Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyampaikan mudahnya gempuran produk impor yang masuk ke pasar dalam negeri. Di sisi lain, produk lokal masih kesulitan mengakses pasar global lantaran terhalang persyaratan yang banyak.

Teten mengatakan produk olahan pisang yang ingin dikirim ke luar negeri membutuhkan 21 sertifikat. Selain itu, membutuhkan penyesuaian sertifikat setiap 6 bulan sekali.

"Kalau produk kita masuk ke luar negeri, yang sering ceritakan itu pisang saja itu butuh 21 sertifikat. Ada 3 sertifikat yang setiap 6 bulan harus di-adjust. Padahal mereka nggak punya kebun pisang di Eropa, di Jepang, dan lain-lain. Jadi mereka sebenarnya tidak terganggu dengan produk pisang," kata Teten saat ditemui di kantor, dikutip Minggu (22/9/2024).

Selain terhalang dengan kebijakan, Teten menambahkan ada produk olahan yang masuk dalam daftar terlarang atau negatif, misalnya sarang burung walet yang masuk daftar negatif di China. Padahal negara tersebut masih mengimpor sarang burung walet dari Indonesia.

"Sama juga, kita mau jual produk olahan, misalnya sarang burung walet ke China. Jadi mereka sudah langsung dimasukkan negatif list. Padahal mereka impor bahan baku dari kita banyak," jelasnya.

Teten menekankan pentingnya melindungi pasar dalam negeri dari serbuan-serbuan produk impor. Untuk itu, dia mendorong standarisasi menjadi satu kebijakan untuk melindungi UMKM. Dalam hal ini, dia menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal pengawasan.

"Itu kan salah satu bentuk proteksi mereka terhadap pasar kita. Sementara kita, dengan mudah masukkan produk luar, masuk lewat platform cross-border online. Kita perlu ada lebih ketat juga dan ini bisa menjadi kebijakan non-tarif. Karena kita dengan beberapa negara sudah masuk ada free trade agreement," tambah Teten.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan UMKM mempunyai potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi. Misalnya dalam penyerapan tenaga kerja, sebanyak 1,7 juta UMKM di sektor makanan dan minuman dapat menyerap sebanyak 3,7 juta pekerja.

Namun, saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti pembiayaan untuk izin edar. Untuk itu, melalui kerja sama dengan Kemenkop UKM dapat memberikan pendampingan hingga insentif khusus untuk pelaku UMKM.

"Dan itu kita yakin bahwa UMKM ini merupakan bukan hanya buffer atau pendukung utama ekonomi nasional kita, tapi kalau ini ambruk, negeri kita bisa sangat berbahaya. Oleh karena, itu kami juga sepakat dengan statement tadi, tagline tadi, bahwa kita akan melakukan proteksi," kata Taruna.

(kil/kil)

Jakarta: Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan soal ajakan boikot, khususnya terhadap produk Prancis. Ketua Umum Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah, menegaskan dirinya tak pernah menyampaikan ajakan boikot.

Hal tersebut merespons gelombang aksi boikot terkait pelarangan hijab bagi atlet asal Prancis di ajang Olimpiade. “Saya sebagai Ketum PP Fatayat NU belum pernah melakukan ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk memboikot produk-produk Prancis,” kata Aliyatul dikutip dari Antara, Selasa, 6 Agustus 2024.

Menurut dia, Fatayat NU memang mengetahui ada isu tersebut. Namun, belum ada pernyataan resmi merespons hal itu. Apalagi, ajakan boikot produk Prancis.
“Saya belum pernah memberikan pernyataan apapun terkait hal itu,” ucapnya.

Kontroversi terkait pelarangan pemakaian hijab bagi atlet asal Perancis di olimpiade Prancis menjadi polemik. Menteri Olahraga Prancis Amelie Oudea-Castera melarang penggunaan hijab untuk atlet Prancis di Olimpiade 2024. Ia memastikan tidak boleh ada atlet tuan rumah yang memakai hijab selama ajang berlangsung.

"Perwakilan delegasi kami dari tim Prancis tidak akan menggunakan kerudung," katanya.

Amelie menyatakan sikap ini untuk mencegah 'proselytism'. Sebuah istilah yang diartikan tindakan mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran agama atau sikap politik tertentu dengan gaya hidup sehari-hari.

"Terdapat pelarangan terhadap segala bentuk 'proselytism', karena netralitas pelayanan publik bersifat absolut," ujarnya.

Amnesty International mengecam keputusan pemerintah Prancis itu. Larangan tersebut dianggap melemahkan upaya menjadikan olahraga lebih inklusif, sekaligus membuktikan atlet muslim berhijab di Prancis terus mendapat diskriminasi.

Dalam laporan Amnesty International disebutkan Prancis adalah satu-satunya negara Eropa peserta Olimpiade yang melarang hijab untuk kontingennya di Olimpiade 2024 dan Paralimpiade 2024. Selain itu, Prancis adalah satu-satunya pihak dari 38 negara di Eropa yang memboikot hijab di berbagai olahraga seperti sepak bola, basket, dan voli.

Menanggapi hal ini, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyatakan bahwa tidak ada pelarangan serupa terhadap atlet negara lain di Olimpiade 2024. Namun di satu sisi, pelarangan hijab bagi atlet disebut tidak sejalan dengan regulasi IOC dan tidak ada teguran kepada Prancis terhadap ini.

Selain itu, IOC memastikan tidak ada larangan bagi wanita berhijab selama berada di wisma atlet. Selama di sana, para peserta dibebaskan menunjukkan identitas agama dan budaya.

"Untuk wisma atlet hanya peraturan IOC yang berlaku. Tidak ada larangan menggunakan hijab atau simbol agama dan budaya," tulis IOC.

(ADN)