Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih berkoordinasi dengan pPresiden terpilih Prabowo Subianto soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025.

"Kita terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan presiden terpilih," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, ada beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang masih dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara. Selain PPN, misalnya juga kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Kepastian dari berbagai program itu disebut akan diumumkan oleh Prabowo setelah pelantikan presiden.

"Untuk kebijakan yang memiliki dampak sosial, politik dan ekonomi yang cukup luas, nanti presiden terpilih yang akan menetapkan dan menyampaikan. Kami terus berkoordinasi dengan intensif," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut Prabowo sudah menyadari kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Sudah disampaikan di dalam kabinet, presiden terpilih maupun presiden sekarang sangat menyadari mengenai UU HPP itu," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11% yang sudah berlaku pada 1 April 2022 dan kembali dinaikkan menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025.

Meski begitu, UU HPP memberikan ruang untuk mengubah PPN menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15%.

Simak Video: Sri Mulyani Koordinasi dengan Tim Prabowo Susun RAPBN 2025

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal pajak pertambahan nilai (PPN) akan tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025.

Menurutnya, kenaikan PPN ini sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), di mana PPN menjadi 12 persen mulai 2025.

"Kan Undang-undangnya sudah jelas ya. Kecuali ada hal yang terkait dengan Undang-undang (yang menunda kenaikan PPN), kan tidak ada," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis (8/8) dikutip CNBC Indonesia.

Meski begitu, Airlangga menekankan masuk tidaknya keputusan kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam APBN 2025 harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membacakan nota keuangan dan RUU APBN 2025.

"Jadi kita monitor saja catatan nota keuangan nanti. Nanti kita dengar saja nota keuangan," tegas Airlangga.

Ekonom sebelumnya sudah mewanti-wanti dampak kenaikan PPN 12 persen pada tahun depan jika tidak ada penundaan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai masyarakat kelas menengah bawah jadi kelompok yang paling terdampak kenaikan pajak ini.

"Ini pengaruhnya ke masyarakat kelas menengah bawah, kelompok kelas menengah atas sih enggak terpengaruh sama sekali," kata Josua kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/3).

Menurutnya, kenaikan PPN bakal berdampak pada lonjakan inflasi. Meski tidak besar, kenaikan harga akan menambah tekanan ke kelas menengah dan bawah.

Apalagi, kelas menengah ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, berbeda dengan kelas bawah atau masyarakat miskin. Kelas menengah dianggap tidak layak menerima bantuan, tetapi pendapatan mereka pun tak bisa mengiringi kenaikan harga bahan pokok.

"Kelas menengah ini bukan penerima bansos, karena hanya 40 persen terbawah dapat bansos. Desil 1-4 jadi kewajiban pemerintah support melalui bansos. Nah, desil 5-6 ini yang harus kita pertimbangkan. Mereka enggak dapat bansos tapi biaya hidup, dampak dari inflasi berpengaruh ke mereka dan pendapatannya enggak naik banyak," jelasnya.

Namun, kata dia, jika kenaikan PPN tak diiringi dengan kenaikan bahan pokok dan listrik, kemungkinan tekanan untuk masyarakat kelas menengah bawah tidak terlalu besar.

"Seandainya hanya kenaikan PPN dan nggak ada kenaikan lain seperti listrik tetap, LPG tetap, harga bahan pokok stabil, ya mungkin dampak ke konsumsi secara keseluruhan tidak se signifikan itu. Mungkin terpengaruh ke kelas menengah rentan miskin cuma sedikit," imbuh dia.