JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak seluruh hasil rekapitulasi tingkat nasional yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan saksi PPP saat menanggapi hasil rekapitulasi ulang yang ditetapkan KPU RI dalam rapat pleno pada Minggu (28/7/2024).

"Di sini PPP menyatakan bahwa menolak dan berkeberatan seluruh hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional baik sebelum atau pascapelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi," ujar saksi PPP di ruang rapat KPU RI, Minggu (28/7/2024).

Selain PPP, pihak Golkar juga turut menyatakan keberatan. Namun, Golkar hanya menolak hasil rekapitulasi ulang untuk Pileg DPRD daerah pemilihan (Dapil) Aceh VI dan Riau III, serta hasil Pileg DPRD Kabupaten Lahat dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Saksi Golkar yang datang di ruang rapat pleno KPU RI itu menyatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ini sedang berproses, kami akan tetap melanjutkan pada proses hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata saksi Golkar itu.

Meski begitu, KPU RI tetap menetapkan hasil rekapitulasi Pemilu 2024 setelah pelaksanaan putusan MK. Penetapan tersebut juga sudah dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Seusai rapat, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menilai bahwa penolakan atau keberatan terhadap penetapan hasil biasa terjadi dalam setiap pelaksanaan rekapitulasi.

Menurut dia, tanggapan para pihak tersebut tentu akan menjadi catatan bagi KPU RI.

“Dalam setiap rekapitulasi di setiap jenjang potensi itu ada di provinsi juga ada, kabupaten kota juga ada, termasuk di tingkat nasional di tingkat RI tadi juga ada. Ya kami hargai itu sebagai catatan dan proses pleno yang tadi kami laksanakan,” ujar Afifuddin.

Sebagai informasi, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional Pileg 2024 pada Minggu (28/7/2024) siang. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang mengabutkan 44 sengketa Pileg 2024.

Diketahui, MK mengabulkan 44 dari 297 gugatan sengketa Pileg 2024 dengan beragam putusan, mulai dari pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya merampungkan rekapitulasi suara hasil Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024, setelah pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Minggu (28/7/2024).

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan, hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1050 Tahun 2024, tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

“Menetapkan perubahan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat secara nasional dalam Pemilu 2024,” ujar Afifuddin dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di KPU RI, Minggu (28/7/2024).

Berdasarkan keputusan terbaru itu, terjadi perubahan hasil Pileg DPR RI 2024 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV, Banten II, Kalimantan Timur. Perubahan hasil juga terjadi pada Pileg DPD RI untuk dapil Sumatera Barat.

Selain itu, terdapat perubahan hasil Pileg DPRD Provinsi untuk wilayah Aceh, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Gorontalo, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

Perubahan hasil juga terjadi pada Pileg DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Rokan Hulu.

Kemudian juga Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kabupaten Lahat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Jember.

Selanjutnya adalah Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kota Tarakan, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Gorontalo.

Perubahan juga terjadi untuk Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupatan Lanny Jaya, dan Kota Sorong.

“Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sampai dengan diktum keempat ditetapkan pada hari Minggu tanggal 28 bulan Juli tahun 2024 pukul 17.44 WIB," pungkas Afifuddin.

Berikut daftar perolehan suara partai berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional pada Pemilu 2024 setelah pelaksanaan putusan MK:

1. PDIP: 25.384.673

2. Golkar: 23.208.488

3. Gerindra: 20.071.345

4. PKB: 16.115.358

5. Nasdem: 14.660.328

6. PKS: 12.781.241

7. Demokrat: 11.283.053

8. PAN: 10.984.639

9. PPP: 5.878.708

10. PSI: 4.260.108

11. Perindo: 1.955.131

12. Partai Gelora: 1.282.000

13. Hanura: 1.094.591

14. Partai Buruh: 972.898

15. Partai Ummat: 642.550

16. PBB: 484.487

17. Garuda: 406.884

18. PKN: 326.803

Sebagai informasi, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional Pileg 2024 pada Minggu (28/7/2024) siang. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang mengabutkan 44 sengketa Pileg 2024.

Diketahui, MK mengabulkan 44 dari 297 gugatan sengketa Pileg 2024 dengan beragam putusan, mulai dari pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan hasil rekapitulasi ulang Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 di 147 Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu (28/7/2024).

Rekapitulasi ulang ini adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Partai Demokrat.

"Jadi semua sudah ditindaklanjuti di tingkat rekapitulasi Kutai Timur dan Bawaslu menyetujui itu,” ujar Ketua KPU Kalimantan Timur Fahmi Idris dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di KPU RI, Minggu (28/7/2024).

Berdasarkan paparan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Kalimantan Timur, Demokrat memperoleh 110.797 suara. Hasil ini tetap menempatkan Demokrat berada di bawah perolehan Partai Amanat Nasional (PAN) yang memperoleh 111.139 suara.

Menanggapi hasil rekapitulasi tersebut, saksi Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan bahwa tindak lanjut atas putusan ini membuktikan adanya perubahan perolehan suara.

“Terbukti kan bahwa memang ada suarannya memang semestinya tidak begitu, begitu juga di Banten sama. Inilah yang maksud kami, yang bukan hak mereka, menjadi hak mereka,” kata Andi Nurpati.

Diberitakan sebelumnya, MK memerintahkan KPU melakukan penghitungan suara ulang di 145 TPS di Kota Balikpapan dan 2 TPS di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, imbas peristiwa pengancaman terhadap saksi yang dilakukan oleh anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan perkara 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXI|/2024, Senin (10/6/2024).

"Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI sepanjang daerah pemilihan Kalimantan Timur harus dilakukan penghitungan ulang surat suara," sambungnya.

Hasil pendalaman majelis hakim, ancaman itu berupa desakan dari PPK agar saksi menandatangani hasil perolehan suara di sejumlah TPS.

MK mengutip putusan Bawaslu yang memberikan sanksi kepada 9 PPK akibat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.

Putusan itu meyakinkan majelis hakim bahwa memang terjadi problem saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pileg DPR RI 2024 pada TPS-TPS di Kaltim.

“Fakta tersebut sekaligus menimbulkan keraguan perihal kebenaran perolehan suara pada masing-masing TPS dimaksud,” kata Suhartoyo.

Dalam perkara ini, Partai Demokrat mengaku suara mereka berkurang 185 sedangkan terjadi penambahan 364 suara PAN di sejumlah TPS di sana.

Alhasil, Mahkamah melakukan uji petik dan menemukan adanya inkonsistensi perolehan suara Demokrat dan PAN.

Sebagai informasi, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional Pileg 2024 pada Minggu (28/7/2024) siang. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang mengabutkan 44 sengketa Pileg 2024.

Diketahui, MK mengabulkan 44 dari 297 gugatan sengketa Pileg 2024 dengan beragam putusan, mulai dari pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan keberatan dengan hasil rekapitulasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 untuk DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II.

Saksi Partai Demokrat Andi Nurpati menjelaskan, pihak keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut karena hanya didapatkan dari proses penghitungan suara ulang di 120 TPS

“Dari segala proses yang ada soal rekapitulasi pasca keputusan MK. Saya ingatkan lagi putusan MK ini bukan soal penghitungan suara ulang tapi penyandingan suara. Dari C Hasil ke D Hasil,” ujar Andi dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di KPU RI, Minggu (28/7/2024).

Andi dan Demokrat berpandangan, KPU seharusnya melakukan proses penyandingan perolehan suara di Formulir C hasil dengan Formulir D Hasil Kecamatan di 120 TPS.

Sebab, Demokrat ingin memastikan ada atau tidaknya perbedaan data perolehan suara calon anggota legislatif dari setiap partai di antara dua dokumen tersebut.

Namun, Andi mengeklaim proses penyandingan data tidak sepenuhnya dijalankan oleh KPU dengan alasan tidak mendapatkan formulir tersebut di beberapa TPS.

“Jadi kami dari Demokrat berkeberatan atas kronologis yang sudah ada. Dan kami ingin menyampaikan kami sudah bersurat ke KPU RI juga untuk menjelaskan kronologis tersebut,” kata Andi.

“Jadi kami meminta form nota keberatan untuk nanti kami sampaikan kepada pimpinan,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, saksi dari PPP ikut menyatakan keberatan dengan hasil rekapitulasi ulang Pileg DPR RI untuk Dapil Banten II.

PPP menilai ada unsur ketidaktelitian dalam proses penghitungan hasil Pileg 2024 di wilayah tersebut.

"Kita melihat bahwa adanya unsur ketidaktelitian dalam perhitungan ini. Artinya bahwa Partai Persatuan Pembangunan menyatakan keberatan terhadap perhitungan dari pada rekap Banten II," kata Saksi PPP di ruang siang.

Diberitakan sebelumnya, KPU RI menetapkan hasil rekapitulasi ulang Pileg DPR RI 2024 untuk Dapil Banten II, Minggu (28/7/2024).

Penetapan ini dilakukan setelah KPU melakukan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Partai Demokrat untuk hasil Pileg 2024 Dapil Banten II.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibacakan jajaran KPU Provinsi Banten, PAN masih menduduki posisi teratas dengan memperoleh 244.974 suara. Jumlah ini adalah gabungan suara partai dan calon anggota legislatif (Caleg) yang diusung.

Posisi kedua diduduki Nasdem dengan perolehan 208.801 suara. Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh Gerindra yang mendapatkan 197.424 suara.

Urutan berikutnya adalah Golkar dengan perolehan 174.570 suara, PKS 165.424 suara, dan PDI-P 142.154 suara. Demokrat selaku pihak penggugat berada di posisi ketujuh dengan perolehan 142.129 suara.

Adapun Demokrat melayangkan gugatan untuk hasil Pileg DPR Banten II karena menduga terjadi penggelembungan suara terhadap seorang caleg asal PDI-P.

Sebagai informasi, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional Pileg 2024 pada Minggu (28/7/2024) siang. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang mengabulkan 44 sengketa Pileg 2024.

Diketahui, MK mengabulkan 44 dari 297 gugatan sengketa Pileg 2024 dengan beragam putusan, mulai dari pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang Pemilu Legislatif (Pileg) DPR RI 2024 untuk daerah pemilihan (Dapil) Banten II, Minggu (28/7/2024).

Penetapan ini dilakukan setelah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Partai Demokrat untuk hasil Pileg 2024 Dapil Banten II.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibacakan jajaran KPU Provinsi Banten, PAN masih menduduki posisi teratas dengan memperoleh 244.974 suara. Jumlah ini adalah gabungan suara partai dan calon anggota legislatif (caleg) yang diusung.

Posisi kedua diduduki Nasdem dengan perolehan 208.801 suara. Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh Gerindra yang mendapatkan 197.424 suara.

Urutan berikutnya adalah Golkar dengan perolehan 174.570 suara, PKS 165.424 suara, dan PDI-P 142.154 suara. Demokrat selaku pihak penggugat berada di posisi ketujuh dengan perolehan 142.129 suara.

Setelah mendengarkan paparan KPU Banten, saksi Partai Demokrat, PDI-P hingga PPP memberikan tanggapan atas hasil rekapitulasi tersebut.

Demokrat selaku pihak penggugat hasil Pileg 2024 untuk Dapil Banten II menyatakan keberatan dengan hasil tersebut. Pihak PPP juga turut menyatakan menolak hasil rekapitulasi itu.

Setelah mendengar tanggapan pihak partai politik dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU RI pun resmi menetapkan rekapitulasi hasil Pileg 2024 untuk Dapil Banten II.

“Jika tidak ada lagi, dengan demikian hasil tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas PHPU Pemilu Anggota DPR RI dapil Banten II kami akan tetapkan, setuju?” ucap Komisioner KPU RI Idham Holik sambil mengetuk palu sidang.

Diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) untuk Pileg 2024 DPR Dapil Banten II yang diajukan oleh Demokrat.

Dalam perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 itu, MK memerintahkan KPU menyandingkan perolehan suara PDI-P di dalam formulir C Hasil untuk DPR dengan formulir D Hasil Kecamatan.

“Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang Dapil Banten II harus dilakukan penyandingan perolehan saura mengenai suara Pihak Terkait (PDIP) antara C. Hasil-DPR dengan D. Hasil Kecamatan-DPR,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis (6/6/2024).

MK memerintahkan KPU untuk menyandingan suara di 120 TPS yang berada di wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang.

Adapun gugatan itu dilayangkan Demokrat karena menduga terjadi penggelembungan suara terhadap Caleg DPR RI Dapil Banten II dari PDI-P.

Sebagai informasi, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional Pileg 2024 pada Minggu (28/7/2024) siang. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang mengabutkan 44 sengketa Pileg 2024.

Diketahui, MK mengabulkan 44 dari 297 gugatan sengketa Pileg 2024 dengan beragam putusan, mulai dari pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK.