Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menaruh harapan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang kembali dipilih Presiden Prabowo Subianto.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan, salah satu yang penting soal adalah pemberantasan penambangan ilegal. Saat ini upaya sudah dilakukan, tapi tetap perlu juga Direktorat Penegakan Hukum.

"Kenapa pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI) tidak bisa disepelekan karena efek domino PETI ini bisa merugikan lingkungan maupun negara," kata Gita kepada Kontan, Senin (21/10).

Gita menuturkan selain pemberantasan tambang ilegal, Menteri ESDM perlu mencermati Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sebab, kemarin Presiden Prabowo Subianto juga mengutarakan terkait dengan swasembada energi.

"Agar nantinya selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang terbaru. Termasuk pemanfaatan batubara yang cadangannya masih banyak. Tentunya juga tetap perlu menyesuaikan dengan upaya pencapaian NZE," tutur Gita.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia kembali menjabat sebagai ESDM di Kabinet Merah Putih.

Bahlil bilang, dirinya diminta Presiden Prabowo dalam berbagai pidatonya, termasuk pidato kenegaraan pertama di MPR, bahwa salah satu yang akan didorong adalah kedaulatan energi.

Untuk target 100 hari ke depan, kata Bahlil, pihaknya akan melakukan pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih dan berpotensi menghambat kinerja ESDM ke depan.

"Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service-Level Agreement (SLA) atau [perjanjian tingkat layanan]-nya yang kurang. Nah, ini saya lagi cari akal," ungkap Bahlil.

Kedua, lanjut Bahlil, di sektor mineral dan batu bara (Minerba), diketahui banyak aturan yang tumpah tindih yang berdampak pada kinerja Dirjen-dirjen sebelumnya karena regulasinya rumit.

"Nah, ini kita akan melakukan perbaikan, supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," jelas Bahlil.