Bisnis.com, KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai melanjutkan pembangunan sentra industri hasil tembakau (SIHT) atau tempat produksi rokok dimulai April 2024, setelah sebelumnya terjadi kasus dugaan korupsi pada paket pengurukan tanahnya.

"Saat ini yang mulai dikerjakan ada dua paket kegiatan, yakni pembangunan gedung produksi SIHT sebanyak empat unit dan pengerasan jalan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemkab Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati di Kudus, Sabtu (19/10/2024).

Ia mengungkapkan kedua paket kegiatan tersebut dimulai pada 2 Oktober 2024 untuk pengerasan jalan dan 9 Oktober 2024 untuk pembangunan gedung produksi. Sedangkan pelaksanaan pembangunannya untuk pengerasan jalan selama 90 hari dan pembangunan gedung selama 80 hari.

Untuk nilai kontrak kegiatan, kata dia, pengerasan jalan sebesar Rp1,78 miliar dan gedung produksi sebesar Rp3,91 miliar.

Meskipun sebelumnya ada pemeriksaan Kejaksaan Negeri Kudus, rencana pembangunan SIHT di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo tersebut tetap dilanjutkan.

Tahap berikutnya, yakni pengerjaan pagar keliling yang belum 100% diselesaikan. Selanjutnya ada paket pembangunan hanggar Bea Cukai yang sudah ada penandatangan kontrak dengan pihak ketiga.

"Untuk pengerjaan sumur bor dan pos jaga sudah ada penyedia jasanya. Sedangkan penandatanganan kontrak diperkirakan pekan depan," ujarnya.

Sementara pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), kata dia, proses pemilihan penyedia jasa melalui mekanisme katalog elektronik (e-katalog).

Ia mengungkapkan dari semua paket kegiatan yang dilaksanakan untuk melanjutkan pembangunan SIHT tersebut, melalui mekanisme e-katalog. Terkecuali untuk pengerasan jalan melalui mekanisme lelang.

Program lanjutan pembangunan SIHT tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp11,3 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Dari anggaran sebesar itu, digunakan untuk pembangunan gedung produksi sebanyak empat unit, kemudian pembuatan IPAL, kelanjutan pembuatan pagar keliling, sumur bor, serta pengerasan jalan.

Dengan lahan seluas 3,7 hektare di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo tersebut, rencananya bisa dibangun 15 unit gedang produksi rokok. Sedangkan kegiatan tahun sebelumnya, yakni pembangunan pagar keliling, talud, serta drainase dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp21 miliar.

Bisnis.com, KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mencatat sebanyak 2.028 buruh rokok di Kudus gagal menerima program bantuan langsung tunai (BLT) karena beralih pekerjaan serta ada yang disebabkan permasalahan nomor induk kependudukan (NIK).

"Mayoritas penyebab dana BLT untuk 2.028 gagal tersalurkan karena pindah tempat kerja atau beralih pekerjaan. Sedangkan permasalahan NIK yang tidak sama dengan yang tercatat di dalam surat keputusan calon penerima hanya satu orang," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, A Agung Karyanto, di Kudus, Selasa (23/7/2024).

Untuk permasalahan NIK, kata dia, yang terkait bisa mengadu ke perusahaan untuk dilakukan penyelesaian. Nantinya ketika perusahaannya menghubungi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, maka akan dicarikan jalan keluarnya.

"Ketika permasalahan NIK tersebut sudah beres, tentunya BLT tetap bisa diterima," ujarnya.

Terkait dengan buruh rokok yang pindah pekerjaan, kata dia, tahun ini tentu tidak bisa menerima BLT. Termasuk ketika ada usulan penambahan satu kali alokasi untuk menggenapkan program BLT menjadi empat kali pencairan.

Pasalnya, kata dia, penerima BLT tahun ini sudah tercatat di dalam surat keputusan (SK) Bupati Kudus.

Adapun total buruh rokok yang tercatat menerima BLT tahun 2024 sebanyak 47.801 orang. Sedangkan nominal BLT yang diterima buruh rokok totalnya sebesar Rp900 ribu karena yang teranggarkan lewat APBD 2024 untuk alokasi tiga bulan dengan nilai bantuan per bulannya Rp300 ribu.

Untuk menyamakan dengan program BLT dari Pemprov Jateng yang memberikan alokasi empat bulan dengan nilai total Rp1,2 juta, maka Pemkab Kudus juga akan mengusulkan tambahan satu bulan lewat APBD Perubahan 2024.

Sementara jumlah buruh rokok yang bekerja di sejumlah pabrik rokok di Kabupaten Kudus yang mendapatkan program BLT dari APBD Provinsi Jateng sebanyak 32.000 orang.

Dengan demikian total buruh rokok yang bekerja di sejumlah perusahaan rokok di Kabupaten Kudus yang menerima program BLT baik dari APBD Provinsi Jateng maupun APBD Kabupaten Kudus sebanyak 79.801 orang. Sebanyak 65.149 orang di antaranya ber-KTP Kudus.

Program BLT tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja rokok, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.