SEMARANG, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyiapkan tiga proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha ( lKPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan target investasi swasta sebesar Rp 3,8 triliun. Pelaksanaan KPBU ini juga dilakukan melalui fasilitas penyiapan proyek (projectdevelopmentfacility/PDF) sebesar Rp 146,7 miliar.

Fasilitas PDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan (financial close).

Tiga proyek yang dimaksud adalah Proyek KPBU SPAM Regional Jatigede, Proyek KPBU Kabupaten Kabanjahe, dan Proyek KPBU SPAM Kota Denpasar.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Ubaidi S Hamidi mengatakan fokus fasilitas PDF ketiga proyek SPAM ini tidak hanya penyiapan di sisi hulu melainkan juga mencakup sampai ke sisi hilir.

“Tiga proyek SPAM ini diestimasi dapat menambah kontribusi capaian sambungan rumah sebesar 191 ribu sambungan rumah,” ucap Ubaidi dalam acara Press Tour Kemenkeu di Kantor Perumda Air Minum Tirta, Semarang, pada Kamis (18/7/2024).

Hingga per awal Juli 2024 ini, Kemenkeu telah membantu PJPK KPBU untuk melaksanakan empat proyek SPAM dengan skema KPBU yang saat ini tengah beroperasi melayani penyediaan air minum ke masyarakat, yaitu: Proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, Proyek KPBU SPAM Semarang Barat dan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

“Total nilai investasi empat proyek sekitar Rp 4,6 triliun yang ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah dengan total 500 ribu sambungan rumah,” kata Ubaidi.

Empat proyek KPBU SPAM tersebut mendapatkan dukungan pemerintah penuh, yaitu: disiapkan dan ditransaksikan dengan menggunakan fasilitas PDF total senilai Rp 115,6 miliar, mendapatkan 7 dari 10 fasilitas penjaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dan mendapatkan fasilitas dukungan kelayakan (Viability Gap Fund/VGF) total senilai Rp 1,19 triliun untuk tiga proyek SPAM.

Selain itu, Kementerian Keuangan melalui DJPPR saat ini juga telah menginisiasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Dukungan Pemerintah agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi peranan dukungan pemerintah pada proyek infrastruktur. Sampai saat ini penyusunan RPMK tersebut sudah diselesaikan tahap harmonisasi.

Adapun implikasi efektivitas dan efisiensi RPMK Dukungan untuk proyek SPAM, antara lain: fasilitas VGF dengan melakukan penyederhanaan dan percepatan prosedur VGF; fasiltas VGF dapat dikombinasikan dengan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP); Fasilitas PDF untuk skema pembiayaan KPBU dan non-KPBU, dengan cakupan tidak hanya pada tahap penyiapan dan transaksi, namun sampai pada tahap manajemen proyek (CoD + 2 tahun); dan penguatan proses bisnis fasilitas penjaminan

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News