REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Departemen Pertahanan AS yang dikenal dengan aliasnya, Pentagon, mengakui bahwa mereka menyebarkan propaganda di Filipina yang bertujuan meremehkan keampuhan vaksin Sinovac buatan Cina selama pandemi Covid-19. Propaganda yang membahayakan jiwa ini dilakukan juga di berbagai negara atas nama persaingan geopolitik regional.

Hal ini dilaporkan Reuters pada Jumat (26/7/2024) merujuk dokumen tertanggal 25 Juni yang dikutip oleh mantan pejabat tinggi pemerintah awal bulan ini.Tanggapan AS terhadap Filipina diceritakan dalam podcast oleh Harry Roque, yang menjabat sebagai juru bicara mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Reuters kemudian meninjau dokumen tersebut, yang belum dirilis ke publik oleh kedua pemerintah.

Kantor berita tersebut dapat memverifikasi isinya dengan sumber yang mengetahui tanggapan AS. “Memang benar bahwa (Departemen Pertahanan) menyampaikan pesan kepada masyarakat Filipina yang mempertanyakan keamanan dan kemanjuran Sinovac,” menurut dokumen tersebut, yang merujuk pada informasi yang dikirim dari Departemen Pertahanan AS ke Departemen Luar Negeri Filipina dan Departemen Pertahanan Nasional.

Menurut dokumen tersebut, Pentagon juga mengakui bahwa pihaknya “melakukan beberapa kesalahan dalam menyampaikan pesan terkait Covid.” Sekarang mereka berupaya meyakinkan Filipina bahwa militer “telah meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas operasi informasi” sejak tahun 2022.

Pengakuan AS tersebut menyusul penyelidikan Reuters pada 14 Juni yang mengungkap bagaimana Pentagon meluncurkan operasi psikologis rahasia untuk mendiskreditkan vaksin Cina dan bantuan Covid lainnya pada 2020 hingga 2021, pada puncak pandemi. Sebagai hasil dari penyelidikan Reuters, Komite Hubungan Luar Negeri Senat Filipina mengadakan sidang mengenai masalah ini dan meminta tanggapan dari AS.

Menurut dokumen tertanggal 25 Juni, para pejabat Pentagon menyimpulkan kampanye anti-vaksinnya “tidak selaras dengan prioritas kami.” Dikatakan bahwa militer AS memberi tahu para pejabat Filipina bahwa para agen “sudah menghentikan pengiriman pesan terkait Covid-19 terkait asal-usul Covid-19 dan vaksin Covid-19 pada Agustus 2021.”

Kementerian pertahanan dan luar negeri Filipina tidak menanggapi permintaan komentar mengenai pengakuan militer AS bahwa merekalah yang menjalankan program propaganda tersebut. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS merujuk Reuters ke Departemen Pertahanan untuk memberikan komentar. Juru bicara Pentagon Pete Nguyen menolak untuk mengkonfirmasi tanggapan AS yang dikutip dalam dokumen tersebut. Namun dia mengakui Pentagon memang mendistribusikan “konten media sosial tentang keamanan dan kemanjuran Sinovac.”

Pada saat Pentagon meluncurkan kampanyenya, para pejabat keamanan nasional di Washington khawatir bahwa Cina mengeksploitasi pandemi ini untuk menegosiasikan kesepakatan geopolitik yang penting dan melemahkan aliansi AS secara internasional dengan mengirimkan bantuan ke Filipina dan negara-negara lain.

Operasi psikologis rahasia yang diungkap oleh Reuters tidak hanya terjadi di Filipina. Vaksin ini juga menargetkan negara-negara berkembang di Asia Tengah, Timur Tengah, dan Asia Tenggara pada 2020 dan 2021. Filipina dan negara-negara lain, pada saat itu, sangat bergantung pada Sinovac untuk memvaksinasi penduduk mereka terhadap virus mematikan tersebut.

Di antara negara-negara Asia Tenggara, Filipina termasuk negara yang paling terkena dampak virus corona. Pada tahun 2024, Covid telah membunuh hampir 67.000 orang Filipina, dan jumlah infeksi di sana telah mencapai lebih dari 4 juta, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia.

Indonesia juga salah satu negara pengguna perdana Sinovac. Presiden Joko Widodo memulai program vaksinasi nasional pada Januari 2021 dengan disuntik vaksin buatan Sinovac.

Dalam melakukan propaganda melawan Sinovac, Pentagon disebut bekerja sama dengan sekelompok kontraktor pertahanan dan mitra non-militer lainnya, AS menggunakan jaringan bot online dan akun media sosial palsu lainnya untuk memengaruhi khalayak asing, demikian temuan Reuters.

Kantor berita tersebut mengidentifikasi jaringan ratusan akun palsu di X, sebelumnya Twitter, yang sangat cocok dengan deskripsi yang dibagikan oleh mantan pejabat militer AS yang mengetahui operasi Filipina. Ketika Reuters bertanya kepada X tentang akun tersebut, perusahaan media sosial tersebut menghapus profil tersebut setelah secara independen menentukan bahwa akun tersebut adalah bagian dari kampanye bot yang terkoordinasi.

Juru bicara Pentagon Nguyen mengatakan tinjauan awal yang dilakukan Departemen Pertahanan bulan lalu “menemukan bahwa militer AS tidak bertanggung jawab atas konten media sosial yang meresahkan terkait dengan Filipina” yang dikutip dalam laporan Reuters. Ketika ditanya apakah akun media sosial yang memuat postingan tersebut ditangani oleh kontraktor atau mitra non-militer lainnya yang bekerja atas nama pemerintah AS, Nguyen menolak menjawabnya. Dia juga menolak menjawab pertanyaan tentang upaya propaganda anti-vaksin militer AS di Asia Tengah dan Timur Tengah.

Dalam mengungkap kampanye propaganda anti-vaksin Pentagon, Reuters mewawancarai lebih dari dua lusin pejabat dan mantan pejabat AS, kontraktor militer, analis media sosial, peneliti akademis, dan pakar kesehatan masyarakat. Para ahli kesehatan menyebut kampanye propaganda tersebut tidak dapat dipertahankan, dan mengatakan hal itu membahayakan nyawa orang yang tidak bersalah.

Dalam sebuah pernyataan kepada media Cina setelah penyelidikan Reuters pada bulan Juni, juru bicara Sinovac mengecam militer AS. “Stigmatisasi vaksinasi akan menimbulkan serangkaian konsekuensi, seperti tingkat inokulasi yang lebih rendah, wabah dan penyebaran penyakit, kepanikan dan ketidakamanan sosial, serta krisis kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan dan kesehatan masyarakat,” kata juru bicara Sinovac, Yuan Youwei.

Investigasi Reuters telah mendorong penyelidikan Senat di Filipina yang dipimpin oleh Senator Imee Marcos, ketua komite Hubungan Luar Negeri. Pada sidang tanggal 25 Juni, Marcos menggambarkan kampanye militer AS sebagai tindakan yang “jahat, berbahaya, tidak etis.” Dia mempertanyakan apakah tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan menimbang kemungkinan Filipina menempuh jalur hukum.