TEMPO.CO, Jakarta - Akibat kurangnya kesejahteraan gaji hakim, sekitar seribu orang penegak hukum di seluruh Indonesia itu kompak melakukan aksi cuti massal Aksi protes ini dipicu oleh tuntutan para hakim yang meminta kenaikan tunjangan sebesar 142 persen.

Sejak 2012, tunjangan mereka tidak mengalami perubahan, sementara beban kerja dan tanggung jawab mereka terus meningkat.

Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Aceh, Rangga Lukita Desnata, menyampaikan bahwa para hakim hanya menginginkan kehidupan yang layak sesuai dengan tanggung jawab yang mereka emban. "Gaji kami saat ini bisa diibaratkan seperti uang jajan Rafathar tiga hari. Rafathar itu anak selebritas Raffi Ahmad," ujar Rangga, mengilustrasikan rendahnya penghasilan mereka.

1. Duduk Perkara

Sebelumnya, sebagian dari para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) berkumpul menemui anggota DPR pada Selasa, 8 Oktober 2024. Mereka juga menemui pimpinan Mahkamah Agung, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rangga mengutarakan bahwa gaji hakim saat ini sangat tidak memadai untuk menunjang kehidupan yang layak.

Menurut Rangga, seorang hakim yang baru diangkat hanya menerima penghasilan sekitar Rp 12 juta per bulan. Nominal itu terdiri dari gaji pokok Rp 3 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta. Dengan penghasilan tersebut, menurutnya, para hakim tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup, terutama karena tanggung jawab yang besar dalam memutuskan perkara dapat berdampak pada keamanan keluarga mereka.

"Penghasilan kami tidak cukup untuk hidup layak dan aman. Bayangkan, kalau kami hanya menggunakan motor, risiko kecelakaan atau diserang oleh pihak yang tidak puas dengan putusan sangat tinggi," kata Rangga.

2. Tuntutan Para Hakim

Dalam audiensi di Mahkamah Agung, SHI mengajukan empat tuntutan utama. Pertama, mereka mendukung pimpinan MA dan IKAHI untuk mendorong perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

Kedua, SHI meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim kembali dibahas untuk memperkuat pengawasan terhadap hakim.

Ketiga, SHI menginginkan pengesahan RUU Contempt of Court atau Penghinaan terhadap Pengadilan, yang bertujuan melindungi keselamatan hakim dari tekanan pihak-pihak tertentu.

Keempat, SHI mendesak adanya regulasi yang menjamin keamanan keluarga hakim.

3. Tanggapan Prabowo

Mendengar risuh-risuh soal cuti bersama para hakim karena minimnya gaji, Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji untuk menaikkan gaji hakim setelah dirinya resmi dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Prabowo menilai bahwa peningkatan kesejahteraan hakim sangat penting untuk menjaga independensi mereka.

"Supaya negara kita bebas dari korupsi, para hakim harus tak bisa disogok atau dibeli," ujar Prabowo melalui sambungan telepon kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat dengar pendapat dengan para hakim. Prabowo menyebut bahwa gaji yang layak akan menjaga martabat para hakim, sehingga mereka tidak perlu mencari sumber penghasilan tambahan.

Prabowo juga mengaku terkejut mendengar rendahnya kesejahteraan para hakim, namun dia memastikan bahwa sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi tersebut. "Begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya akan memperhatikan kesejahteraan para hakim," kata Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa permasalahan kesejahteraan alias gaji hakim masih dalam tahap kajian oleh beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Keuangan. "Semuanya sedang dalam proses kalkulasi dan perhitungan," kata Jokowi saat menghadiri BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta.

Jakarta: Rafathar Malik Ahmad, anak pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kerap menarik perhatian publik bukan hanya karena popularitas orang tuanya, tetapi juga karena jumlah uang jajan yang fantastis.

Uang jajan Rafathar mencapai Rp100 ribu per hari, sehingga dalam sebulan, ia mengantongi sekitar Rp3 juta, meski masih duduk di bangku sekolah dasar. Hal ini berdasarkan data pada 2022 lalu.

Baca juga: Menkumham Tindak Lanjuti Tuntutan Solidaritas Hakim Indonesia

Soal uang jajan Rafathar ini, kembali mengemuka pada akhir 2024. Uang jajan harian Rafathar dalam tiga hari disebut-sebut sudah setara dengan gaji hakim di Indonesia.

Dalam audiensi dengan pimpinan DPR pada Selasa 8 Oktober 2024, sejumlah hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menyampaikan keluhannya terkait kesejahteraan mereka.
Para hakim ini menuntut kenaikan gaji, mengingat gaji pokok mereka sudah tidak mengalami kenaikan selama 12 tahun.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, bersama Adies Kadir dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menerima audiensi tersebut di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Salah seorang perwakilan hakim mengungkapkan betapa rendahnya gaji mereka jika dibandingkan dengan standar kehidupan yang terus meningkat. Ia bahkan secara terbuka membandingkan gaji hakim dengan uang jajan Rafathar.

“Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti Komisaris Pertamina, tidak Pak. Kami hanya meminta kelayakan hidup. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar tiga hari. Rafathar itu anak artis Raffi Ahmad,” ujar hakim tersebut.

"Sedangkan kami punya tanggungan anak, istri, belum lagi orang tua dan sebagainya. Masalah pendapatan kami itu di sana," lanjut hakim itu.

Para hakim merasa, dengan tanggung jawab besar yang mereka emban, gaji yang mereka terima saat ini tidak mencerminkan penghargaan yang layak atas pekerjaan mereka. Salah satu tuntutan utama mereka adalah kenaikan gaji pokok, terutama karena gaji yang tidak mengalami penyesuaian dengan inflasi selama lebih dari satu dekade.

Sebagaimana diketahui, hakim dengan golongan terendah, yakni III A, hanya menerima gaji pokok sebesar Rp2,05 juta per bulan, sedangkan hakim senior dengan masa kerja 32 tahun di golongan IV E menerima gaji pokok sebesar Rp4,9 juta.

Meskipun para hakim juga mendapatkan tunjangan, yang berkisar antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta tergantung pada kelas pengadilan tempat mereka bertugas, total pendapatan mereka masih dianggap jauh dari memadai.

Audiensi ini diadakan dalam rangkaian ribuan hakim di seluruh Indonesia melakukan aksi cuti massal sebagai bentuk protes. Hingga Jumat 4 Oktober 2024, jumlah hakim yang menyatakan akan bergabung dalam aksi ini mencapai 1.748 orang, meningkat dari sebelumnya 1.300 orang.

Mereka juga melakukan audiensi dengan sejumlah lembaga terkait, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)