JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips Vermonte memnegaskan, pihaknya tidak menarget Poltracking terkait putusan pelanggaran kode etik pada survei Pilkada Jakarta 2024.

Tuduhan penargetan ini sendiri disampaikan oleh Poltracking kepada salah seorang anggota Dewan Etik Persepi di grup whatsapp internal Persepi.

"Itu kalimat yang menurut saya umum dan di whatsapp grup Persepi yang semua anggota ada. Anggotanya ada banyak banget di dalam situ. Dan, itu biasa saja kalau di kita," ujar Philips Vermonte usai konferensi pers di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu (9/11/2024).

Philips menegaskan, kalimat yang disampaikan oleh Saiful Mujani itu tidak punya tendensi apapun karena tidak disebutkan secara spesifik anggota Persepi mana yang akan dipecat.

"Mungkin teman-teman Poltracking merasa jadinya ada (tendensi). Padahal kalimatnya kalimat umum. Dia enggak bilang mau pecat LSI atau itu (Poltracking)," imbuh Philips.

Philips yang diketahui menjabat Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia itu menekankan, kalimat yang dinilai Poltracking tendensius itu terjadi jauh sebelum Persepi memutuskan mempersoalkan hasil survei LSI dan Poltracking yang berbeda jauh.

Philips pun sekali lagi menegaskan, selama proses pemeriksaan dan sidang oleh Dewan Etik, pihaknya tidak melakukan penargetan kepada Poltracking.

"Bahwa teman-teman Poltracking merasa itu ditarget, saya bisa pastikan enggak ada penargetan. Karena, saya ada di situ waktu lagi pemeriksaan," kata dia.

Lebih lanjut, sejumlah petinggi Poltracking juga berada dalam ruang sidang untuk mengikuti proses pemeriksaan. Philips mengatakan, hanya Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda yang tidak hadir dalam sidang karena jadwalnya yang padat.

"Tapi, teman-teman yang lain itu (dari Poltracking) semua ada di situ. Jadi, tadi, teman-teman lihat pertanyaannya terbuka. Pertanyaan yang sama yang ditanya ke LSI. Jadi enggak (ada pentargetan), parameternya sama," kata Philips lagi.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amwari mengatakan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.

"Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat," kata Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkapan layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi WhatsApp. Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

"Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI," tulis seorang anggota grup WA itu yang kemudian diketahui adalah Saiful Mujani.

Dalam rangkaian pembicaraan yang ada, Saiful disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking, "Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya".

Masduri menilai, percakapan ini tendensius dan memojokkan pihak Poltracking,

Sebelumnya, Dewan Etik Persepi menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Philip Vermonte menegaskan, pihaknya tidak akan menyampaikan permintaan maaf kepada Poltracking Indonesia atas putusan etik yang telah diberikan.

"Ya enggak lah (tidak mau minta maaf). Kalau menurut saya, ini bukan soal salah atau benar, tapi prosedurnya diikuti atau enggak," ujar Philips Vermonte usai konferensi pers di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).

Philips menegaskan, sejak awal, Persepi tidak mengatakan data mana yang benar atau salah. Tapi, data survei tentang Pilkada Jakarta yang diserahkan Poltracking dinyatakan tidak bisa diverifikasi hingga sidang etik selesai.

"Dewan etik tidak pernah bilang ini data salah. Kami bilang, kami tidak bisa memverifikasi datanya, validitasnya susah untuk dipastikan," lanjut dia.

Philips menjelaskan, berdasarkan data yang diterima oleh Dewan Etik Persepi dalam dua kesempatan yang berbeda, ada sejumlah data yang dinilai janggal.

Dalam pengiriman kedua, data yang dikirim oleh Poltracking disebut merupakan data mentah. Tapi, Dewan Etik Persepi menilai, data yang dikirim itu lebih rapi dan janggal jika disebut data mentah.

"Data yang memang menurut mereka itu yang paling mentah dari sistem, dari server yang kita tanya itu dari awal-awal. Ternyata, waktu masuk justru menimbulkan banyak pertanyaan. Sekarang, sudah clean tidak ada lagi yang data kosong atau seterusnya," imbuh dia.

Selain itu, Dewan Etik Persepi juga menemukan data yang diduga merupakan duplikasi. Misalnya, nama responden sama tapi alamat kelurahan berbeda pada kedua data yang dikirim.

"Jadi, akibatnya dewan etik merasa bahwa keputusannya itu sebetulnya ini bilangnya. data tidak bisa diverifikasi," lanjut Philips lagi.

Philips yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia itu menegaskan, proses verifikasi penting karena hasil survei satu lembaga dapat menimbulkan perdebatan di masyarakat.

"Kalau datanya tidak bisa diverifikasi sementara hasilnya menghasilkan perdebatan yang luar biasa di masyarakat, kami sebagai organisasi merasa perlu untuk mengingatkan anggota itu kita (untuk) verifikasi (data) sebelum keluar," lanjut dia.

Hal ini dinilai krusial oleh Persepi yang anggotanya mencapai 71 lembaga survei. Hal yang menjadi persoalan, satu saja lembaga yang diprotes, masyarakat bisa saja menimbulkan ketidakpercayaan publik pada lembaga survei.

"Anggota kami kan ada 71 loh. Kalau ada satu yang diprotes, orang kemudian muncul tidak kepercayaan kepada survei. Kan menurut saya, survei itu baik dengan banyak tujuan. Namanya negara demokrasi, pendapatan pribadi orang kita harus tahu," kata Philips lagi.

Sebelumnya diberitakan, Poltracking Indonesia meminta Dewan Etik Persepi menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas polemik yang terjadi.

"Saya mengimbau, mengetuk hati nurani para Dewan Etik harusnya meminta maaf kepada publik karena menyampaikan tidak dengan tegas orang punya kesalahan, melanggar kode etik yang mana, dan lain sebagainya, tetapi memberi sanksi, bahkan diumumkan kepada publik," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Hal ini disampaikan setelah Poltracking menilai keputusan yang diberikan Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) atas hasil survei elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024 cacat hukum baik secara formil maupun materiil.

“Putusan Dewan Etik cacat hukum baik formil maupun materiil,” imbuh Hanta Yuda.

Hanta menyoroti dua kalimat dalam butir putusan yang disampaikan oleh Dewan Etik Persepi. Kedua pernyataan yang dimaksud adalah:

“Dewan Etik tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan Poltracking Indonesia,”.

“Dewan Etik tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan,”.

Hanta menyebutkan, jika Dewan Etik tidak dapat membuktikan tuduhan yang mereka maksud, hal ini sama saja dengan Dewan Etik tidak dapat membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Poltracking.

“Ini ibarat dalam hukum dituduhkan, tapi tidak disebut melanggar. Tidak disebut kita melanggar pasal mana kode etik,” lanjut Hanta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) memastikan pengunduran dirinya dari Dewan etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) karena adanya urusan internal organisasi bukan ada faktor lain.

"Jadi, PPI undur diri dari Persepi murni urusan internal organisasi," ungkap peneliti senior PPI, Adi Prayitno, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis malam, (7/11/2024).

Adi juga membantah, pengunduran diri PPI dari Persepi dilatarbelakangi polemik sanksi untuk Poltracking.

"Tak ada kaitannya dengan yang lain," tambah Adi.

Di dalam Persepi, kata Adi, banyak guru dan senior yang hebat. Namun, keputusan PPI untuk mengundurkan diri sudah bulat.

Ada dua alasan internal organisasi yang membuat PPI tak bergabung lagi dengan Persepi.

"Lagi ada restrukturisasi kepengurusan dan konsolidasi internal," ungkap Adi.

Adi juga mengatakan, meski sudah mengundurkan diri, PPI tetap memiliki hubungan yang baik dengan Persepi.

Selain itu, ia menyebut, pengunduran diri PPI dari Persepi harusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang aneh.

Pasalnya, bergabung dengan asosiasi lembaga survei seperti Persepi merupakan sukarela bukan kewajiban.

"Mestinya biasa saja, kalau ada lembaga survei mau ikut atau tak ikut asosiasi lembaga survei. Intinya, bergabung asosiasi lembaga survei itu sifatnya sukarela, bukan kewajiban," ungkap Adi.

Untuk diketahui, Poltracking dikenakan sanksi oleh Dewan etik Persepsi karena merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) yang jauh berbeda dengan lembaga survei lainnya.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Rabu (23/10/2024), pasangan Pramono-Rano memperoleh angka sebesar 41,6 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 37,4 persen.

Sementara itu, satu hari berselang setelah survei LSI, Kamis (24/10/2024), lembaga survei Poltracking menelurkan hasil survei.

Hasilnya, pasangan Pramono-Rano memperoleh elektabilitas sebesar 36,4 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 51,6 persen.

Survei LSI dilakukan dalam rentang waktu 10-17 Oktober 2024 dengan 1200 responden. Sementara survei Poltracking dilakukan pada rentang waktu 10-16 Oktober 2024 dengan 2000 responden.

Di tengah ramainya isu kemunduran Poltracking, dua lembaga survei yakni PPI dan Voxpol Center Research & Consulting, juga ikut keluar dari Persepi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Peneliti senior PPI Adi Prayitno mengatakan, PPI keluar bukan karena skandal Poltracking Indonesia, melainkan karena urusan internal organisasi.

"Alasan internal organisasi," ucap Adi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis malam, (7/11/2024).

Kepada Kompas.com, Adi juga menunjukan surat pengunduran diri PPI dari Persepi.

Dalam surat itu tertulis dua alasan internal yang membuat PPI bulat untuk mundur dari Persepi.

Pertama, karena restrukturisasi kepengurusan PPI. Kedua, evaluasi dan konsolidasi internal arah kebijakan PPI ke depan.

Adi juga memastikan, hengkangnya PPI dari Persepi tak ada sangkut pautnya dengan Poltracking yang dikenakan sanksi dan memutuskan untuk keluar.

"Jadi, PPI undur diri dari Persepi murni urusan internal organisasi. Tak ada kaitannya dengan yang lain," tambah Adi.

Menurut dia, keluarnya PPI dari keanggotaan Persepi bukan hal yang aneh.

Pasalnya, bergabung dengan asosiasi lembaga survei seperti Persepi merupakan sukarela bukan kewajiban.

"Mestinya biasa saja, klo ada lembaga survei mau ikut atau tak ikut asosiasi lembaga survei. Intinya, bergabung asosiasi lembaga survei itu sifatnya sukarela, bukan kewajiban," ungkap Adi.

Untuk diketahui, Poltracking dikenakan sanksi oleh Dewan etik Persepsi karena merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) yang jauh berbeda dengan lembaga survei lainnya.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Rabu (23/10/2024), pasangan Pramono-Rano memperoleh angka sebesar 41,6 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 37,4 persen.

Sementara itu, satu hari berselang setelah survei LSI, Kamis (24/10/2024), lembaga survei Poltracking menelurkan hasil survei.

Hasilnya, pasangan Pramono-Rano memperoleh elektabilitas sebesar 36,4 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 51,6 persen.

Survei LSI dilakukan dalam rentang waktu 10-17 Oktober 2024 dengan 1200 responden. Sementara survei Poltracking dilakukan pada rentang waktu 10-16 Oktober 2024 dengan 2000 responden.

Di tengah ramainya isu kemuduran Poltracking, dua lembaga survei yakni PPI dan Voxpol Center Research & Consulting, juga ikut keluar dari Persepi.