Bisnis.com, MAKASSAR - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Jufri Rahman menuntut agar seluruh kepala desa di wilayahnya tetap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Jika ada yang kedapatan melanggar netralitas, maka sanksinya bisa sampai dijatuhi hukuman pidana.

"Kepala desa jangan jadi tim sukses, jangan jadi relawan pasangan calon bupati. Sekarang sudah memasuki tahapan masa kampanye dan sanksinya jika tidak netral bisa masuk pada ranah pidana Pemilu," ungkapnya pada diskusi Deklarasi Netralitas Kepala Desa di Hotel Four Points Makassar, Rabu (25/9/2024).

Jufri mengatakan para kepala desa selalu menjadi perhatian dalam setiap momentum politik karena posisinya yang strategis. Mereka merupakan tokoh masyarakat yang paling memiliki potensi mengendalikan orang atau massa di daerahnya.

Jika memang para kepala desa ini ada yang memiliki pilihan pada satu pasangan calon, maka dia harapkan hal tersebut diekspresikan di bilik suara saja.

Ada banyak dampak buruk yang bisa ditimbulkan jika perangkat desa memilih terjun berpolitik, misal akan mempengaruhi pelayanan ke masyarakat. Kepala desa, ditambahkan Jufri, biasanya akan cenderung memberikan pelayanan maksimal jika pilihannya sama, namun akan biasa-biasa saja jika pilihannya berbeda.

"Saya tidak melarang kepala desa memiliki pilihan politik, tapi tolong diekspresikan di bilik suara saja. Jangan jadi tim sukses. Berpolitik praktis bagi kades itu melanggar undang-undang. Sebaiknya fokus saja urus dana desa agar tidak bersoal," kata Jufri.

Bisnis.com, MAKASSAR - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Jufri Rahman menuntut agar seluruh kepala desa di wilayahnya tetap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Jika ada yang kedapatan melanggar netralitas, maka sanksinya bisa sampai dijatuhi hukuman pidana.

"Kepala desa jangan jadi tim sukses, jangan jadi relawan pasangan calon bupati. Sekarang sudah memasuki tahapan masa kampanye dan sanksinya jika tidak netral bisa masuk pada ranah pidana Pemilu," ungkapnya pada diskusi Deklarasi Netralitas Kepala Desa di Hotel Four Points Makassar, Rabu (25/9/2024).

Jufri mengatakan para kepala desa selalu menjadi perhatian dalam setiap momentum politik karena posisinya yang strategis. Mereka merupakan tokoh masyarakat yang paling memiliki potensi mengendalikan orang atau massa di daerahnya.

Jika memang para kepala desa ini ada yang memiliki pilihan pada satu pasangan calon, maka dia harapkan hal tersebut diekspresikan di bilik suara saja.

Ada banyak dampak buruk yang bisa ditimbulkan jika perangkat desa memilih terjun berpolitik, misal akan mempengaruhi pelayanan ke masyarakat. Kepala desa, ditambahkan Jufri, biasanya akan cenderung memberikan pelayanan maksimal jika pilihannya sama, namun akan biasa-biasa saja jika pilihannya berbeda.

"Saya tidak melarang kepala desa memiliki pilihan politik, tapi tolong diekspresikan di bilik suara saja. Jangan jadi tim sukses. Berpolitik praktis bagi kades itu melanggar undang-undang. Sebaiknya fokus saja urus dana desa agar tidak bersoal," kata Jufri.

Bisnis.com, MAKASSAR - Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam lima provinsi untuk kategori rawan tinggi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sesuai hasil pemetaan kerawanan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

"Inilah yang menjadi dasar pemetaan kerawanan yang dilakukan (Bawaslu RI). Sulsel, menjadi salah satu provinsi dianggap memiliki tingkat kerawanan terjadinya tindakan yang dianggap dapat mengancam kualitas demokrasi di Pilkada, itulah dianggap tinggi," kata Anggota Bawaslu Sulsel Siful Jihad di Makassar, Senin (27/8/2024) malam.

Dari hasil pemetaan kerawanan Pilkada serentak 2024, Bawaslu merekam provinsi dengan kategori kerawanan tinggi. Terdapat lima Provinsi yang rawan tinggi atau 13%, 28 provinsi rawan sedang atau 76% dan empat provinsi rawan rendah atau 11%.

Tercatat ada lima provinsi di Indonesia yang masuk kategori rawan tinggi yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan (PKP) serentak 2024 tersebut dipublikasikan Bawaslu RI pada 26 Agustus 2024 di Jakarta. Peristiwa yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu berpengaruh terhadap kerawanan dalam Pilkada.

Dari ketiga tahapan yang diukur dalam pemetaan tersebut, setiap tahapan memiliki kerawanan yang harus segera diantisipasi. Kerawanan Pilkada juga disumbang oleh kondisi sosial politik yang terjadi pada level nasional hingga Daerah.

PKP serentak 2024 ini berfokus pada tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung merupakan bagian dari rangkaian tindak lanjut kajian dan riset Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pilkada serentak 2024 yang diluncurkan pada 2022.

Sebelumnya, IKP Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sempat diperdalam oleh Bawaslu pada tahun 2023 untuk menguatkan agenda pencegahan terhadap beberapa isu strategis pada penyelenggaraan Pemilu. Tahun 2023, Bawaslu menyusun dan meluncurkan pemetaan kerawanan pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Saiful mengungkapkan PKP itu dipotret terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 serta beberapa indikasi yang terjadi di lapangan dalam menghadapi pencalonan pada Pilkada.

"Ini merupakan potret terakhir dari kondisi yang ada dengan melihat empat dimensi atau konteks yaitu, konteks sosial politik, pencalonan, kampanye dan pungut hitung.

Peristiwa yang terkait dengan adanya kejadian yang terindikasi pelanggaran atau tidak mesti terbukti, kata dia, dicatat sebagai salah satu potensi terjadinya pelanggaran yang berulang dalam artian rawan.

Kendati demikian, kata pria disapa akrab Ipul ini menambahkan, dalam waktu dekat, Provinsi Sulsel juga akan melakukan peluncuran Pemetaan Kerawanan tingkat provinsi.

Bisnis.com, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengumumkan 13 nama bakal calon gubenur dan wakil gubernur termasuk nama Moh Ramdhan Pomanto yang akan maju pada Pilkada serentak Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Provinsi Sulawesi Selatan.

"Tugas kami sebagai kader partai sudah jelas mengantarkan pak Danny Pomanto menjadi calon gubernur Sulsel," kata Wakil Ketua DPD PDIP Sulsel Iqbal Arifin saat dikonfirmasi sedang berada di kantor DPP PDI-P Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Menurut dia, dengan diserahkannya rekomendasi partai oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada Moh Ramdhan Pomanto, maka tentu kader siap berjuang memenangkannya pada Pilgub Sulsel 27 November 2024.

"Sebagai kader PDI-P kami teguh terhadap komitmen dan konsisten. Seperti pepatah orang Makassar, 'sekali layar terkembang, pantang surut biduk surut ke pantai, kami siap berjuang," tuturnya.

Diketahui sejauh ini Moh Ramdhan Pomanto telah melakukan komunikasi politik dengan dua partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan Danny Pommanto siap berpasangan dengan Azhar Arsyad, Ketua DPW PKB Sulsel dengan akronim DIA, dan taglinenya "Save Sulsel".

Sebelumnya, penyerahan rekomendasi tersebut diserahkan langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI-P, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 14 Agustus 2024.

Pembacaan nama-nama calon kepala daerah untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur diusung PDIP tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP setempat.

Berikut nama-nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang maju dalam Pilkada 2024 masing-masing, dari Provinsi Aceh Muzakir Manaf, Sumatera Utara Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edy Rahmayadi, Provinsi Riau Abdul Wahid-SF Herianto.

Selanjutnya, Provinsi Bengkulu Helmi Hasan-Mian, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Sitti Rohmi Djalilah-Musyafirin, Provinsi Sulawesi Utara, Steven Kandouw, Provinsi Kalimantan Tengah Nadalsyah Koyem-Sigit Yunianto.

Dari Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor-Hadi Mulyadi, Provinsi Sulawesi Selatan Moh Ramadhan Pomanto-Azhar Arsyad, Provinsi Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas-Laude Ida, Provinsi Papua Barat/Bapua Barat Daya Letjen TNI Purnawirawan Yopi Ones-Ibrahim Ugaje.

Disusul, Provinsi Sulawesi Tengah Rusdi Mastura-Mayjen TNI Purnawirawan Agusto dan Provinsi Maluku Letjen TNI Purnawirawan Jeffrey A Rahawarin-Abdul Mukti Keliobas

Selain penyerahan rekomendasi untuk bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur, diserahkan pula rekomendasi untuk bakal calon kepada daerah bupati wali kota tingkat kabupaten kota sebanyak 292 orang.