Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) masih menanti kepastian mitra untuk proyek hilirisasi dua anak usahanya.

Asal tahu saja, BUMI melalui PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia berencana menggarap proyek hilirisasi batubara.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengatakan, proyek hilirisasi masih menghadapi beberapa tantangan.

"Perlu diberikan insentif untuk memungkinkan penyelesaian mitra dan membangun daya tarik mereka," ungkap Dileep kepada Kontan, Kamis (7/11).

Dileep memastikan, jika telah mendapatkan kepastian soal mitra maka pihaknya akan mengumumkan lebih detail mengenai proyek hilirisasi yang akan digarap.

Dileep menegaskan, pihaknya memiliki sejumlah opsi meski demikian, BUMI tetap mendorong peningkatan daya tarik proyek untuk dapat menjaring mitra-mitra yang potensial.

Di sisi lain, tantangan yang masih menghambat pengembangan proyek hilirisasi yakni dari sisi keekonomian.

"Ya keekonomian masih jadi tantangan," jelas Dileep.

Dalam pemberitaan Kontan, sebelumnya direncanakan dalam proyek hilirisasi batubara ini, KPC akan memasok kebutuhan batubara untuk proyek gasifikasi di Bengalon sekitar 5 juta ton-6,5 juta ton per tahun dengan kualitas GAR 4.200 kcal per kg. Ketika beroperasi, pabrik tersebut dapat menghasilkan 1,8 juta ton per tahun metanol.

Sementara itu, PT Arutmin Indonesia semula merencanakan hilirisasi berupa proyek proyek coal to methanol dengan kapasitas produksi 2,95 juta ton per tahun. Belakangan, Arutmin dikabarkan mengubah proyek hilirisasi ini menjadi coal to ammonia.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menyatakan insentif fiskal akan mendorong proyek hilirisasi batubara. Saat ini, emiten batubara Grup Bakrie ini manargetkan studi awal proyek hilirisasi batubara selesai pada tahun depan.

"Insentif fiskal bisa menjadi faktor kunci kemajuan [hilirisasi batubara]," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava kepada Kontan, Rabu (16/10).

BUMI tengah mengkaji potensi hilirisasi batubara dengan produk akhir antara metanol dan amonia yang ditargetkan untuk studi awalnya bakal rampung tahun depan.

Saat ini, BUMI masih menunggu aturan teknis turunan royalti 0% bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi dan IUP kelanjutan operasi kontrak.

"IUPK menyarankan target penyelesaian [hilirisasi batubara] pada tahun 2027/2028. Kami sedang berdialog dengan pihak-pihak yang berkepentingan," ujar Dileep.

Selain itu, BUMI juga menunggu penerapan kebijakan pajak karbon yang akan berdampak pada keekonomian proyek hilirisasi yang akan digarap oleh BUMI.

Adapun, PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak perusahaan BUMI bakal gandeng mitra untuk menggarap proyek hilirisasi batubara. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan sejumlah peluang kerjasama hilirisasi batubara kepada investor China dalam ajang The 7th Indonesia China Energy Forum (ICEF) awal September lalu.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Surya Herjuna mengatakan, sejauh ini rencana kerjasama baru diperoleh untuk proyek garapan KPC.

"Untuk saat ini hanya dari proyek Kutai Timur ada rencana kerjasama. Masih dalam proses, kami juga belum dapat legalitasnya," kata Surya kepada Kontan, Selasa (17/9).

Sejauh ini belum ada perubahan rencana untuk proyek hilirisasi yang akan dilakukan oleh KPC dan PT Arutmin Indonesia.

Asal tahu saja, dalam proyek hilirisasi batubara ini, KPC akan memasok kebutuhan batubara untuk proyek gasifikasi di Bengalon sekitar 5 juta ton-6,5 juta ton per tahun dengan kualitas GAR 4.200 kcal per kg. Ketika beroperasi, pabrik tersebut dapat menghasilkan 1,8 juta ton per tahun metanol.

Sementara itu, PT Arutmin Indonesia semula merencanakan hilirisasi berupa proyek proyek coal to methanol dengan kapasitas produksi 2,95 juta ton per tahun. Belakangan, Arutmin dikabarkan mengubah proyek hilirisasi inimenjadi coal to ammonia.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berencana menggandeng mitra untuk menggarap proyek hilirisasi batubara.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan sejumlah peluang kerjasama hilirisasi batubara kepada investor China dalam ajang The 7th Indonesia China Energy Forum (ICEF) awal September lalu.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Surya Herjuna mengatakan, sejauh ini rencana kerjasama baru diperoleh untuk proyek garapan KPC.

"Untuk saat ini hanya dari proyek Kutai Timur ada rencana kerjasama. Masih dalam proses, kami juga belum dapat legalitasnya," kata Surya kepada Kontan, Selasa (17/9).

Dikonfirmasi terpisah, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengatakan, pihaknya berencana melakukan pengumuman pada akhir tahun ini.

"Akan ada kemungkinan untuk pengumuman (perkembangan proyek) sekitar akhir tahun ini," kata Dileep kepada Kontan, Selasa (17/9).

Dileep memastikan, sejauh ini belum ada perubahan rencana untuk proyek hilirisasi yang akan dilakukan oleh KPC dan PT Arutmin Indonesia.

Asal tahu saja, Dalam proyek hilirisasi batubara ini, KPC akan memasok kebutuhan batubara untuk proyek gasifikasi di Bengalon sekitar 5 juta ton-6,5 juta ton per tahun dengan kualitas GAR 4.200 kcal per kg. Ketika beroperasi, pabrik tersebut dapat menghasilkan 1,8 juta ton per tahun metanol.

Sementara itu, PT Arutmin Indonesia semula merencanakan hilirisasi berupa proyek proyek coal to methanol dengan kapasitas produksi 2,95 juta ton per tahun. Belakangan, Arutmin dikabarkan mengubah proyek hilirisasi inimenjadi coal to ammonia.

PT Bumi Resources Tbk (BUMI), melalui anak usahanya, PT Kaltim Prima Coal (KPC) berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Terpadu dalam menjaga dan melindungi wilayah operasional salah satu tambang batu bara terluas di Indonesia ini.

Presiden Direktur BUMI, Adika Nuraga Bakrie mengatakan, “Sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar, mendapatkan kepercayaan untuk mengelola, menjaga, dan melindungi salah satu area yang menjadi Obyek Vital Nasional ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, ucap Adika, BUMI bersama anak usahanya berkomitmen untuk melakukan yang terbaik melalui Sistem Manajemen Pengamanan Terpadu ini. “Kami mengintegrasikan sejumlah aspek keamanan dengan prinsip Good Mining Practice, yang diturunkan menjadi rangkaian prosedur yang wajib dilaksanakan oleh setiap lini,” tutur Adika Nuraga Bakrie.

Area operasional KPC juga memiliki cadangan batu bara cukup besar. Wilayah di Sangatta, Kutai Timur ini telah ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas) karena berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi langsung terhadap perekonomian nasional melalui berbagai sektor, di antaranya pajak, royalti, dan devisa.

Dikutip dari laman resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang dimaksud dengan Obyek Vital adalah kawasan, tempat, bangunan dan usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan.

Dalam memastikan pengamanan Obvitas ini, KPC memadukan aspek-aspek keamanan dengan operasional Good Mining Practice dalam sebuah Sistem Manajemen Pengamanan Terpadu. Sistem Management Pengamanan PT KPC ini dikembangkan berdasarkan elemen dari Peraturan Kepala Kepolisian RI No 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah dan syarat kepatuhan terhadap ISO 28000 tentang Specification for Security Management System for the Supply Chain. Hal ini membuktikan bahwa KPC selain membuat system manajemen pengamanan berdasarkan kearifan lokal, namun tetap patuh terhadap standar operasi yang bertaraf internasional.

Sistem tersebut di antaranya, mewajibkan semua anggota satuan pengamanan di lapangan untuk mengikuti Pendidikan Dasar (DIKSAR) sebelum ditugaskan. DIKSAR diberikan oleh Kepolisian Daerah setempat dengan materi dan kurikulum pelatihan yang telah ditetapkan, guna mengoptimalkan kualitas keamanan yang baik untuk menjaga wilayah operasional KPC yang merupakan Obvitas. Seluruh anggota satuan pengamanan atau 100% petugas telah mengikuti DIKSAR tersebut.

Terkait pelaksaan sistem terpadu ini, apresiasi telah didapatkan dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur, Nanang Avianto saat berkunjung memantau pelaksanaan sistem pengamanan di area tambang KPC pertengahan tahun ini. Kunjungan juga dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi akurat sebagai referensi dalam merumuskan strategi pengamanan Obvitas di Kaltim. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Kaltim menyampaikan terima kasih dan rasa syukurnya, bahwa pengamanan operasional tetap berjalan lancar dan aman.