Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan bahwa wajar apabila terjadi pro dan kontra dari masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Padahal, dia menekankan bahwa aturan ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit. Khususnya, dari bahaya kekerasan seksual dan seks bebas sebelum menikah.

“Ya, memang kan ada pandangan pasti terjadi kontra antara satu pandangan dari sisi kesehatan satu pandangan dari sisi etik dan agama. Pasti selama itu tidak akan ketemu, tetapi kan mesti jalan tengah. Harus solusinya dong [makanya aturan ini dibuat],” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/8/2024).

Sekadar informasi, salah satu beleid yang menjadi sorotan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan itu lantaran pemerintah bakal mengatur penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom, IUD, dan pil KB hanya boleh digunakan oleh remaja yang sudah menikah.

Menurut catatan Bisnis, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga dari sisi penggunaan kontrasepsi.

“Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” katanya dikutip dari siaran resmi, Selasa (6/8/2024).

Syahril menuturkan bahwa alat kontrasepsi hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil. Sebab, pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang dilahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi

Dalam PP Kesehatan tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Lantas, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.

Syahril menambahkan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut, dan aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut.

Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama DKI Jakarta menentang aturan terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) Kesehatan anyar.

Adapun, dalam Pasal 103 PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan disebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayan kesehatan.

Dalam lanjutan aturan tersebut, pada Pasal 103 ayat 4 (e) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reporduksi yang dimaksud paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Menanggapi aturan baru tersebut, Ketua LP Ma'arif Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Sudarto mengatakan PP tentang Kesehatan menuai kritik yang cukup banyak dari hampir semua kalangan.

Pasalnya, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tentang Kesehatan itu mencakup beberapa program kesehatan termasuk kesehatan sistem reproduksi.

Menurutnya terdapat pasal yang sangat bias dan berpotensi menimbulkan penafsiran hukum liar. Pasal 103 mengenai upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja pada Ayat (4) butir “e” menyebutkan tengang penyediaan alat kontrasepsi.

"Klausul utuh dalam satu pasal ini dapat menimbulkan anggapan masyarakat, bahwa alih-alih ingin mengeliminasi penyebaran HiV Aids, [emerintah malah seakan melegitimasi hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja," katanya dalam keterangan resminya, Selasa (6/8/2024).

Dia menambahkan, penyediaan alat kontrasepsi dalam konteks usia sekolah dan remaja tidak dijelaskan lebih lanjut.

Untuk itu, LP Ma’arif NU DKI Jakarta, meminta kepada pemerintah untuk mervisi beberapa klausul pasal yang bias dan liar ini.

"Kalaupun dalih pemerintah seumpama itu semua ditujukan kepada remaja yang sudah menikah, maka klausul pada pasal tersebut harus dipertegas. Atau bahkan dihilangkan. Sebagaimana PP Kesehatan yang sudah ada sebelumnya, PP Nomor 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi juga mengatur pelayanan kesehatan reproduksi remaja di Pasal 11 dan Pasal 12. Namun, tidak ada yang menyebutkan penyediaan pelayanan kontrasepsi terhadap remaja," jelasnya.