Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menargetkan penyusunan pejabat eselon I segera terisi pada awal November 2024 .

Menteri HAM, Natalius Pigaimengakui bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini merupakan kementerian baru yang telah dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Maka dari itu, menurut Pigai, salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dirinya selaku menteri adalah mengisi pos eselon I pada Kementeriam HAM.

"Awal November diharapkan bisa mengisi personel [Pejabat Eselon 1]," tuturnya lewat media sosial pribadinya, Kamis (24/10/2024).

Pigai mengemukakan bahwa sudah 4 hari belakangan, dirinya terus menggelar rapat internal untuk menyusun organisasi tata laksana (Ortal) agar kementerian baru itu bisa bekerja maksimal membangun HAM di Indonesia.

"Sebagai kementerian baru, penyusunan Ortal di Kantor Kementerian HAM hampir rampung dalam 4 hari ini," cuitnya.

Menurut Pigai, dirinya juga terjun langsung untuk terlibat dalam penyusunan organisasi tata laksana tersebut, sehingga program Presiden Prabowo Subianto terkait HAM bisa berjalan dengan baik.

"Saya ikut langsung susun sampai finalisasi kapasitas kelembagaan kementerian," ujar Pigai.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ke Gedung DPR pada Senin (28/10/2024).

Willy menyebut salah satu topik yang akan dibahas Senin nanti adalah perihal pernyataan Natalius yang meminta tambahan anggaran menjadi lebih dari Rp20 triliun untuk membangun HAM secara fisik ataupun non fisik di Indonesia.

“Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Bisa jadi kita tanya [Natalius]. Nanti titipan teman-teman kita tanya,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Politikus NasDem ini enggan berprasangka buruk tentang alasan Natalius meminta penambahan anggaran. Dia berpandangan bahwa isu tentang HAM memiliki spektrum yang luas.

“Kita tunggu aja, dan kita husnudzon saja, apa yang akan menjadi kebutuhan beliau. Kita harus benar-benar melihat ya,human rightsitu spektrumnya luas, sangat luas sekali, tentu dia juga dibagi berdasarkan kementerian-kementerian yang ada,” pungkasnya.

Adapun, Willy enggan menduga-duga perihal kemungkinan usul Natalius ini akan terealisasi di APBN 2025 atau tidak. Dia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo memilikitop priorityseperti program makan siang bergizi.

“Itu juga perspektifnya kalau kita lihat ya,human rights. Apakah nanti dia, mana yangoverlapping, mana yangcross-cutting, kita akan cermati bersama-sama,” tuturnya.

Sebelumnya, nama Menteri HAM Natalius Pigai akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat. Hal ini karena dia meyakini dengan anggaran lebih dari Rp20 triliun, dirinya bisa membangun HAM di Indonesia.

Namun, sayangnya, kata Natalius, anggaran yang disediakan pemerintahan saat ini hanya sekitar Rp60 miliar saja per tahun.

“Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM, kalau negara punya anggaran, saya mau segitu,” tuturnya.

Menurut Pigai, dirinya juga sudah bicara dengan pihak Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan terkait anggaran Menteri HAM yang harus ditambah.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal mengomentari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran menjadi lebih dari Rp20 triliun untuk membangun HAM secara fisik ataupun non fisik di Indonesia.

Dino menilai pernyataan Natalius Pigai yang meminta kenaikan anggaran dari Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun adalah hal yang tidak masuk akal.

Dia turut memandang bahwa Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak akan mengabulkan permintaan Menteri HAM tersebut.

“Karena akan menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi,” tuturnya dalam cuitan X @dinopattidjalal, dikutip pada Rabu (23/10/2024).

Eks Dubes tersebut menambahkan bahwa menteri jangan menyulitkan Presiden dan harus menjaga kredibiliats Kementeriannya.

Tak hanya itu, Dino juga mengingatkan bahwa sebelum membuat pernyataan kebijakan yang berisiko tinggi, seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Koordinatornya, Setnegnya, dan Kantor Presiden.

“Ingat, Anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktivis lagi.Credibility is everything,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meyakini dengan anggaran lebih dari Rp20 triliun, dirinya bisa membangun HAM di Indonesia. Namun, sayangnya, kata Pigai, anggaran yang disediakan pemerintahan hanya sekitar Rp60 miliar saja per tahun.

“Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM, kalau negara punya anggaran, saya mau segitu,” tuturnya.

Menurut Pigai, dirinya juga sudah bicara dengan pihak Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan terkait anggaran Menteri HAM yang harus ditambah.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkapkan pandangannya terhadap pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait Kementerian HAM yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp20 triliun

Pigai mengatakan anggaran jumbo tersebut dibutuhkan untuk membangun HAM, secara fisik ataupun non fisik, di Indonesia.

Jika melihat pengalamannya selama di DPR, Adies Kadir menilai sebenarnya selama apapun yang diajukan masuk akal maka bisa dipenuhi.

“Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut,” jelasnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Dengan demikian, Politisi Partai Golkar itu menilai nantinya itulah tugas Menteri Keuangan dan Komisi XIII DPR RI serta Banggar untuk mengurus permintaan Natalius Pigai.

Adies turut menyebutkan bahwa dirinya adalah Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku). Nantinya, dia akan melihat laporan terkait anggaran tersebut.

“Semua masuk akal, tetapi masuk akal itu juga harus disesuaikan dengan kondisi keadaan anggaran pendapatan negara kita,” jelasnya.

Perbesar

Ketika ditanyai perihal kewajaran angka yang diminta Menteri HAM dari Rp60 Miliar menjadi Rp20 triliun, Adies hanya menjawab sejauh ini pihaknya belum melihat apa urgensi yang diajukan sehingga meminta jadi lebih dari Rp20 triliun.

“Nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidak. Nanti kita minta laporan dari teman-teman Komisi XIII. Kebetulan saya membawahi Komisi XI, XII, XIII, Banggar, dan BAKN. Nah ini nanti kita akan lihat apakahmake senseanggaran diajukan itu,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meyakini dengan anggaran lebih dari Rp20 triliun, dirinya bisa membangun HAM di Indonesia. Sayangnya, kata Pigai, anggaran yang disediakan pemerintahan hanya sekitar Rp60 miliar saja per tahun.

“Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM. Kalau negara punya anggaran, saya mau segitu,” tuturnya.

Menurut Pigai, dirinya juga sudah bicara dengan pihak Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan terkait anggaran Menteri HAM yang harus ditambah.