Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah adanya jual beli ratusan pulau di Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Awalnya, BRIN mengungkap sudah ada lebih dari 200 pulau yang diprivatisasi dan diperjualbelikan di seluruh Indonesia. Informasi ini diperoleh berdasarkan data dari sejumlah organisasi nirlaba, "Paling banyak di DKI Jakarta dan Maluku Utara," tulis BRIN di situs resminya.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Halid K. Jusuf tidak membenarkan adanya kegiatan jual beli pulau-pulau kecil. Dia bilang, pulau-pulau kecil tersebut dimanfaatkan oleh pihak asing.

"Jadi tidak benar ada penjualan pulau-pulau, sekali lagi kami tegaskan tidak ada yang namanya penjualan pulau-pulau kecil. Yang ada itu adalah pemanfaatan pulau-pulau kecil, baik itu oleh asing dengan perizinan tertentu ataupun oleh kepemilikan modal dalam negeri," kata Halid dalam acara Konferensi Pers di Gedung Mina Bahari 4, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Berdasarkan catatan pihaknya, di Pulau Maratua lebih dari 100 pelaku usaha yang memanfaatkan pulau untuk kegiatan resort dan perairan laut. Dia menekankan pelaku usaha tersebut bukanlah pemilik pulau.

Dia memastikan kegiatan usaha di sana dilaksanakan sesuai dengan perizinan. Pihaknya tak segan akan menindak tegas apabila ada pelaku usaha yang tidak mempunyai izin beroperasi.

"Kemudian di Maratua dari 100 lebih itu ada 67 yang saat ini tengah kami data. Apabila kami temukan ternyata dari pelaku asing tersebut tidak memiliki perizinan berusaha untuk memanfaatkan pulaunya, tentu akan kami tindak dengan tegas dan beberapa wilayah lain yang tengah kami telusuri," jelasnya.

Senada, Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hanya memanfaatkan pulau tersebut.

"Ada kata orang pembelian pulau kecil oleh orang asing, saat dilakukan pemeriksaan ternyata hanya memanfaatkan," ujarnya.

Dia menjelaskan pelaku usaha asing tersebut menikah dengan warga setempat. Dari situlah, dia memanfaatkan pulau tersebut sebagai tempat usahanya.

Meski begitu, dia juga tak menampik adanya jual beli pulau, seperti yang terjadi Mentawai. Namun, dia belum mau membeberkan lebih detail lantaran masih dalam proses penyelidikan. Dia menegaskan apabila terjadi jual beli pulau akan menempuh jalur hukum.

"Saat ini kami sedang menurunkan tim ke Pulau Mentawai ternyata informasi sana banyak seperti di media, banyak orang yang melakukan jual beli pulau kami turunkan tim ke sana nanti hasilnya akan kami publish apa yang terjadi di sana," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa tidak ada praktik jual beli pulau-pulau kecil di Indonesia ke pihak asing. Hal tersebut sekaligus membantah informasi yang beredar mengenai kepemilikan pulau oleh pelaku usaha asing.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah laporan yang masuk. Hasilnya, ditemukan bahwa pihak asing tersebut hanya memanfaatkan pulau dan perairan laut di sekitarnya.

“Beberapa isu-isu tersebut di daerah utamanya di Berau, kami telusuri ternyata pemanfaatan. Kalau terbukti membeli, itu sudah pidana dan kami akan lakukan proses hukum jika itu terjadi,” kata Pung dalam konferensi pers Kinerja PSDKP Semester I/2024 di Kantor KKP, Jumat (2/8/2024).

Selama ini, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Halid K. Jusuf mengatakan bahwa tidak ada privatisasi terhadap pulau-pulau kecil atau kepemilikan asing. Hal ini mengingat kepemilikan pulau oleh asing dilarang di Indonesia.

Berdasarkan data KKP, Halid menyebut setidaknya sekitar sembilan pelaku usaha asing memanfaatkan Pulau Maratua di Kalimantan Timur untuk kegiatan resort dan perairan laut di sekitarnya.

Adapun, pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap 67 dari total 100 pelaku usaha asing yang memanfaatkan lahan dan perairan laut di sekitar Pulau Maratua. Hal serupa juga dilakukan di sejumlah wilayah lainnya. Kendati begitu, Halid tidak menjabarkan lebih jauh pulau mana saja yang tengah dilakukan pendataan.

Jika dalam pendataan ditemukan bahwa pelaku usaha asing tidak memiliki perizinan berusaha untuk memanfaatkan pulau, KKP bersama stakeholder terkait tidak segan untuk mengambil langkah tegas.

“Sekali lagi kami tegaskan tidak ada yang namanya penjualan pulau-pulau kecil, yang ada itu adalah pemanfaatan pulau-pulau kecil, baik itu oleh asing dengan perizinan tertentu ataupun oleh kepemilikan modal dalam negeri,” tegasnya.

Pemerintah melalui Undang-undang No.1/2014 tentang Perubahan Atas UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mewajibkan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil untuk memiliki izin lokasi. Izin lokasi ini akan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.

Dalam beleid itu, izin lokasi dan izin pengelolaan hanya diberikan kepada orang perseorangan warga negara Indonesia (WNI), korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Adapun, pemanfaatan pulau-pulau kecil di perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan budi daya laut.Selain itu, untuk pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan, pertanian organik, peternakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Ratusan pulau di Indonesia dikabarkan diprivatisasi alias dijual sektor swasta, kabar ini disampaikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mereka menyebut ada data yang mengungkap ratusan pulau dijual di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal isu tersebut.

Awalnya, BRIN mengungkap sudah ada lebih dari 200 pulau yang diprivatisasi dan diperjualbelikan di seluruh Indonesia. Informasi ini diperoleh berdasarkan data dari sejumlah organisasi nirlaba, "Paling banyak di DKI Jakarta dan Maluku Utara," tulis BRIN di situs resminya, dikutip Selasa (30/7/2024).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro mengatakan pihaknya tidak terlibat terhadap isu penjualan pulau.

"Yang pasti kita tidak ada terkait dengan penjualan pulau, nggak ada, karena dalam Peraturan Menteri KP, kita sifatnya pengaturan pulau kecil dan sangat kecil saja," ucapnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2024).

Menurut regulasi yang berlaku, KKP hanya berwenang mengatur pulau yang berukuran kurang dari 100 km2 alias sangat kecil. Oleh sebab itu, Kusdiantoro mengatakan sektor swasta yang ingin memanfaatkan pulau-pulau kecil juga harus mengantongi izin dari pemerintah pusat.

"Apalagi untuk PMA (Penanaman Modal Asing) harus dari pusat, jadi tidak mungkin melakukan penjualan (pulau) secara legal ya, karena izin itu dari pusat untuk yang di bawah 100 km2," tuturnya.

Kusdiantoro menjelaskan untuk pemanfaatan pulau 100 km2, sebanyak 70% pulau tersebut masih menjadi hak pemerintah yang dimanfaatkan untuk ruang hijau. Investor hanya bisa memanfaatkan 30%.

"Jadi dampaknya sudah kita mitigasi semaksimal mungkin," tuturnya.

Sementara untuk pulau yang berukuran di atas 100-2000 km2, rekomendasi tetap berada di pemerintah pusat, izinnya berada di tangan pemerintah daerah. Investasi asing pun harus dilakukan seizin pemerintah pusat, adapun investasi lokal izinnya berada di tangan pemerintah daerah.

Menurutnya, ketentuan ini dikeluarkan untuk memberi ruang bagi pemerintah daerah sekaligus menjaga kerentanan pulau-pulau yang berada di Indonesia.

"Kita sudah sangat care dengan daerah, tapi kita batasi pulau yang berada di bawah 100 km2 ke pemerintah pusat (izinnya). Di atas 100 km2 sampai 2.000 km2 kalau dia PMA izin dari pusat. Kalau (luasnya) di atas 2.000 km2 semua dari daerah karena kita anggaran resistensi terhadap dampaknya sangat kecil," jelasnya.

Untuk investasi asing, Kusdiantoro menjelaskan bahwa pemerintah baru mengeluarkan izin PMA untuk 22 pulau. Rincian PMA terdiri dari 18 pulau untuk rekreasi seperti wisata bahari, 3 pulau untuk pembangkit tenaga surya, dan satu pulau yang dipergunakan untuk kawasan industri terintegrasi.

Kusdiantoro menjelaskan pemanfaatan untuk 22 pulau sudah dicek secara rinci izinnya. Semua pulau tersebut berukuran di bawah 100 km2. Sebanyak 17.240 pulau dari total 17.508 pulau di Indonesia sudah diberi nama dan didaftarkan ke PBB. Ini berarti 99,25% dari seluruh pulau di Indonesia sudah dibakukan namanya.

Oleh sebab itu, Kusdiantoro mengaku heran ada isu 200 pulau dijual ke sektor swasta. "Saya kurang tahu memang (soal isu itu), semuanya terdata, dan kita sudah ada lembaga, ada Kementerian Polhukam, ini data resmi. Jadi 200 (pulau) saya nggak ngerti datanya dari mana dia prosesnya. Ini kan, sudah terdaftar PBB," pungkasnya.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut ada data yang mengungkap ratusan pulau dijual di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal isu tersebut.

Awalnya, BRIN mengungkap sudah ada lebih dari 200 pulau yang diprivatisasi dan diperjualbelikan di seluruh Indonesia. Informasi ini diperoleh berdasarkan data dari sejumlah organisasi nirlaba, "Paling banyak di DKI Jakarta dan Maluku Utara," tulis BRIN di situs resminya, dikutip Selasa (30/7/2024).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro mengatakan pihaknya tidak terlibat terhadap isu penjualan pulau.

"Yang pasti kita tidak ada terkait dengan penjualan pulau, nggak ada, karena dalam Peraturan Menteri KP, kita sifatnya pengaturan pulau kecil dan sangat kecil saja," ucapnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2024).

Menurut regulasi yang berlaku, KKP hanya berwenang mengatur pulau yang berukuran kurang dari 100 km2 alias sangat kecil. Oleh sebab itu, Kusdiantoro mengatakan sektor swasta yang ingin memanfaatkan pulau-pulau kecil juga harus mengantongi izin dari pemerintah pusat.

"Apalagi untuk PMA (Penanaman Modal Asing) harus dari pusat, jadi tidak mungkin melakukan penjualan (pulau) secara legal ya, karena izin itu dari pusat untuk yang di bawah 100 km2," tuturnya.

Kusdiantoro menjelaskan untuk pemanfaatan pulau 100 km2, sebanyak 70% pulau tersebut masih menjadi hak pemerintah yang dimanfaatkan untuk ruang hijau. Investor hanya bisa memanfaatkan 30%.

"Jadi dampaknya sudah kita mitigasi semaksimal mungkin," tuturnya.

Sementara untuk pulau yang berukuran di atas 100-2000 km2, rekomendasi tetap berada di pemerintah pusat, izinnya berada di tangan pemerintah daerah. Investasi asing pun harus dilakukan seizin pemerintah pusat, adapun investasi lokal izinnya berada di tangan pemerintah daerah.

Menurutnya, ketentuan ini dikeluarkan untuk memberi ruang bagi pemerintah daerah sekaligus menjaga kerentanan pulau-pulau yang berada di Indonesia.

"Kita sudah sangat care dengan daerah, tapi kita batasi pulau yang berada di bawah 100 km2 ke pemerintah pusat (izinnya). Di atas 100 km2 sampai 2.000 km2 kalau dia PMA izin dari pusat. Kalau (luasnya) di atas 2.000 km2 semua dari daerah karena kita anggaran resistensi terhadap dampaknya sangat kecil," jelasnya.

Untuk investasi asing, Kusdiantoro menjelaskan bahwa pemerintah baru mengeluarkan izin PMA untuk 22 pulau. Rincian PMA terdiri dari 18 pulau untuk rekreasi seperti wisata bahari, 3 pulau untuk pembangkit tenaga surya, dan satu pulau yang dipergunakan untuk kawasan industri terintegrasi.

Kusdiantoro menjelaskan pemanfaatan untuk 22 pulau sudah dicek secara rinci izinnya. Semua pulau tersebut berukuran di bawah 100 km2. Sebanyak 17.240 pulau dari total 17.508 pulau di Indonesia sudah diberi nama dan didaftarkan ke PBB. Ini berarti 99,25% dari seluruh pulau di Indonesia sudah dibakukan namanya.

Oleh sebab itu, Kusdiantoro mengaku heran ada isu 200 pulau dijual ke sektor swasta. "Saya kurang tahu memang (soal isu itu), semuanya terdata, dan kita sudah ada lembaga, ada Kementerian Polhukam, ini data resmi. Jadi 200 (pulau) saya nggak ngerti datanya dari mana dia prosesnya. Ini kan, sudah terdaftar PBB," pungkasnya.