Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kehadiran layanan BI Fast yang diinisiasi Bank Indonesia beberapa tahun terakhir kian diminati masyarakat. Bagaimana tidak, layanan transfer antar bank dipatok dengan harga relatif murah sebesar Rp 2.500 per transaksi.

Data BI mencatat, volume transaksi BI Fast per kuartal II-2024 tumbuh 67,79% secara tahunan (YoY) dengan jumlah mencapai 785,95 juta transaksi.

Di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan berat bagi perusahaan switching yang selama ini menyediakan layanan transfer antar bank. Mengingat, tarif yang dipatok perusahaan switching untuk transfer antar bank saat ini sebesar Rp 6.500 per transaksi.

CEO PT Alto Network Gretel Griselda pun secara blak-blakan mengungkapkan bahwa kehadiran BI Fast ini berdampak pada transaksi layanan transfer yang disediakan oleh Alto. Alhasil, terjadi penurunan transaksi.

“Saya tidak bisa sebut angkanya tapi penurunannya memang sangat signifikan,” ujar Gretel saat ditemui Kontan, Jumat (9/8).

Gretel bercerita bahwa hal tersebut sempat menjadi ketakutan tersendiri ketika hadirnya BI Fast ini. Namun, ia menyadari bahwa ini menjadi momen bagi perusahaan untuk berinovasi dalam hal lain.

Ambil contoh, ia melihat peluang adanya beberapa bank yang tidak bisa langsung terhubung dengan layanan BI Fast. Alhasil, Alto memberikan layanan bagi bank sebagai penyediaan Connector ke ekosistem BI-Fast dari Bank Indonesia.

Tak hanya itu, Gretel juga menyebutkan pihaknya semakin memperluas managed service yang diberikan. Di mana, hal tersebut tetap membuat Alto bisa meraih profit.

“Transaksi switching di Alto sendiri untuk QRIS, transfer, ATM di Juli saja sudah mencapai 1 miliar transaksi kalau value-nya capai Rp 58 triliun,” jelas Gretel.

Gretel tak menutup kemungkinan peluang penurunan harga layanan transfer untuk saat ini. Tentu, hal tersebut berdiskusi dengan Bank Indonesia serta pemain lainnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ATM Bersama) Heru Perwito mengungkapkan bahwa pihaknya secara prinsip saling mendukung dan saling melengkapi dalam mendukung ekonomi keuangan digital sebagaimana yang dicanangkan oleh BI.

“Contoh dengan memberikan alternatif transaksi pembayaran kepada industri. Masalah bagus atau tidaknya ini relatif,” ujarnya.

Sama dengan Alto, Artajasa juga memiliki layanan Bersama Interface Processor (BIP) sebagai solusi infrastruktur bagi institusi keuangan yang ingin terkoneksi dengan layanan BI Fast.

Menurutnya bisnis switching tidak akan ditinggalkan, namun ini justru menjadi kesempatan atau momentum kolaborasi antara regulator dan industri sistem pembayaran.

Masalah tarif, Heru melihat hal tersebut bakal diserahkan kepada mekanisme pasar saja. Artinya, peluang adanya penurunan tarif dari Rp 6.500 juga terbuka lebar.

“Tapi masalah tarif ini banyak yang perlu diperhatikan serta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini ATM masih menjadi layanan yang mendominasi transaksi di Artajasa. Meski, pihaknya tidak memungkiri adanya digitalisasi membuat penggunaan mesin ATM bisa jadi akan menurun.

Dalam hal ini, Heru berpandangan masyarakat Indonesia masih membutuhkan mesin ATM untuk melakukan tarik tunai.

“Kami memiliki keyakinan transaksi masih akan tumbuh di angka 10%-15% hingga akhir tahun 2024,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala DKSP BI Dicky Kartikoyono mengungkapkan semakin diminatinya BI Fast tidak serta-merta mematikan bisnis yang juga dijalani oleh perusahaan switching. Menurutnya, selama ini layanan transfer yang diberikan perusahaan switching juga menjadi pilihan bagi nasabah

"Semisal kalau di BI Fast sedang ada masalah, nasabah masih bisa transfer melalui layanan dari perusahaan switching," ujarnya.

Lebih lanjut, Dicky juga mengungkapkan bahwa ke depan pihaknya juga akan menggandeng perusahaan switching untuk penguatan infrastruktur dari layanan transfer ini. Harapannya, kualitas yang diberikan pun bisa sama dengan potensi yang sejatinya masih besar.

Ia mencontohkan BI Fast bisa lebih diarahkan untuk transaksi-transaksi cross border, sementara perusahaan switching bisa menjangkau pelaku-pelaku ekonomi lain seperti BPR yang kini boleh bikin sistem.

Selain itu, ia juga bilang selalu mengajak diskusi terkait kebijakan pricing yang diberikan oleh perusahaan switching. Terutama, mengajak perusahaan industri melihat potensi dan ekosistem yang sudah terbentuk.

“Kalau misalnya memang bisa dikatakan size-nya besar, kenapa harus harga yang lebih tinggi? Kalikan dengan volumenya, enggak usah dengan nominalnya," ujar Dicky.

Namun, ia tentu mempersilakan perusahaan switching untuk menentukan harganya sendiri tanpa dipaksa. Sebab, perusahaan switching tentu sudah memiliki hitungan sendiri sesuai dengan nilai investasinya.

"Prinsipnya, kita ingin ini semua mudah dan dipakai oleh masyarakat. Kalau harganya murah kan pasti dipakai," tandasnya.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) mengaku layanan transaksi menggunakan anjungan tunai mandiri atau ATM masih menjadi layanan yang mendominasi transaksi di Artajasa.

Direktur Utama Artajasa,Armand Hermawan tidak memungkiri dengan adanya digitalisasi membuat penggunaan mesin ATM kian menurun. Kendati demikian,ia merasa masyarakat Indonesia masih membutuhkan mesin ATM untuk melakukan tarik tunai.

"Digital akan lebih besar tapi cashtidak akan hilang. Kami melihat ATM untuk pengambilan uang masih mendominasi transaksi. Apalagi lebaran kemarin masyarakat masih mencaricash," kata Armand di Jakarta, Jumat (2/8).

Menurutnya, selama ini transaksi ATM yang paling banyak adalah tarik tunai, kemudiantransfer,checkingsaldo, yang terakhir melakukan pembayaran.

Meski begitu, Artajasa juga berupaya memperkuat sistem pembayaran lewat digitalisasi. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses digital sistem pembayaran menuju level yang lebih tinggi.

Diantaranya dengan mempersiapkan layanan QRIS Tap Berbasis NFCyang akan segera dirilis, bekerjasama denganberbagai lembaga keuangan terkait QRISantarnegara, hingga kerja sama layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI).segmen Pemerintah Online Payment Virtual Card Tokenization.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) bersama sejumlah pelaku sistem pembayaran nasional melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) sebagai wujud dukungan dalam memperluas inovasi pembayaran digital.

Perluasan digital ini diantaranya adalah layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Online Payment Virtual Card Tokenization, bersama dengan Bank BNI dan Bank BPD Bali.

Direktur Utama Artajasa Armand Hermawan mengungkapkan inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi pembayaran digital sekaligus memudahkan para pelaku sistem pembayaran nasional maupun masyarakat secara luas.

"Dengan semangat baru untuk terobosan baru dalam sistem pembayaran digital, kami berkomitmen untuk bersinergi melalui kerjasama strategis sebagai bentuk dukungan untuk memperkuat ekonomi dan keuangan digital serta inklusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan," kata Armand dalam Konferensi Pers Artajasa dan Seremoni Penandatangan MOU Bersama Pelaku Sistem Pembayaran Digital di Jakarta, Jumat (2/8).

Selain itu, turut dilakukan juga penandatanganan MoU untuk Inisiatif QRIS Antarnegara ke negara-negara, hingga soft launching layanan QRIS Tap Berbasis NFC.

Untuk inisiatif layanan QRIS Antarnegara, Artajasa mengatakan terdapat delapan institusi yang siap berkolaborasi yakni Bank BNI, Bank Permata, DANA, Gopay, Bank CIMB Niaga, Bank BSI, Bank BPD Bali dan Netzme. Adapun layanan ini telah beroperasi di Thailand, Malaysia dan Singapura.

Sementara itu, untuk layanan QRIS Tap Berbasis NFC, kerja sama dilakukan dengan Bank BNI, Bank Permata, DANA dan Gopay. Layanan QRIS Tap Berbasis NFC ini merupakan metode pembayaran nirsentuh yang akan memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran via mobile, seperti merchant, transportasi, parkir dan kebutuhan lainnya.

Tidak lupa, Armand mengaku bahwa pihaknya menjamin dan tetap mengedepankan aspek perlindungan dan keamanan konsumen dalam bertransaksi. Selain itu, dari sisi biaya Armand mengaku biaya transaksinya akan terjangkau bagi masyarakat.

"Hal ini penting untuk dilakukan agar masyarakat senantiasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi keuangan digital,” pungkas Armand.