Bisnis.com, JAKARTA — PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) telah merampungkan tiga proyek rumah sakit baru yang digarap oleh PT Citra Mandiri Ciptakarya.

Tiga proyek rumah sakit tersebut ialah RS Hermina Ciputat, RS Hermina Jatinegara, dan RS Hermina Podomoro. Proyek pembangunan fasilitas kesehatan ini ditujukan untuk mendukung RS Hermina dalam memperluas akses layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat, dengan penekanan pada efisiensi biaya, kualitas, dan ketepatan waktu.

RS Hermina Ciputat dibangun dengan 8 lantai dan luas 5.382 meter persegi, termasuk fasilitas unggulan seperti Pemulasaran, Hemodialisa, serta berbagai klinik spesialis dan rawat inap, dan Eksekutif Padma Suite Room.

Sementara itu, RS Hermina Jatinegara dibangun di atas gedung parkiran existing yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti klinik anak, mata, jantung, serta rawat inap dengan berbagai kelas. Selain itu, RS Hermina Podomoro memiliki fokus utama pada perkantoran, dengan total bangunan 5 lantai dan luas 2.926 meter persegi.

Direktur RS Hermina Ciputat dr. Rudi Ruhaedi mengatakan dengan peresmian gedung baru Rumah Sakit Hermina, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menghadirkan fasilitas.

“Inovasi ini mencerminkan upaya kami dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas tinggi, sebagai bagian dari visi kami menjadi rumah sakit hermina terkemuka di wilayah cakupannya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (8/10/2024).

Sementara itu, Direktur RS Hermina Podomoro dr. Sri Diana Ginting Suka, MARS, FISQua menyoroti pentingnya proyek ini untuk perkembangan layanan di RS Hermina Podomoro.

“Dengan pembangunan ini, kami dapat menambah layanan kesehatan kami sehingga dapat melayani lebih banyak pasien dengan fasilitas yang lebih modern dan lengkap.”

Antonius Rionardi, Presiden Direktur Citra Mandiri Ciptakarya, menjelaskan pembangunan tiga proyek RS Hermina ini bukan hanya mengenai penambahan infrastruktur, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung penyediaan layanan kesehatan terbaik untuk masyarakat.

“Dengan tema 'Building Beyond Boundaries', kami terus berupaya mendorong inovasi dan solusi konstruksi yang lebih baik dalam setiap proyek yang kami lakukan,” paparnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis tiga terdakwa kasus korupsi pembangunan rumah sakit (RS) regional di Kabupaten Aceh Tengah masing-masing dengan hukuman satu tahun penjara. Vonis tersebut dibacakan majelis hakim diketuai R Hendral dalam persidangan pada Senin (22/7/2024).

Ketiga terdakwa yakni Kamal Bahagia selaku konsultan pengawas, Samsul Bahri selaku Direktur PT Samson Brata Karya ( perusahaan pelaksana pembangunan), serta terdakwa Hamdan selaku peminjam perusahaan. Para terdakwa hadir di persidangan didampingi penasihat hukum. Persidangan turut dihadiri Jaksa Penuntut Umum Afdhal dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum para terdakwa membayar denda Rp 50 juta subsider atau hukuman pengganti jika terdakwa tidak membayar selama dua bulan kurungan. Majelis hakim juga menghukum terdakwa Kamal Bahagia membayar uang pengganti kerugian negara Rp 64 juta, terdakwa Samsul Bahri Rp 70 juta, dan terdakwa Hamdan Rp 158 juta.

"Uang pengganti tersebut dikonversi dengan sejumlah uang yang dititipkan terdakwa pada saat penyidikan," kata majelis hakim.

Pembangunan rumah sakit regional di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah bersumber dari dana otonomi khusus Aceh pada 2011 dengan nilai kontrak Rp 7,3 miliar. Berdasarkan fakta dan keterangan saksi di persidangan, para terdakwa terbukti tidak mengerjakan pembangunan rumah sakit regional sesuai spesifikasi.

Para terdakwa mengurangi volume pekerjaan, sehingga kualitas bangunan menjadi berkurang. Perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 334,6 juta.

"Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," kata majelis hakim.

Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU. Pada persidangan sebelumnya, JPU menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman masing-masing satu tahun enam bulan penjara.

Selain itu, JPU juga menuntut ketiga terdakwa membayar denda masing-masing Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian negara untuk terdakwa Kamal Bahagia Rp 64,5 juta, terdakwa Samsul Bahri Rp 70 juta, dan terdakwa Hamdan sebesar Rp 200 juta. Uang pengganti tersebut dikonversi dengan uang yang dititipkan terdakwa sebesar tersebut saat proses penyidikan.

Atas putusan majelis hakim tersebut, JPU menyatakan pikir-pikir. Sedangkan ketiga terdakwa menyatakan menerima vonis majelis hakim.