Bisnis.com, JAKARTA - Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) menargetkan penyaluran pinjaman sekitar Rp110 triliun sampai akhir 2024. Hingga Agustus 2024, penyaluran pinjaman perusahaan pegadaian mencapai Rp84,18 triliun.

Sekretaris PPGI Holilur Rohman mengatakan prospek bisnis pegadaian ke depan akan terus tumbuh mengingat masih ada kota-kota di luar Pulau Jawa yang belum banyak terfasilitasi oleh lembaga pembiayaan seperti perbankan, sehingga diharapkan pegadaian bisa mengisi ruang kosong tersebut.

"Diharapkan akan makin bertambah perusahaan pegadaian baru yang berizin OJK. Bagi yang sudah ada bisa menambah outlet layanannya, menerima barang jaminan yang lebih variatif dan mengembangkan skema produk gadai," kata Holil kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Sebagai informasi, jumlah perusahaan pegadaian yang terdaftar di OJK sampai Agustus 2024 sebanyak 117 perusahaan. Menurut Holil, semakin maraknya perusahaan pegadaian swasta berizin OJK yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini lah yang menjadi tulang punggung pertumbuhan bisnis pegadaian.

Sementara dari sisi tantangan, Holil menjelaskan faktor yang menghambat pertumbuhan bisnis gadai ini adalah kondisi literasi dan inklusi keuangan di daerah-daerah yang belum terjangkau pelayanan perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. Menurutnya, meningkatnya jumlah perusahaan pegadaian swasta di daerah-daerah juga berperan dalam penetrasi literasi bisnis gadai.

Pinjaman pegadaian per Agustus 2024 mengalami peningkatan sebesar 25,83% year-on-year (yoy). Holil mengatakan pertumbuhan tersebut tidak semata karena faktor makro ekonomi seperti daya beli turun atau tren maraknya PHK yang membuat masyarakat butuh dana cepat untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut juga disebabkan karena faktor jumlah pemain di industri pegadaian yang juga tumbuh pesat sejak 2016, serta faktor perbaikan sistem bisnis pegadaian yang menawarkan kemudahan dan keamanan.

"Pengalaman perusahaan pegadaian dalam menghadapi krisis sejak tahun 1998 selalu menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak bisa lagi mengakses ke perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya," kata Holil.