REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 7.500 per anak menjadi sorotan publik. Isu pemangkasan anggaran program tersebut muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari."Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp 15 ribu ke Rp 9.000 atau Rp 7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwaanggaran Rp 7.500 per porsi untuk makan bergizi gratis, dinilai cukup. Namun, pemerintah masih menggodok kebijakan terkait makan bergizi gratis tersebut.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp 7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024). Menurutnya, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok.

Wacana ini pun menjadi bahan pergunjingan di media sosial. Banyak netizen yang membanding-bandingkan dan melakukan simulasi apa yang didapatkan dengan menu makan siang senilai Rp 7.500.

Salah satu yang menjadi perbandingan yakni makanan untuk narapidana. Dilansir dari laman Ditjen Pas, rata-rata anggaran biaya makan sebesar Rp 17.000 per hari per orang untuk tiga kali makan pada tahun anggaran 2020. Apabila dihitung, maka anggaran untuk satu kali makan yakni sekitar Rp 5.666.

Biaya makanan untuk narapadina tersebut diungkap Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Yunaedi, saat menjelaskan tentang efisiensi anggaran setelah adanya remisi. Menurut Yanedi, pemberian remisi juga menghemat anggaran makan narapidana sebesar Rp 53.093.040.000,- dari rata-rata anggaran biaya makan sebesar Rp 17.000,- per hari per orang.

Apabila dibandingkan dengan wacana efisiensi program makan siang gratis pemerintah senilai Rp 7.500, maka selisih harganya dengan jatah makan warga binaan senilai Rp 1.834 atau mendekati Rp 2000.

Berbeda di setiap daerah..

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp 7.500 per anak, dengan mengatakan besaran anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.

“Tentu setiap daerah berbeda dan teknis (program) akan dibahas ke depan,” kata Airlangga saat konferensi pers Peluncuran Geoportal Kebijakan One Satu Peta 2.0 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp 71 triliun. Untuk teknis implementasinya, pemerintah akan membahas lebih lanjut.“Pertama program makan gratis sudah dianggarkan dalam RAPBN sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya akan dibahas lebih detail lagi,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 7.500 per anak menjadi sorotan publik. Isu pemangkasan anggaran program tersebut muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari."Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp 15 ribu ke Rp 9.000 atau Rp 7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwaanggaran Rp 7.500 per porsi untuk makan bergizi gratis, dinilai cukup. Namun, pemerintah masih menggodok kebijakan terkait makan bergizi gratis tersebut.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp 7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024). Menurutnya, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok.

Wacana ini pun menjadi bahan pergunjingan di media sosial. Banyak netizen yang membanding-bandingkan dan melakukan simulasi apa yang didapatkan dengan menu makan siang senilai Rp 7.500.

Salah satu yang menjadi perbandingan yakni makanan untuk narapidana. Dilansir dari laman Ditjen Pas, rata-rata anggaran biaya makan sebesar Rp 17.000 per hari per orang untuk tiga kali makan pada tahun anggaran 2020. Apabila dihitung, maka anggaran untuk satu kali makan yakni sekitar Rp 5.666.

Biaya makanan untuk narapadina tersebut diungkap Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Yunaedi, saat menjelaskan tentang efisiensi anggaran setelah adanya remisi. Menurut Yanedi, pemberian remisi juga menghemat anggaran makan narapidana sebesar Rp 53.093.040.000,- dari rata-rata anggaran biaya makan sebesar Rp 17.000,- per hari per orang.

Apabila dibandingkan dengan wacana efisiensi program makan siang gratis pemerintah senilai Rp 7.500, maka selisih harganya dengan jatah makan warga binaan senilai Rp 1.834 atau mendekati Rp 2000.

Berbeda di setiap daerah..

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp 7.500 per anak, dengan mengatakan besaran anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.

“Tentu setiap daerah berbeda dan teknis (program) akan dibahas ke depan,” kata Airlangga saat konferensi pers Peluncuran Geoportal Kebijakan One Satu Peta 2.0 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp 71 triliun. Untuk teknis implementasinya, pemerintah akan membahas lebih lanjut.“Pertama program makan gratis sudah dianggarkan dalam RAPBN sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya akan dibahas lebih detail lagi,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyebutkan saat ini program makan bergizi gratis telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, pelaksananya masih bersifat uji coba sekaligus riset.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi mengatakan, saat ini tim pakar telah memulai pilot project atau uji coba terkait program makan bergizi gratis. Uji coba itu dilakukan berdasarkan riset yang secara simultan terus dilakukan.

"Jadi riset yang dikerjakan sekaligus. Dari sana kita akan mendapatkan finding spending, apa saja temuannya, apa yang diperbaiki yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Menurut dia, uji coba itu masih terus berjalan. Namun, dalam uji coba yang dilakukan, belum ada kesimpulan terkait harga per porsi makanan yang disediakan.

Hasan menyatakan, uji coba makan bergizi gratis itu tak hanya dilakukan di satu daerah. Bahkan, uji coba itu sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar tim pakar mendapatkan variasi data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya terpaku ke satu wilayah.

"Selama beberapa bulan ke depan, dua hingga tiga bulan ke depan pilot project ini akan direplikasi. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan beberapa daerah di Indonesia," kata dia.

Kendati demikian, Hasan belum mau mengungkap lokasi uji coba itu dilakukan. Ia juga tak mau berbicara terkait biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan uji coba itu.

"Kami tidak bisa bocorkan sekarang, karena seminim mungkin kami harus tekan gangguan intevensi terhadap riset ini. Ini pilot project tapi sekaligus juga riset," kata dia.

Ia menilai, proses mencari formula yang tepat untuk program makan bergizi gratis masih terus dilakukan. Karena itu, menurut dia, tidak tepat apabila ada spekulasi bahwa anggaran seporsi makanan menjadi Rp 7.500 ketika sedang proses mencari formula sedang berjalan.

"Ini kan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran, jadi ini dipersiapkan sebaik mungkin. Namun, di tengah proses ini muncul isu isu seperti Rp 7500 itu kan menurut spekulasi seprti ada ide masukan dari berbagai orang. Mungkin menurut dia akan menjadi pegangan dari pilot project, padahal tidak sama sekali seperti itu," kata dia.

Hasan menegaskan, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran sampai hari ini belum punya kesimpulan, selain besaran anggaran Rp 71 triliun untuk program itu pada 2025. Karenanya, ia berharap ke depannya tidak ada lagi spekulasi terkait program makan bergizi gratis.

"Yang jadi pegangan adalah dari tim resmi apakah itu pakar dan tim sinkronisasi, termasuk soal harga menurut saya itu masih jauh karena prosesnya masih berlangsung," kata dia.