KOMPAS.com - Sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bakal bisa dipakai di Korea Selatan, India, Jepang, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Dikutip dari Antara, Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa dalam waktu dekat masyarakat Indonesia bisa menggunakan QRIS untuk berbelanja di negara-negara tersebut.

"Dalam waktu dekat, kita akan ada kesepakatan QRIS cross border dengan India, Korea Selatan, Jepang, dan UEA. Tunggu tanggal mainnya, nanti masyarakat bisa beli topokki dan sushi dengan QRIS," ujar Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Seperti diketahui, sebelumnya Indonesia telah menyepakati kerjasama QRIS antarnegara dengan Singapura, Thailand, dan Malaysia. BI mencatat adanya peningkatan transaksi QRIS antarnegara dalam kerjasama tersebut.

Disebutkan untuk transaksi inbound atau yang dilakukan turis asing di dalam negeri, tercatat meningkat sebesar 13 persen secara bulanan antara Thailand dengan Indonesia.

Mayoritas turis asing Thailand memanfaatkan transaksi QRIS antarnegara di area Jakarta dan Jawa Barat.

Sementara itu, transaksi QRIS turis Singapura tumbuh sebesar 28 persen secara bulanan, yang transaksinya didominasi di Jakarta dan Riau.

Untuk transaksi turis Malaysia, terhitung meningkat sebesar 8 persen secara bulanan dengan volume transaksi tertinggi di Jawa Barat dan Jakarta.

Sedangkan untuk transaksi outbound, jumlah transaksi QRIS masyarakat Indonesia di Thailand meningkat 9 persen secara bulanan dan di Malaysia naik sebesar 4 persen secara bulanan.

Meski begitu, untuk transaksi QRIS outbound di Singapura mengalami penurunan sekitar 12 persen secara bulanan.

Sebagai tambahan informasi, penggunaan QRIS di dalam negeri juga terus mengalami peningkatan dan tumbuh signifikan setahun terakhir, yaitu mencapai 226,54 persen dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta.

BI akan terus menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Terkait sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran serta terus memperluas penerimaan digitalisasi sistem pembayaran.