JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, menjelaskan proses penyerahan anggaran tambahan yang dijanjikan untuk rukun warga (RW) di Jakarta.

Pria yang akrab disapa RK ini mengemukakan bahwa anggaran akan dititipkan ke setiap kelurahan di Jakarta.

"Seluruh penjuru Jakarta tak bisa diselesaikan dari Balai Kota. Itulah kami percaya teori desentralisasi ujung dari ASN adalah kelurahan. Dana RW itu tak dipegang cash-nya oleh pak RW, tetapi dipegang oleh kelurahan," ujar RK saat debat perdana Pilkada Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Tercatat saat ini ada 2.708 RW yang tersebar di Jakarta. RK menyadari, dengan jumlah ribuan RW itu, proses pemberian tambahan anggaran akan menjadi perdebatan.

Dengan begitu, upaya itu diyakini akan menjadi efektif. Para ketua RW yang ingin memanfaatkan tambahan anggaran itu dapat mengajukan proposal kepada kelurahan masing-masing.

"Ada perdebatan di kalangan 2.708 (RW) itu duit buat apa. (Wilayah) ini masih kumuh, silakan bereskan kekumuhannya. Ini kurang bersih, silakan untuk kebersihannya. Tetangga kurang modal, silakan pakai," kata RK.

Sebelumnya diberitakan, RK berjanji akan memberikan tambahan anggaran kepada rukun warga (RW) di Jakarta. Jumlah anggarannya sebesar Rp 100 hingga Rp 200 juta per RW.

“Jakarta itu harus berkeadilan. Tadi Bang Eki (Ketua Dewan Adat Bamus Betawi) mengatakan, maka salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal Rp 100 juta sampai 200 juta,” ujar RK dalam acara deklarasi Selayang Pandang di sebuah pendopo samping kantor Bamus Betawi di Jalan Bekasi Timur IX, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (6/9/2024).

Berkaca dari pengalamannya sewaktu menjadi Gubernur Jawa Barat, dia menilai hal ini sangat mungkin dilakukan.

“Masa Bandung bisa, Jakarta enggak? Apa yang terjadi? RW-RW, warganya, ikut memikirkan, mendesain sendiri wilayahnya,” lanjut RK.

Menurut dia, jika setiap RW punya anggaran yang cukup, permasalahan di lingkungan akan lebih cepat diselesaikan.

RK mencontohkan beberapa persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat RW tanpa campur tangan gubernur.

“Apa ngurusin selokan? Apa bikin gerbang? Apa bikin modal UMKM warga RW-nya? Silakan. Jadi, enggak semua urusan, perintilan-perintilan harus semua diputuskan Balai Kota,” imbuh dia.