JAKARTA, investor.id - Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP PORDASI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta, Sabtu, (2/11/2024) untuk merumuskan berbagai langkah strategis demi memajukan prestasi cabang olahraga berkuda pada level nasional dan internasional. Munaslub ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Nasional PP PORDASI.

Ketua Umum PP PORDASI 2024-2028, Aryo P.S. Djojohadikusumo menegaskan bahwa dalam Munaslub yang digelar hari ini memiliki beberapa agenda penting, antara lain penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi serta perumusan program-program pembinaan khususnya di daerah.

Untuk mewujudkan misi tersebut, PP PORDASI akan melakukan sejumlah langkah strategis dalam empat tahun ke depan. Pertama, memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan venue olahraga berkuda di Indonesia yang saat ini belum berstandar internasional. Keberadaan venue berstandar dunia diperlukan agar seluruh agenda kejuaraan sejalan dengan Federasi Olahraga Berkuda Internasional (Fédération Équestre Internationale). Kedua, PP PORDASI akan mendorong pembangunan kandang kuda (stable) dan menyalurkan bantuan kuda pejantan ke semua pengurus provinsi (Pengprov) khususnya kuda pacu dan equestrian sehingga pembinaan berkuda di daerah akan lebih maju. Selain itu, program ini sekaligus untuk mendukung kampanye kesejahteraan hewan (animal welfare) yang menjadi perhatian serius PP PORDASI dan presiden.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemegang hak suara Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi) mengajukan protes atas perpanjangan masa bakti Triwatty Marciano sebagai Ketua Umum (Ketum) PP Pordasi periode 2020-2024. Perpanjangan itu hanya berlandaskan Surat Edaran Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Marciano Norman.

Hal itu berawal saat Triwatty menjalankan rapat kerja nasional (rakernas) yang semestinya diagendakan untuk persiapan Munas ke-XIV di Yogyakarta pada 9 November 2023. Agenda itu malah mendadak diubah menjadi rapat perpanjangan masa bakti kepengurusan.

Pengurus Pengprov Pordasi NTB, Abdul Malik menjelaskan, tindakan itu jelas melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Pordasi. Dia menyebut, hal itu juga mengambil paksa hak anggota sebagai pemilik suara dalam menentukan dan memilih ketum periode 2024-2028.

"Mekanismenya hanya melalui Munas, bukan rakernas. Apalagi yang menjadi dasar perpanjangan masa bakti adalah Surat Edaran KONI, Surat usulan dari Triwatty, dan Surat Keputusan oleh Ketum KONI yang mana adalah suami dari Triwatty sendiri," ucap Malik di Jakarta, Ahad (21/7/2024).

Kondisi itu memunculkan dualisme kepengurusan. Situasi itu terjadi karena saat berakhirnya kepengurursan periode 2020-2024 pada 31 Januari 2024, menurut Malik, Ketum Triwatty Marciano tidak menyelenggarakan munas. "Kemudian 13 dari 25 pengurus provinsi (pengprov) dengan nilai bobot korum 64 persen melakukan Munas XIV pada 31 Mei 2024, yang hasilnya Aryo Djojohadikusomo terpilih aklamasi menjadi Ketua Umum Pordasi periode 2024-2028," ujarnya.

Namun, keputusan itu tidak diakui KONI. Malahan, menurut Malik, muncul Surat Keputusan KONI terkait Perpanjangan Ketum PP Pordasi Triwatty Marciano. Dia menilai, hal itu merupakan bentuk abuse of power. "Dan hal ini melanggar Piagam Olimpiade (Olympic Charter) yang telah mengatur hak dan kewajiban berotonom pada seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade," ucap Malik.

Saat ini, PP Pordasi menaungi empat cabang olahraga, yaitu equestrian, pacuan, polo, dan memanah berkuda. Khusus Cabor Berkuda Equestrian adalah cabor yang dipertandingkan di Olimpiade.

Ketua Pordasi Sumatra Barat (Sumbar) Deri Asta menjelaskan, hak otonom wajib diterapkan kalau tetap ingin diakui oleh induk olahraganya di dunia yaitu FEI. "Ini sangat memalukan. Di organisasi mana pun, ketum yang telah berakhir masa baktinya tidak berhak memecat dan memberhentikan pengurus pusat apalagi daerah," kata Deri.