Bisnis.com, MEDAN - Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Sumatra Utara (DPD REI Sumut) Wahyudi Budiman menyesalkan kuota rumah murah bersubsidi yang sebanyak 166.000 unit, habis sejak Juli 2024.

Dia mengatakan kondisi tersebut telah menempatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan para pengembang perumahan, termasuk di Sumatra Utara, dalam situasi amat sulit.

"Saya sangat menyesalkan ketiadaan kuota rumah subsidi yang berdampak besar pada masyarakat yang sangat membutuhkan hunian terjangkau. Krisis ini juga memukul para pengembang yang telah membangun stok rumah murah," kata Wahyudi kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Dikatakannya, ketiadaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau kuota pembiayaan rumah subsidi sejak 4 bulan terakhir di Sumut berpotensi memperburuk krisis perumahan. Bak menggelindingkan bola panas, krisis sosial yang lebih luas bisa terjadi.

Wahyudi menyinggung soal ribuan pengusaha properti kelas menengah bawah yang kian terhimpit dalam situasi ini.

Para pengusaha itu yang meminjam dari lembaga perbankan untuk membangun rumah subsidi, disebut Wahyudi harus menelan pil pahit lantaran penjualan rumah terhenti akibat ketiadaan kuota FLPP.

Dia mengatakan saat ini banyak rumah yang telah dibangun, tapi terbengkalai dan tidak terjual, sehingga mengancam kelangsungan usaha para pengembang. Hal ini jelas akan berimbas pula pada peningkatan angka kredit macet perbankan.

Tanpa kuota rumah subsidi yang memadai, pengembang kesulitan dalam membayar bunga pinjaman bank.

"Mereka harus menanggung beban bunga bank yang terus berjalan sementara penjualan rumah terhenti. Ada banyak contoh rekan kami sesama pengembang yang terancam gulung tikar," jelasnya.

Wahyudi juga menggambarkan dampak berantai lain akibat ketiadaan kuota rumah bersubsidi terhadap sektor terkait, seperti industri kayu, industri semen, maupun industri batu. Termasuk ribuan pekerja bangunan yang akan turut kena imbasnya dan mengancam kelangsungan hidup mereka.

Wakil Ketua DPD REI Sumut ini meminta pemerintah segera menemukan langkah kongkrit untuk menangani permasalahan ini. Menurutnya, situasi ini dapat menjadi bom waktu yang merugikan MBR maupun pengembang jika tak segera diatasi.

Sejumlah usulan pun disampaikan Wahyudi, seperti penambahan kuota rumah subsidi, pengusulan program Makmur Bersama Tanah atau MBT, hingga peningkatan anggaran.

"Kami berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang dikenal pembelaan dan komitmennya terhadap perumahan rakyat, dapat memberi solusi cemerlang di akhir masa transisi pemerintahan," tandasnya. (K68)