BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra berharap, Menteri HAMNatalius Pigai dapat menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Tanah Air.

Hal ini disampaikan Yusril dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024 yang digelar di di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Mulanya, Yusril memaparkan visi yang ingin diwujudkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam delapan misi yang disebut Asta Cita.

Dari delapan Asta Cita tersebut, empat di antaranya dikerjakan oleh Kementerian Koordinator Kumham Imipas. Salah satunya, penegakan HAM di Indonesia.

“Pak Natalius Pigai seorang aktivis HAM yang diangkat oleh Bapak Presiden sebagai menteri yang menangani urusan HAM kita berharap Beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia,” kata Yusril.

Ia menyampaikan, Asta Cita Prabowo nomor satu adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan Kementerian HAM yang baru dibentuk.

Eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini pun menyatakan, perlindungan dan penegakkan HAM yang menjadi perhatian serius pemerintah Prabowo-Gibran dibuktikan dengan dibentuknya Kementerian HAM.

Oleh sebab itu, Natalius Pigai sebagai aktivis HAM diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan HAM yang timbul di tengah-tengah masyarakat, baik masa lalu, maupun yang saat ini terjadi.

“Menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang hak asasi manusia yang kita hadapi bersama, baik di masa lalu, masa sekarang, dan pencegahan tindak pidana pelanggaran HAM di negara kita ini,” kata Yusril.

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, meminta penambahan personel dan anggaran signifikan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian HAM. Pigai mengusulkan kenaikan jumlah pegawai dari saat ini 188 orang menjadi 2.544 orang.

"Setelah saya hitung kekuatan personel saya, yang ada sekarang baru 188 staf. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 orang staf," ungkap Pigai saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Selain penambahan personel, Pigai juga meminta anggaran besar untuk menunjang belanja pegawai. Saat ini, dengan jumlah 188 pegawai, anggaran yang dibutuhkan untuk gaji mencapai Rp 14 miliar. Namun, untuk jumlah pegawai yang dia usulkan, Kementerian HAM memerlukan anggaran lebih dari Rp 1,2 triliun hanya untuk gaji staf.
Baca juga: Menteri HAM: Kami tak Miliki Program 100 Hari

"Konsekuensi penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai sebanyak 2.544 tersebut, dibutuhkan lebih dari Rp 1,2 triliun. Itu baru untuk gaji pegawai dan staf, belum termasuk untuk program atau biaya pembangunan," kata Pigai.

Pigai menjelaskan bahwa tambahan personel ini ditujukan untuk menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat di seluruh Indonesia, dengan target mencapai 80.000 kelompok. Rencananya, Kementerian HAM akan membentuk 1.700 tim di setiap wilayah untuk melaksanakan program yang langsung menyentuh level individu.

"Tim ini akan bekerja mengorganisasi pasukan-pasukan yang menyasar individu, dan kami akan membentuk kantor wilayah nantinya," jelas Pigai. Meski demikian, ia belum merinci lebih lanjut program-program konkret dari usulan tersebut.

Menanggapi usulan ini, Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, mengatakan bahwa permintaan Pigai perlu dikaji lebih mendalam. Willy menyebut, pihaknya belum melihat struktur organisasi Kementerian HAM secara jelas.

"Yang disampaikan masih sangat generik dan belum fokus, tapi yang jelas saat ini harus diperjelas dulu apa tugas dan fungsi Kementerian HAM agar nantinya tidak disamakan dengan Komnas HAM," kata Willy.

Willy menjelaskan, Kementerian HAM ke depannya akan lebih fokus pada fungsi koordinasi antar lembaga dan kementerian untuk memastikan kebijakan pemerintah sejalan dengan perspektif HAM.

"Bagaimana HAM sebagai sebuah spirit dalam mengelola pemerintahan dan menjalankan pemerintahan. HAM menjadi perspektif dalam menjalankan negara sesuai yang ada pada visi misi presiden," pungkas Willy.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Mengapa Koordinasi Kementerian HAM Penting Menurut Yasonna Laoly?

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yasonna Laoly, baru-baru ini mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tentang pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Oktober 2024, Yasonna menekankan perlunya kesepakatan dan harmoni dalam kebijakan yang diambil oleh kedua pejabat tersebut.

Apa yang Dikhawatirkan Yasonna tentang Perbedaan Pendapat?

Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pernyataan yang berbeda antara Menteri HAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, dapat mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.

Dia mengingatkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Apa Contoh Kerja Sama yang Diberikan oleh Yasonna?

Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna memberikan contoh konkret tentang pentingnya kerja sama antar kementerian dalam penyelesaian pelanggaran HAM.

Dia mengangkat kasus Talangsari 1989 sebagai contoh sukses penyelesaian nonyudisial yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kasus ini, pemerintah berhasil memulihkan hak-hak individu yang terdampak pelanggaran.

Mengapa Penyelesaian Nonyudisial Diperlukan?

Penyelesaian nonyudisial dianggap sebagai metode yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi ketegangan sosial.

Yasonna menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemulihan hak-hak korban tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Ini adalah langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.

Apa Pendekatan yang Harus Ditempuh Kementerian HAM?

Dalam rapat tersebut, Yasonna menekankan pentingnya bagi Natalius Pigai untuk mencari pendekatan baru dalam menangani 13 pelanggaran HAM yang teridentifikasi.

Dia mendorong agar Kementerian HAM melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam proses ini, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan, agar upaya penyelesaian lebih komprehensif.

Bagaimana Anggaran Dapat Dioptimalkan?

Yasonna menyarankan agar anggaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga melibatkan kementerian lain yang memiliki relevansi.

Hal ini mencakup dukungan untuk pendidikan bagi keluarga korban serta bantuan perumahan.

Dengan pendekatan lintas sektoral, diharapkan anggaran yang diperlukan, yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun, dapat dioptimalkan.

Apa Kesimpulan dari Peringatan Yasonna?

Dari pembahasan ini, terlihat jelas bahwa koordinasi antar kementerian sangat krusial dalam menangani isu-isu pelanggaran HAM. Yasonna Laoly menekankan bahwa sinergitas dan komunikasi yang baik antara Kementerian HAM dan lembaga lain adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan penegakan hak asasi manusia.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, terutama dalam persoalan peristiwa HAM berat di masa lalu.

Untuk itu, Yasonna mengusulkan Pigai duduk bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra guna menyamakan pandangan tentang peristiwa HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal tersebut diungkapkan olehnya seusai menghadiri rapat kerja Menteri HAM dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

“Jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak Menko HAM. Pak Yusril karena ada pernyataan beliau kemarin [tentang Tragedi 1998], antara bapak dan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni,” tuturnya.

Lebih lanjut, sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM pada periode sebelumya, Yasonna turut mencontohkan kerja sama yang nyata antara kementerian/lembaga terkait.

Politikus PDIP ini mencontohkan salah satu kasus yang diselesaikan secara nonyudisial pada era pemerintahan Jokowi adalah tragedi Talangsari 1989.

“Sehingga model penyelesaian Talangsari kita lakukan dalam pendekatan nonyudisial, diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan,” pungkasnya.

Lebih jauh, Yasonna menyoroti Pigai untuk bisa melakukan atau mencari pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM terkait penyelesaian 13 pelanggaran HAM.

Kemudian, dia juga menyebutkan perihal anggaran tidak perlu seluruhnya dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi BUMN juga ikut dilibatkan. Selanjutnya, pendidikan untuk memberikan beasiswa bagi keluarga korban, dan menteri perumahan soal pembentukan perumahan.

“Jadi bagaiamana sinergitas antar lembaga dan antara kementerian, sehinga anggaran diharapkan Rp20 triliun mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjabarkan perincian pihaknya membutuhkan tambahan anggaran yang tadinya Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Salah satu alasannya adalah terkait penambahan jumlah pegawai di Kementerian HAM menjadi 2.544 pegawai.

Hal tersebut dijelaskan Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

Awalnya, Pigai menghitung personel di Kementerian HAM, hanya ada 188 pegawai dan dirinya menyebut untuk gaji dan tunjangan ini sebesar Rp14 miliar.

Namun, dengan adanya struktur dan organisasi baru, dia mengaku membutuhkan 2.544 pegawai sehingga tunjangannya ditaksir menjadi lebih dari Rp1 triliun.

“Yang 188 orang ini untuk belanja pegawai Rp14 miliar. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun,” pungkasnya.

Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi di Kementerian HAM, tambah dia, maka hanya gaji dan tunjangan saja sudah membutuhkan lebih dari Rp1,2 triliun.

“Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan,” tuturnya.

Lebih jauh, Pigai menyebut anggaran ini membutuhkan dukungan karena untuk gaji, tunjangan staf, program, hingga biaya pembangunan.

Aktivitas HAM tersebut juga menyinggung perihal perincian anggaran untuk membangun Universitas HAM. Selanjutnya, Pigai menyampaikan program yang ingin dilakukannya yaitu membumikan HAM se-antero Nusantara.

“Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, merubah mindset, karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok [yang akan diberi kesadaran HAM],” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai soal koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Yasonna meminta Pigai selaku Menteri HAM jangan sampai berbeda pendapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

"Ini nanti barangkali jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak menko, menko hukum Pak Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin antara bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sebagai eks Menteri Hukum dan HAM periode sebelumnya, Yasonna mencontohkan adanya kerja sama antara kementerian/lembaga terkait.

Salah satunya dalam hal penyelesaian pelangaran HAM nonyudisial.

Dia mencontohkan salah satu kasus yang diselesaikan secara nonyudisial pada pemerintah era Presiden ke-7 Joko Widodo adalah tragedi Talangsari 1989.

"Sehingga model penyelesaian Talangsari kita lakukan dalam pendekatan nonyudisial, diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan," ujarnya.

Dalam rapat Komisi XIII, ia meminta Pigai mencari pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM terkait penyelesaian 13 pelanggaran HAM.

Menurutnya, dalam hal melakukan penyelesaian pelanggaran HAM, Pigai harus melibatkan kementerian/lembaga lain.

"Anggarannya tidak perlu hanya dari kementerian hukum dan HAM, BUMN dilibatkan, kementerian pendidikan (dilibatkan) untuk keperluan pendidikan bagi keluarga korban, perumahan menteri perumahan soal bantuan perumahan," kata Yasonna.

"Jadi bagaimana koordinasi sinergitas antar lembaga dan antar kementerian lembaga bisa digunakan sehingga anggaran yang diharapkan 20 triliun, ya mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membeberkan alasan terkait Kementerian HAM yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp20 triliun. Dia ingin Bangsa Indonesia memiliki terobosan-terbosan yang hebat.

Hal tersebut diungkapkan kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

“Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semuaorang,” ungkapnya.

Terobosan-terobosan yang dimaksud Pigai ini disebut akan mengangkat HAM yang terabaikan dari kebijakan politik dan pembangunan serta menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Indonesia.

“Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataanyang beyond menggemparkan [pernyataan permintaan anggaran Rp20 triliun],” ujarnya.

Pigai menambahkan, mungkin menurut orang pernyataan tersebut menggemparkan. Namun, bagi para pembela atau aktivis HAM, hal tersebut sebenarnya adalah hal yang biasa-biasa saja.

Lebih lanjut, Pigai juga mengapresiasi respons cepat dari Ketua Komisi XIII Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira. Dengan begitu, kata dia, civil society juga memberikan sambutan positif.

“Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusian yang ada di seantero negeri ini,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut menjabarkan anggaran ini membutuhkan dukungan karena untuk gaji, tunjangan staf, program, hingga biaya pembangunan.

Kemudian, dia juga menyinggung perihal perincian anggaran untuk membangun Universitas HAM. Selanjutnya Pigai menyampaikan program yang ingin dilakukannya yaitu membumikan HAM se-antero Nusantara.

“Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, merubah mindset, karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok [yang akan diberi kesadaran HAM],” pungkasnya.

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan tidak memiliki program 100 hari, tetapi memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Padahal, pada Rabu, 23 Oktober, Pigai mengatakan bahwa dirinya akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berikutnya, Pigai akan melakukan penempatan personel di Kementerian HAM.

"Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari," katanya.

Pigai menceritakan bahwa rapat perdana yang ia pimpin saat baru dilantik menjadi Menteri HAM adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf.

"Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas," kata Pigai.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum dirinya berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM sudah mengadakan pertemuan lebih kurang 6-7 kali.

"Hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai," tambahnya.

Ia memperkirakan pada Senin, 4 November atau Selasa, 5 November pekan depan, Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan untuk struktur baru.

Oleh karena itu, Pigai menyatakan Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari dan menempatkan lima tahun sebagai kondisi darurat sehingga seluruh pegawai Kementerian HAM harus dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik.

Selama lima tahun ke depan, Pigai menegaskan Kementerian HAM berkomitmen untuk berada di garis terdepan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang layak mendapatkan, serta orang-orang yang berada di ujung pembangunan. MI/Susanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Yasonna Laoly meminta Menteri HAM Natalius Pigai realistis terkait keinginannya agar Kementerian HAM memiliki anggaran sebesar Rp 20 triliun.

Yasonna menilai, Pigai mempunyai semangat yang baik untuk memimpin Kementerian HAM, tetapi ia mengingatkan agar Pigai tetap realistis.

"Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi tapi semangat aja nggak cukup pak menteri, dari pengalaman-pengalaman. Realitas juga kita harus lihat," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ini menyoroti APBN yang mengalami defisit.

Yasonna juga menyinggung konflik dunia berpotensi membuat perekonomian Indonesia terdampak.

"Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja ideal, tetapi realita juga harus tetap kita lihat," ujar dia.

Yasonna pun bercerita bahwa ia harus memimpin Kemenkumham dengan anggaran terbatas. Ia mencontohkan, Direktorat Jenderal Pemasyarakat yang memiliki sekitar 35.000 pegawai hanya mendapat anggaran Rp 5 triliun.

"Tahun 2024 anggarannya itu semua 18,3 triliun yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing itu, Dirjen PAS dengan segera kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun saja," ujar dia.

Oleh karena itu, Yasonna meminta Pigai untuk membuat uraian program yang lebih rinci dan fokus untuk ke depannya.

"Jangan nanti semangat pak menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran, pertarungan pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan kementerian keuangan dan lain-lain bisa membuat pak menteri jadi patah arang harus realistis," kata Yasonna.

Sebelumnya, Pigai menyebutkan bahwa Kementerian HAM membutuhkan anggaran sebesar Rp 20 triliun.

Ia membeberkan, anggaran itu diperlukan untuk menambah jumlah pegawai Kementerian HAM, membangun universitas HAM, hingga menyosialisasikan HAM kepada masyarakat Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan alasannya membutuhkan tambahan anggaran dari yang tadinya Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Kamis (31/10/2024).

Pigai mengeklaim punya banyak kebutuhan sehingga anggaran Kementerian HAM perlu ditambah, salah satunya adalah penambahan jumlah pegawai di Kementerian HAM.

"Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai di dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1,2 trilun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan," ujar dia.

Pigai melanjutkan, ia juga ingin membangun universitas HAM serta menyosialisasikan HAM ke masayrakat.

Menurut dia, isu HAM perlu dibumikan untuk mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang HAM.

"Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang, mengubah mindset," kata Pigai.

Untuk menjalankan program tersebut ia berencana membentuk 83.000 kelompok dan 1.007 tim yang akan mengoordinasikan kelompok itu.

Pigai menuturkan, jika setiap kelompok mendapat dana Rp100 juta, program ini membutuhkan Rp8,3 triliun.

"Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu diperdesaan yang kita siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saya kita kasih 100 juta, maka (buruh) 8,3 triliun pak. Ini tuh untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah," ujar dia.

Pigai mengeklaim masih punya lebih dai 100 program untuk dijalankan selama menjabat sebagai Menteri HAM.

"Untuk mencapai 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru satu program saja udah 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun maka sudah 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 prigram yang saya siapkan," kata dia.

Sebelumnya, Pigai menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.

"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden," ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggug rekam jejaknya yang selama ini menjadi oposisi bagi pemerintah saat menghadiri rapat kerja Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Momen ini terjadi ketika Natalius Pigai menyapa satu per satu fraksi-fraksi yang ada di Komisi XIII DPR. Ia menyebut dirinya seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena sama-sama pernah menjadi oposisi.

"Yang saya hormati para anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi Golkar, PDI-P, Nasdem, PKS, saya lebih kenal Fraksi PKS ya karena kita sama-sama selama ini oposisi," kata Pigai dalam rapat.

"Dan dari Fraksi PAN kalau saya tidak sebut mohon izin dan mohon dimaafkan. Selain Fraksi PAN, Demokrat, Gerindra, Fraksi PKB, yang saya hormati," imbuh dia.

Selain itu, Natalius Pigai juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang aktivis HAM.

Menurut Pigai, selama ini isu HAM jauh dari jangkauan dan pandangan para anggota dewan.

Ia berharap, keberadaan Kementerian HAM memberikan gambaran soal isu HAM di mata anggota DPR.

"HAM itu diujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat, mungkin tidak ada imajinasi HAM dalam DPR selama saya bergulat sebagai aktivis HAM dan baru ini baru ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat," kata Pigai.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran tambahan kementeriannya dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun.

Andreas menilai, masalah ini harus dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu. Ia menekankan Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.

"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya," kata Andreas Pareira, dalam keterangannya, Sabtu (26/10).

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM itu menilai, permintaan Pigai kurang relevan. Mengingat anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR.

“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” tuturnya.

Politikus PDIP ini menilai, permintaan Pigai bertolak belakang dengan arahan Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran. Ia menyebut lonjakan anggaran yang diminta harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.

“Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif,” ucap Andreas.

Lebih lanjut, Andreas menyebut permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.

"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," kata Andreas.

Pigai menjelaskan, anggaran tersebut guna mendukung dan memastikan program prioritas Prabowo yaitu makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat sesuai dengan nilai-nilai HAM. Namun Andreas menekankan semua harus diperhitungkan dengan matang dan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang pemerintahan.

"Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas," ujar Andreas.

Sebelumnya, Pigai menjelaskan tambahan anggaran tersebut untuk menunjang kerja kementerian baru yang dipimpinnya.

Pigai menyebut, Kementerian HAM memiliki tugas berbeda dari Komnas HAM, seperti melakukan pembangunan dan pengawasan HAM di seluruh wilayah, serta penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang kompleks dan luas.

Selain itu, Pigai menjabarkan akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM tingkat desa di 79 ribu desa dengan personel 20 orang setiap desanya. Ia ingin mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan pusat laboratorium HAM, yang menurutnya akan menjadi satu-satunya di dunia.

Komisi XIII merupakan komisi baru di DPR yang dibentuk untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo. Kabinet Merah Putih Prabowo memecah sejumlah kementerian termasuk Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian.

Komisi XIII DPR memiliki ruang lingkup kerja dalam bidang Reformasi Regulasi, hukum, HAM, hubungan kelembagaan, serta kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan secara umum.

Komisi XIII DPR bermitra kerja dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, LPSK, BNPT, BPIP, Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, dan Kantor Staf Presiden.