Gezira: Sebuah serangan brutal yang dilakukan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di desa Alseriha di negara bagian Gezira, Sudan bagian tengah pada Sabtu kemarin telah menewaskan setidaknya 124 warga sipil, kata Jaringan Dokter Sudan.

“Sebuah pasukan terafiliasi RSF melakukan pembantaian terhadap warga sipil di desa Alseriha, yang mengakibatkan kematian 124 orang dari daerah tersebut,” kata Jaringan Dokter Sudan dan dikutip Anadolu Agency, Minggu, 27 Oktober 2024.

“Serangan bersenjata berlangsung selama berjam-jam, yang juga membuat puluhan orang terluka dan ratusan lainnya mengungsi dari desa,” lanjut organisasi nonpemerintah tersebut.
Jaringan Dokter Sudan mengutuk serangan RSF terhadap Alseriha dan desa-desa lain di timur dan barat Gezira, menyebutnya sebagai "eskalasi tak rasional terhadap warga sipil yang telah memilih untuk tinggal selama lebih dari setahun dalam kondisi kemanusiaan yang sulit dan tragis."

RSF belum mengomentari situasi di Alseriha. Sebelumnya pada hari Jumat, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan bahwa 853 rumah tangga mengungsi dari kota Tamboul dan desa-desa sekitarnya di negara bagian Gezira antara 20 dan 24 Oktober 2024, karena meningkatnya bentrokan antara tentara Sudan dan RSF.

Perkembangan tersebut terjadi beberapa hari setelah Abu Aqla Muhammad Ahmed Kikil, komandan RSF di Gezira, mengumumkan pembelotannya ke tentara Sudan dan membawa serta pasukannya.

Daerah di Gezira timur, wilayah asal Kikil, telah menjadi pangkalan bagi pasukannya, yang sekarang bertempur bersama militer Sudan. Pada Desember 2023, pasukan RSF Kikil menguasai beberapa kota-kota di Gezira, termasuk ibu kota negara bagian, Wad Medani, yang berada di sebelah selatan Khartoum.

Sejak pertengahan April 2023, tentara Sudan dan RSF telah terlibat dalam konflik mematikan, yang mengakibatkan lebih dari 20.000 kematian dan membuat lebih dari 10 juta orang mengungsi, menurut data PBB.

Masyarakat internasional dan PBB telah mengintensifkan seruan mereka untuk mengakhiri kekerasan di Sudan, karena konflik tersebut mengancam akan menyebabkan jutaan orang mengalami kelaparan akibat kekurangan pangan di 13 dari 18 negara bagian Sudan.

Baca juga: Perang di El-Fasher Sudan Tewaskan 123 Orang, Ancaman Kelaparan Meluas


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usahaperusahaan pembiayaan atau leasing PT Rindang Sejahtera Finance (PT RSF). Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-49/D.06/2024 pada 3 Oktober 2024.

Sebelum melakukan pencabutan izin, OJK lebih dulu menetapkan PT RSF sebagai perusahaan pembiayaan dengan status pengawasan khusus dengan pertimbangan tingkat kesehatan perusahaan yang memiliki predikat tidak sehat.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan pihaknya telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham PT RSF untuk melakukan langkah-langkah untuk perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan.

“Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, PT RSF tidak dapat melakukan perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan dimaksud,” kata Ismail dalam keterangan resmi dikutip pada Senin (7/10/2024).

Ismail menambahkan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, termasuk pencabutan izin usaha PT RSF adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri perusahaan pembiayaan yang sehat dan terpercaya, serta melindungi konsumen.

Lebih lanjut, Ismail mengatakan, setelah dicabut izinnya, PT RSF dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud, pertama menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur, dan/atau pihak lainnya.

Kedua, menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT RSF serta membentuk tim likuidasi.

Ketiga, memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur, dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban. Keempat, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan. Terakhir, melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Selain itu, PT RSF juga dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan perusahaan pembiayaan, pada nama perusahaan,” tandas Ismail.