bangsa Indonesia. Pancasila seperti puisi yang menari lembut dalam setiap kata dan kalimatnya, merupakan pernyataan cinta yang tulus dan murni dari para pendiri bangsa untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia bukan hanya sekedar lima butir prinsip, tetapi merupakan sebuah komitmen yang mendalam, sebuah ikrar suci untuk menjaga dan merawat keberagaman serta persatuan kita.

Sebagai landasan hukum dasar, sebagai norma dasar tata kehidupan negara dan masyarakat, kita memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebuah dokumen yang bukan hanya menjadi landasan konstitusional bangsa, tetapi juga merupakan wujud nyata dan cita-cita para pendiri negara kita.

Setiap pasal dan ayat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kita bisa merasakan getaran hati dan jiwa yang mendalam. Setiap kata adalah ungkapan kasih sayang dan dedikasi yang tulus dari para pendiri bangsa untuk merajut harapan bangsa yang lebih baik.

Landasan-landasan ini sangat penting bagi setiap bangsa, oleh karena landasan-landasan itu merupakan kebulatan pandangan hidup; sekaligus cita-cita yang hendak diwujudkan dalam mencapai tujuan bernegara.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,

Indonesia telah mencanangkan cita-cita besar, melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045. Cita-cita besar tersebut memerlukan komitmen kita bersama yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan dua strategi prioritas menuju Indonesia Emas 2045, yakni melalui hilirisasi industri, dan pengembangan sumber daya manusia. Proses pembangunan itu telah menciptakan jembatan yang menghubungkan setiap pulau, desa, dan masyarakat dengan harapan dan kesempatan yang baru.

Untuk itu Majelis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Prof. DR. K.H. Ma’ruf Amin, yang terus mendorong Indonesia bergerak maju dan membuktikan sebagai negara yang besar. Sejalan dengan visi Trisakti Bung Karno, bahwa sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara estafet, visi tersebut harus tetap diperjuangkan oleh pemerintahan selanjutnya. Kepada Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan H. Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, B.Sc., selain ucapan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat Indonesia, kami juga mengharapkan kesinambungan pembangunan nasional. Momentum tersebut perlu terus kita jaga dan pelihara bersama. Tugas ini tentu tidaklah ringan, karena tantangan akan terus datang, baik dari dalam maupun dari luar.

Dari Kertanegara ke Istana,
Melalui perjuangan yang tiada tara
Semoga visi misi Prabowo Gibran terlaksana,
Untuk Indonesia Emas 2045.

Pergi ke Solo makan soto,
Pulangnya ke Senayan,
Selamat kepada Bapak Prabowo Subianto,
Menjadi Presiden RI ke-delapan.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,

Memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79, tentunya tantangan ke depan semakin banyak dan perlu kita sikapi bersama. Untuk itu, keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila harus melandasi semua kebijakan dan perilaku penyelenggara negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, maupun keamanan dan sosial-budaya.

Masih banyak pekerjaan rumah kita ke depan. Pemerataan dan keadilan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, dari Sabang hingga Merauke. Sayup-sayup masih kita dengarkan, aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Mereka mendambakan sebuah negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga dalam aspek moralitas dan integritas.

Rakyat kita mengharapkan agar Pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di garis depan perjuangan melawan kemiskinan dan ketidakadilan.

Rakyat mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil, inklusif, dimana setiap individu, kelompok dan golongan, mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban, tanpa diskriminasi.

Meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia, akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar. Pada saat bersamaan, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan, justru menghadapi beragam tekanan; mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim.

Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan “kedaulatan pangan” Indonesia, bukan sekedar “ketahanan pangan”, yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri.

Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga diharapkan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang kita hadapi saat ini. Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan, hingga pemerintahan, berkembang semakin cepat dalam satu dekade terakhir.

Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital, terutama di Indonesia bagian timur.

Ketahanan keamanan siber di Indonesia juga masih perlu peningkatan. Ini terkait juga dengan kasus peretasan data nasional, yang mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum. Indonesia menurut National Cyber Security Index, masih menempati posisi ke-lima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber.

Kita telah sama-sama mengetahui, dunia sudah memasuki era internet of military things / internet of battle-field things, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh, dengan lebih cepat, tepat, dan akurat.

Untuk itu, sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber. Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Ini penting, mengingat posisi Geopolitik Indonesia sangat rawan, lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris: Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya, dan di sisi lain, juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika.

Di bidang energi, Indonesia telah berkomitmen secara bertahap menekan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan mulai beralih pada energi baru dan terbarukan. Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar, yang membutuhkan investasi sangat besar, dan tidak akan tuntas hanya dalam tiga sampai lima tahun.

Strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat. Nilai ekspor nikel juga tumbuh sangat tinggi, yang membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar nomor satu di dunia.

Di usia yang ke-79, Indonesia juga menyambut babak baru dengan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). IKN menjadi simbol harapan dan tekad kita bersama untuk masa depan. IKN bukan sekadar sebuah nama atau lokasi di peta, melainkan sebuah halaman kosong dalam buku sejarah kita yang menunggu untuk ditulis dengan cerita-cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tak berkesudahan.

Kita tidak mewariskan sebuah kota, tetapi mewariskan harapan dan cita-cita. Kita mewariskan sebuah tempat dimana anak-anak kita tumbuh dengan mimpi-mimpi besar. Marilah kita terus melangkah maju dengan penuh keyakinan, menjadikan IKN sebagai pusat kekuatan dan inspirasi. Marilah kita jaga dan rawat warisan ini, agar kelak ketika anak cucu kita memandang langit IKN, mereka tidak hanya melihat kota yang megah, tetap juga merasakan denyut jantung bangsa ini untuk masa depan yang lebih gemilang.

Berpindah alamat ke hutan belantara,
Menapak langkah, membangun asa.
IKN baru jadi ibukota negara,
Semangat baru untuk Indonesia raya

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,

Di tengah-tengah kemajuan dan perubahan jaman yang begitu cepat, marilah kita sejenak berkontemplasi, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari keseluruhan sebuah bangsa yang besar.

Marilah kita memulai dengan mengamati nilai-nilai dasar yang menyatukan kita sebagai bangsa. Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara adalah cermin dari cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menjadi bintang penuntun arah dan perjalanan bangsa. Pancasila adalah panduan moral dan etika yang harus kita hayati dan amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam setiap denyut jantung bangsa ini, begitu indahnya bila Pancasila tidak sekedar menjadi dokumen sejarah, tetapi sebagai sebuah jiwa bangsa yang wajib kita praktikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita. Setiap sila adalah cermin dari keindahan dan kemuliaan hati dan perbuatan kita. Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan kita untuk mencintai dan menghormati Prinsip Ketuhanan yang bersifat universal, dengan mengamalkan keluhuran ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menumbuhkan rasa cinta kasih kita kepada sesama, rasa empati dan menghargai setiap perbedaan sebagai hiasan yang memperkaya kebersamaan.
Persatuan Indonesia, bagaikan sebuah simfoni indah yang menyatukan melodi-melodi berbeda dari Nusantara kita. Dalam keragaman, kita menemukan kekuatan; dalam persatuan, kita menemukan cinta yang tiada tara. Mari kita jaga persatuan ini dengan sepenuh hati.

Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan mengajarkan bahwa dalam setiap kebijakan terdapat kebajikan. Mari kita tanamkan dalam hati dan laksanakan dalam perbuatan, bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang dipimpin oleh rasa dan sikap hikmat dalam kebijaksanaan, agar setiap langkah kebijakan negara kita, senantiasa membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah peneguhan kepada keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Seperti arus sungai yang membawa kehidupan bagi setiap lembah yang dilaluinya. Mari kita pastikan setiap individu, kelompok dan golongan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang.

Dengan penuh semangat dan keikhlasan, marilah kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan, kata, keputusan serta kebijakan kita. Biarlah Pancasila tetap menjadi cahaya yang membimbing kita dalam gelapnya ketidakpastian, menjadi pelabuhan yang menenangkan di tengah badai perubahan, dan menjadi lambang cinta yang abadi bagi bangsa kita.

Ini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan diri kita semua akan tanggungjawab kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebangsaan kita. Tidak ada yang lebih penting dari kesadaran bahwa setiap tindakan dan keputusan, memiliki dampak terhadap masa depan bangsa.

Dengan tekad dan semangat kembali kepada Pancasila sebagai jati diri bangsa itulah, mari kita melangkah ke muka, menyongsong masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan bersatu serta berkeadilan.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,

Dalam sejarah perjalanan bangsa, MPR telah menjadi pilar utama yang mengarahkan kebijakan negara dan membuktikan bahwa setiap langkah berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Konstitusi adalah peta jalan bangsa, sebuah dokumen hidup yang menjadi pegangan dari setiap aspek kehidupan bernegara. Tugas utama MPR adalah menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi tetap relevan dengan dinamika zaman.

Sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, MPR menjadi representasi kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah.

Di tengah dinamika zaman, peran MPR menjadi sangat krusial. MPR adalah lembaga yang
menjaga harmoni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR adalah forum permusyawaratan yang menyatukan suara rakyat dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama.

Eksistensi MPR menjadi ruang artikulasi sekaligus untuk memastikan aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum terakomodir dalam proses pelaksanaan kebijakan- kebijakan nasional.
Jalinan konstitusional tersebut memerlukan sebuah haluan negara untuk memastikan bahwa visi berbangsa dan bernegara tetap terarah dan konsisten dengan nilai- nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalinan antara Pancasila yang berisi nilai-nilai falsafah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung hukum dasar tertulis, dan haluan negara adalah jantung dari praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Haluan negara merupakan guidance principles untuk menjalankan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang berkelanjutan. Ide besar menghadirkan kembali haluan negara merupakan wujud kepedulian MPR dalam rangka mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur pada tahun 2045.

Mari kita semua, dengan penuh kesadaran dan komitmen, menjaga dan merawat jalinan antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan haluan negara.

Marilah kita biarkan cahaya Pancasila menerangi jalan kita, nadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjaga keseimbangan, dan haluan negara adalah jembatan menuju masa depan untuk menggenggam erat cita-cita luhur yang telah ditetapkan, dan menjadikannya sebagai api yang membakar semangat kita.

Setiap kebijakan, setiap program yang kita jalankan, adalah cermin dari tekad kita untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, serta mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan yang merata.

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami sampaikan pada forum yang mulia ini bahwa MPR telah menyusun rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara tersebut yang akan disampaikan dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI periode 2019-2024 untuk menjadi rekomendasi pembahasan dan putusan bagi MPR RI periode selanjutnya.

Insya Allah, dengan adanya Pokok-Pokok Haluan Negara akan menghasilkan penataan dan pengaturan penyelenggaraan negara yang harmonis, demokratis, dan berkualitas, karena Pokok-Pokok Haluan Negara akan menjadi pokok panduan bagi seluruh penyelenggaraan negara. Dengan haluan negara sebagai kompas kita, Indonesia akan terus maju, menggapai bintang-bintang dan menyongsong hari esok dengan penuh keyakinan dan kebanggaan.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,

Sebagai perwujudan dari fungsi-fungsi utama MPR dalam rangka mengemban representasi rakyat dan bentuk dari penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, Pimpinan MPR melaksanakan Silaturahmi kebangsaan, melakukan dialog konstruktif kebangsaan kepada tokoh-tokoh nasional dan Bapak Bangsa guna memperoleh pandangan dan saran serta pertimbangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Melalui kunjungan Silaturahmi Kebangsaan tersebut, Pimpinan MPR telah menerima aspirasi dan masukan yang sangat beragam dari para tokoh bangsa yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden RI terdahulu, Ketua MPR RI terdahulu, serta para Ketua Umum Partai Politik.

Meskipun beragam, namun semuanya mengerucut pada beberapa kesepahaman :
Pertama, bahwa untuk mewujudkan Indonesia Maju, kita membutuhkan komitmen dan kontribusi kolektif dari segenap elemen bangsa, untuk bahu-membahu, bergotong royong, bersama-sama membangun bangsa.

Kedua, bahwa pembangunan nasional membutuhkan peta jalan (road map) dan visi jangka panjang, yang tidak dibatasi oleh periodisasi pemerintahan.

Ketiga, bahwa setelah 26 tahun era Reformasi, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi sistem demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan kita.

Seluruh rangkaian wewenang dan tugas yang diemban MPR adalah semata-mata dalam rangka merajut kembali ke-Indonesiaan, yang semakin lama terasa semakin memudar. Majelis berkeyakinan seluruh elemen bangsa, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang menyaksikan di tempat lain, memiliki pandangan yang sama bahwa kita semua bertanggungjawab untuk kelangsungan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang lebih bermartabat.

Dalam konteks inilah, kita patut menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kiprah dari para pemimpin bangsa, dari generasi ke generasi, yang kami rangkum dalam rangkaian pantun :

Bunga melati mekar berseri, Warna putih harum mewangi,
Penghargaan untuk para pemimpin negeri, Merah Putih tetap tegak berdiri,
Soekarno Proklamator yang cerdas berani, Soeharto pembangunan dimulai,
Habibie teknologi dibangun tinggi, Gus Dur pluralisme lestari,
Megawati konstitusi tegak berdiri, SBY demokrasi menjadi murni, Jokowi infrastruktur terintegrasi,
Prabowo legasi kebangsaan terpatri.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,

Sebelum kita mendengarkan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden, sekaligus Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan kesepakatan, setelah tahun lalu Sidang Bersama DPR dan DPD dipimpin oleh Ketua DPD, maka pada Sidang Bersama DPR dan DPD tahun ini, akan dipimpin oleh Ketua DPR.

Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa terima kasih dan harapan kami, izinkan kami menyampaikan beberapa bait pantun :

Untuk Bapak Jokowi:
Dari Solo ke Istana Negara lewat tol Cipali
Jangan lupa membawa serabi
Terima kasih untuk Pak Jokowi
Langkahmu akan dilanjutkan Pak Prabowo dalam membangun negeri.
Untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran:
Terbang tinggi burung merpati,
Hinggap lama di pohon mahoni.
Kami titip NKRI,
Agar rakyat hidup nyaman dalam harmoni.
Кupu-kupu terbang bersama kumbang
Hinggap di dahan pohon beringin yang rindang
Para calon menteri tak perlu bimbang
Berbaik-baiklah ke Presiden sekarang dan yang akan datang

Burung merpati terbang di atas sawah
Purnama datang dari negeri sebelah
Koalisi calon kepala daerah masih bisa berubah
Kotak kosong jangan sampai membuat kita terbelah

Demikianlah Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu Wata‘ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Fa inna ma’al-usri yusro
Inna ma’al-usri yusro
Sesungguhnya di dalam setiap kesempitan, terdapat kelapangan
dan di dalam setiap persoalan, selalu ada jalan keluar
Gaudere cum gaudentibus
Flere cum flentibus
Bergembiralah bersama rakyat yang sedang bergembira
Menangislah bersama rakyat yang sedang menangis

Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh"

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri ingin agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menjadi lembaga tertinggi negara. MPR, menurut Mega, harus dijadikan sebagai fasilitas untuk berembuk tentang masalah kebangsaan.

Berdasarkan istilah, Megawati mengatakan, semestinya lembaga yang bernama 'majelis' berada lebih atas dari 'dewan'. Selain itu, menurutnya, MPR sebagai lembaga tertinggi pun diperlukan jika ada poin-poin di dalam konstitusi yang perlu diamandemen.

"Kalau udah bikin aturan itu konsekuen, gitu. Seperti MPR diturunkan, kalau ada persoalan yang harus amandemen, lah bagaimana," kata Megawati saat pidato kebangsaan dalam Mukernas Partai Perindo di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Menurutnya, keberadaan MPR sudah dirancang dan dibentuk oleh para pendiri bangsa. Dia mengaku sudah mengajak partai-partai lainnya untuk memikirkan kembali untuk memosisikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara.

"MPR mbok ya jadikan tertinggi untuk rembuknya masalah kebangsaan, bukan yang cere-cere, tapi nggak ada yang mau, partai-partai nggak mau, ya sudah," kata dia.

Selain itu, dia pun menceritakan bahwa ayahnya, yakni Presiden Ke-1 Republik Indonesia Soekarno telah mempelajari berbagai ilmu tentang ideologi politik, termasuk mempelajari Marxisme dan Leninisme. Hal itu pun, kata dia, dipelajari oleh para pendiri bangsa lainnya yakni Muhammad Hatta dan Sutan Sjahrir.

Setelah memahami politik, Megawati mengaku memiliki pemahaman Marhaenisme yang merupakan Sosialisme ala bangsa Indonesia. Namun, saat ini, dia menilai bangsa Indonesia tidak memiliki arah yang jelas secara ideologis.

"Pancasila nggak dijalankan secara konsekuen, Nasionalismenya juga nggak ngerti saya, jadi maunya apa kita, ayo kita rembuk," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) yang merupakan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengatakan ke Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto agar tidak takut jika nanti ditangkap oleh aparat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) yang merupakan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengatakan ke Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto agar tidak takut jika nanti ditangkap oleh aparat.