Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Departemen Perdagangan Amerika Serikat menyatakan telah menunda keputusan sulit mengenai apakah akan meningkatkan Vietnam ke status ekonomi pasar hingga awal Agustus, dengan alasan gangguan TI akibat bug perangkat lunak CrowdStrike.

Mengutip Reuters, Kamis (25/7), keputusan mengenai peningkatan status ekonomi pasar yang telah lama diupayakan oleh Hanoi akan diumumkan pada hari Jumat. Peningkatan ini ditentang oleh produsen baja AS, produsen udang dan petani madu di Gulf Coast, namun didukung oleh peritel dan beberapa kelompok bisnis lainnya.

Status ekonomi pasar ini akan mengurangi bea masuk anti-dumping terhadap impor Vietnam mengingat status negara tersebut saat ini sebagai perekonomian non-pasar yang ditandai dengan pengaruh negara yang besar.

Sebuah memorandum Departemen Perdagangan tertanggal Rabu dan dilihat oleh Reuters mengatakan bahwa mengingat gangguan yang sedang berlangsung terhadap Departemen Perdagangan AS... sumber daya dan platform TI, tenggat waktu untuk penentuan akhir dalam kasus anti-dumping akan diperpanjang total enam hari.

Seorang juru bicara Departemen Perdagangan mengatakan sejumlah kecil pengajuan kasus bea masuk anti-dumping dan penyeimbang terganggu oleh kegagalan pembaruan perangkat lunak baru-baru ini oleh perusahaan keamanan siber CrowdStrike, yang menyebabkan kerusakan sistem komputer di seluruh dunia.

“Sesuai dengan tindakan Departemen Perdagangan dalam menanggapi gangguan yang diakibatkan oleh insiden tersebut, perpanjangan tenggat waktu untuk kasus-kasus AD/CVD tertentu telah dilakukan. Kasus status ekonomi non-pasar Vietnam termasuk di antara kasus-kasus tersebut, dan akan dipublikasikan pada hari Jumat, 2 Agustus.

Pemakaman Pemimpin Partai di Vietnam

Batas waktu tanggal 26 Juli yang ditetapkan oleh Departemen Perdagangan untuk pengumuman Vietnam menjadi tidak tepat setelah kematian pemimpin Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong minggu lalu, karena tanggal tersebut bertepatan dengan pemakaman kenegaraannya yang ditetapkan pada hari Jumat.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dijadwalkan singgah di Vietnam untuk menghadiri pemakaman pada hari Jumat sebagai awal tur Asianya, namun ia kini diperkirakan akan memberikan penghormatan kepada keluarga Trong pada akhir pekan.

Selama menjabat sebagai ketua partai, Trong menerapkan kebijakan luar negeri yang pragmatis, termasuk membina hubungan dengan Amerika Serikat.

Para analis mengatakan bahwa mengumumkan hasil negatif dari tinjauan Perdagangan pada hari yang sama dengan pemakamannya dapat merusak hubungan yang telah dibangun dengan keras oleh Washington dalam menghadapi persaingan strategis yang semakin meningkat dengan Tiongkok.

Vietnam telah lama berpendapat bahwa mereka harus dibebaskan dari label non-pasar karena adanya reformasi ekonomi baru-baru ini, dan mereka mengatakan bahwa mempertahankan julukan tersebut berdampak buruk bagi semakin eratnya hubungan dua arah yang dianggap Washington sebagai penyeimbang terhadap China.

Penentang peningkatan Vietnam – salah satu dari 12 negara yang diberi label oleh Washington sebagai negara non-pasar, termasuk China, Rusia, Korea Utara dan Azerbaijan – berpendapat bahwa komitmen kebijakan Hanoi belum diimbangi dengan tindakan nyata dan beroperasi sebagai ekonomi terencana yang diatur oleh pemerintah yang berkuasa yakni Partai Komunis.

Alexander Vuving, dari Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies yang berbasis di Hawaii, mengatakan keputusan tersebut adalah keputusan yang menyakitkan bagi pemerintahan Biden, mengingat keinginan mereka untuk merayu Vietnam dan meredakan lobi pekerja dalam negeri dan industri dengan serangan 5 November.

“Kematian Trong dapat memberikan tekanan lebih besar pada AS untuk mendekati Vietnam dalam konteks persaingan AS-China,” kata Vuving.
“Hari-hari pertama kepemimpinan baru Vietnam sangatlah penting dalam menentukan arah masa depan Vietnam."

"Keputusan ini akan sangat bergantung pada apakah kekhawatiran pemilu lebih penting dibandingkan kekhawatiran persaingan negara-negara besar, dan apakah Gedung Putih ingin mempengaruhi Departemen Perdagangan atau mendorongnya untuk membuat keputusan yang tidak memihak."