Bisnis.com, JAKARTA — Program pensiun dini yang dilakukan PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) terhadap 1.008 orang karyawan sepanjang semester I/2024 dikhawatirkan berdampak pada angka pengangguran di Indonesia yang makin besar.

Perlu diketahui, perusahaan pelat merah itu menjalankan program pensiun dini sebagai bentuk efisiensi untuk mendorong perusahaan jauh lebih ramping dan meningkatkan talenta digital.

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak mengatakan langkah efisiensi yang dilakukan Telkom hanya akan menambah jumlah pengangguran di Tanah Air.

“Tentu pensiun dini 1.008 orang karyawan PT Telkom ini akan menambah barisan pengangguran,” kata Payaman kepada Bisnis, Selasa (27/8/2024).

Pasalnya, Payaman mengungkap bahwa dalam 7 bulan terakhir, sudah lebih dari 40.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari banyak perusahaan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap ada 27.915 pekerja terkena PHK sejak awal tahun hingga 19 Juni 2024.

Payaman menuturkan bahwa PT Telkom dan perusahaan lain harus bertanggung jawab membantu pemerintah untuk mengalihkan dan mempersiapkan korban PHK dengan membantu mencari lapangan kerja, termasuk untuk berwirausaha atau bekerja mandiri.

“PT Telkom harus ikut membantu pemerintah mempersiapkan ter-PHK tersebut misalnya untuk bekerja mandiri,” ujarnya.

Menurut kacamata Payaman, PT Telkom harus memperbaiki manajemen agar menjadi lebih produktif. “Yang memprihatinkan adalah bahwa selama ini selama bertahun-tahun PT Telkom ini bekerja dengan tidak efisien. Suatu gambaran manajemen yang tidak produktif, karena tidak paham manajemen, termasuk manajemen SDM,” tuturnya.

Setali tiga uang, Pengamat Ketenagakerjaan UI Aloysius Uwiyono menyebut bahwa pemutusan hubungan kerja alias PHK bisa mengakibatkan tumpukan jumlah pengangguran.

Aloysius menyampaikan bahwa kenaikan pengangguran juga pasti diimbangi dengan jumlah tenaga kerja yang masuk. Namun, kenaikan pengangguran akan menjadi masalah jika tidak diikuti masuknya tenaga kerja yang baru.

“Khusus PHK di PT Telkom yang jumlahnya cukup fantastis ini tergantung pada para karyawan Telkom yang di-PHK, kalau mereka menerimanya dengan pesangon yang cukup, ya, nggak ada masalah,” kata Aloysius kepada Bisnis.

Namun, akan terjadi masalah jika pesangon atau pensiun yang diberikan Telkom tidak mencukupi karena menyimpang dari ketentuan.

Sementara itu, Bisnis telah mencoba menghubungi pihak Telkom melalui pesan singkat WhatsApp terkait efisiensi program pensiun dini. Namun, hingga berita ini tayang, pihak Telkom belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Heri Supriadi menyampaikan bahwa laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) Telkom sedikit mengalami penurunan akibat adanya inisiasi program pensiun dini yang diikuti oleh kurang lebih 1.008 karyawan pada semester I/2024.

“Mendorong perusahaan jauh ramping dan meningkatkan talenta digital, efeknya efisiensi,” ungkap Heri dalam acara public expose pada Senin (26/8/2024).

Menurutnya, program pensiun dini juga dilakukan sebagai bagian dari strategi pengendalian kompetensi di Telkom. Sekaligus, membuka ruang dan mendukung talenta digital.

Meski demikian, program pensiun dini yang telah dijalankan pada semester I/2024 tidak akan dilanjutkan pada paruh kedua tahun ini.

Sementara itu, dengan mengeluarkan perhitungan program pensiun dini, normalisasi EBITDA tumbuh 1,9% secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar Rp39,1 triliun pada semester I/2024 dengan EBITDA margin 51,9%.