REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan tidak ada kejutan berarti dalam asumsi makro pemerintah dalam RAPBN 2025. Eko mengatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam RAPBN 2025 tidak berbeda dengan target tahun ini.

"Secara keseluruhan dari asumsi makro tadi itu sebenarnya menggambarkan memang narasi keberlanjutan, jadi targetnya tidak terlalu surprise juga, kira-kira hampir sama dengan tahun ini, arahnya adalah moderat," ujar Eko di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Eko menilai memang terdapat sejumlah proyeksi yang cukup di luar dugaan seperti target nilai tukar rupiah hingga Rp 16.100 per dolar AS atau naik dari target nilai tukar rupiah sebesar Rp 15 ribu per dolar AS pada tahun ini. Eko menilai proyeksi suku bunga SBN 10 tahun yang berada di 7,1 persen juga tergolong cukup tinggi.

"Kalau kita setting ya SBN itu di 7,1 persen, ini tanda kutip ini kan gula-gula bagi sektor keuangan, daripada ditaruh di sektor riil, beli SBN saja, toh sudah dapat untung," ucap Eko.

Eko menyebut hal ini akan memberikan tantangan yang cukup berat itu untuk mengakselerasi kredit di tahun depan. Padahal, lanjut Eko, pemerintah berkeinginan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mendorong UMKM.

"Ini kalau dorongannya tidak dari pasar, artinya dari sektor swasta dan hanya mengandalkan dari KUR dan lain-lain, sangat sulit begitu untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen," lanjut Eko.

Eko menyampaikan seharusnya pemerintah bisa lebih bijak mengingat adanya kenaikan belanja negara sebesar Rp 3.613,1 triliun. Eko menilai pemerintah harus mampu menjaga optimisme pasar secara keseluruhan di tahun depan.

"Ini di satu sisi memanjakan sektor keuangan, tapi di sisi lain tentu ini akan menggerus optimisme di sektor riil," sambung Eko.

Eko mengatakan sikap moderat yang diambil pemerintah dalam RAPBN 2025 juga akan ditanggapi dingin pasar. Eko menyebut pemerintah cenderung mencari aman untuk memberikan tongkat estafet ke pemerintah berikutnya.

"Mungkin juga responsnya dari nanti dari para pelaku pasar, khususnya di sektor pasar modal dan pasar uang kayaknya daftar-datar saja," kata Eko.