Bisnis.com, JAKARTA –Prabowo Subiantoyang baru saja dilantik sebagai Presiden ke-8 RI mengatakan dalam pidato perdananya bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, tidak mau ikut pakta militer manapun.

Dia mengatakan bahwa Indonesia memilih jalan untuk bersahabat dengan semua negara, dan akan menjalankan politik luar negeri dengan bertetangga baik dengan negara manapun.

“Dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia memilih jalan bebas aktif non blok, kita tidak mau ikut pakta-pakta militer manapun, kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara sudah berkali-kali saya canangkan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik, we want to be a good neighbor,” katanya, dalam pidato perdananya, Minggu (20/10/2024).

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa Indonesia menganut filosofi "seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak," dengan begitu akan menjadi sahabat dengan semua negara.

Prabowo menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip anti penjajahan karena pernah mengalami penjajahan dan anti penindasan karena pernah ditindas.

“Kita anti rasialisme anti apartheid karena kita pernah mengalami waktu kita dijajah kita bahkan digolongkan lebih rendah dari anjing, banyak prasasti dan marmer papan-papan di mana disebut honden en inlander verboden. Saya masih liat prasasti di kolam renang Manggarai tahun 78. Karena itu kita punya prinsip kita harus solider membela rakyat yang tertindas di dunia ini,” ucapnya.

Untuk diketahui, Prabowo memberikan pidato pertamanya sebagai Presiden ke-8 RI usai dilantik pada hari ini. Bersama Gibran Rakabuming Raka, dia akan memimpin Indonesia untuk periode 2024-2029.

Sebelum pelantikan, Prabowo bersanding dengan Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden sebelumnya, berjalan beriringan dan duduk bersebelahan saat akan dilantik menjadi Presiden RI. Sebelum menjadi Presiden, dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI di bawah pemerintahan Jokowi.

Jakarta: Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memulai perjalanan lawatan ke luar negeri dengan bertemu beberapa tokoh dunia. Prabowo berkunjung ke Rusia setelah sebelumnya sudah mengunjungi sejumlah negara di Asia dan Eropa seperti China, Jepang, Prancis, Serbia, dan Turki.

Kunjungan ini menjadi upaya Prabowo menjalin relasi global dalam rangka memperkuat posisi strategis Indonesia di kancah Internasional. Pengamat Kebijakan Hubungan Internasional dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agus Salim, menilai kunjungan tersebut memberi sinyal pergeseran orientasi politik luar negeri Indonesia.

“Saya merasa sepertinya kunjungan ini memberi sinyal atau tanda bahwa orientasi politik kita kemungkinan akan sedikit bergeser. Dari yang tadinya agak barat, ini mungkin kita agak ke timur. Dalam konteks ini maksudnya ke negara-negara yang tidak selalu akrab dengan negara-negara Barat, terutama Amerika,” ujar Dafri dikutip dari laman ugm.ac.id, Kamis, 8 Agustus 2024.
Dafri mengatakan dari daftar negara-negara yang dikunjungi, Prabowo yang juga Menteri Pertahanan tidak pergi ke negara-negara Barat. Sebaliknya, ia justru menunjukkan keinginan menjalin kerja sama dengan negara-negara Timur, seperti Turki, China, dan Rusia yang berpotensi besar dalam hubungan ekonomi perdagangan Indonesia ke depan.

Kunjungan ini juga mengindikasikan Prabowo ingin Indonesia tampil di dunia internasional sebagai negara yang mampu menghimpun kekuatan Timur. Dafri berpendapat kunjungan Prabowo juga bertujuan menemukan ruang baru bagi kerja sama ekonomi perdagangan Indonesia di luar negara-negara Barat.

Dia menilai kunjungan Prabowo ke China dan Rusia dapat berpengaruh besar terhadap hubungan politik luar negeri Indonesia dengan Amerika yang berseberangan nilai-nilai politiknya dengan negara-negara tersebut. Strategi Indonesia untuk mendekati China, Rusia, Turki dilakukan dalam rangka meningkatkan posisi tawar terhadap negara-negara Barat yang selama ini dianggap menekan dan mengabaikan kepentingan Indonesia.

Dafri menyebut dengan memperkuat posisi tawar, memungkinkan Indonesia mempunyai akses lebih besar untuk merealisasikan kepentingannya. Selain itu, dampak lainnya akan berpengaruh pada akses Indonesia terhadap bantuan-bantuan, baik negara-negara Barat atau lembaga-lembaga Internasional yang mungkin dapat menjadi semakin melemah.

Di sisi lain, Indonesia nantinya bisa mengharapkan bantuan dari negara-negara lain. Dafri menuturkan ada dua hal untuk meningkatkan posisi tawar mendapatkan akses lebih besar di bidang keamanan, misalnya pembelian senjata, dukungan politik, dan lainnya.

"Bagian dari strategi Prabowo nanti untuk membuka pasar yang lebih luas dengan kerja sama ekonomi di luar negara-negara mainstream Barat,” tutur Dafri.

Dafri menilai pergeseran orientasi ini dipengaruhi oleh dinamika politik domestik Indonesia. “Jadi, jangan-jangan kenapa kita sekarang dekat sekali dengan China, padahal dulu Prabowo seperti terlihat anti-China dari orasi-orasinya, itu dipengaruhi oleh kekuatan politik di dalam negeri, termasuk dalam hal ini pengusaha,” papar Dafri.

Pergeseran orientasi politik luar negeri yang terjadi ini menunjukkan Indonesia belum dapat menjalankan politik bebas aktif murni sesuai dengan konsep yang ada. Di era Soekarno, Indonesia sangat dekat dengan Timur, tapi di era Soeharto dekat dengan Barat.

"Tidak bisa dikatakan sebagai bebas aktif, lebih bisa dikatakan sebagai pragmatisme. Kita tidak peduli lagi, mau barat, mau timur, kalau dia menguntungkan, ya jadi teman kita. Jadi bukan bebas aktif seperti yang dikonsepkan. Saya melihat ke depannya juga oleh Prabowo tidak akan murni,” ujar dia.

Baca juga: Kepada Prabowo, Putin Sebut Siap Garap Pasar Potensial yang Ada di Indonesia

(REN)