REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi tidak mengatur jam kerja mahasiswa yang melaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RS tersebut. Kemenkes justru menyebut jam kerja para peserta PPDS diatur Fakultas Kedokteran (FK) dari universitas terkait.

"Mengenai jam kerja, selama ini pengaturan jam kerja PPDS ini tidak diatur oleh RS karena (mereka) ini peserta pendidikan yang merupakan peserta dari universitas," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Republika lewat pesan singkat ketika dimintai konfirmasi perihal tudingan Universitas Diponegoro (Undip) tentang adanya jam kerja eksesif mahasiswa PPDS di RSUP Dr Kariadi, Selasa (3/9/2024).

Siti menambahkan, RSUP Dr Kariadi hanya mengatur jam kerja dokter yang berpraktik di RS tersebut. "Karena selama ini antara RS dan FK tidak ada MoU (nota kesepahaman) yang mengatur terkait hal ini," ujarnya.

Republikabertanya kepada Siti tentang apakah Kemenkes mengetahui dugaan bahwa para peserta PPDS anestesia di RSUP Dr Kariadi bekerja hingga 80 jam sepekan. "Data persisnya ada di tim investigasi," jawab Siti merujuk pada tim yang menyelidiki kasus kematian Aulia Risma Lestari (ARL), mahasiswi PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr.Kariadi.

Republikakemudian bertanya pada Siti, jika ada temuan tentang jam kerja eksesif bagi para peserta PPDS, apakah Kemenkes akan melakukan evaluasi. "Iya pasti. Tapi (jam kerja) ini kan dari fakultas yang mengatur," kata Siti.

Dia kemudian merespons pernyataan Undip yang menduga bahwa ARL mengakhiri hidupnya karena mengalami tekanan akibat jam kerja berlebih di RSUP Dr Kariadi. "Penyebab kematian nanti tentunya akan disampaikan pihak berwenang. Kemenkes dalam hal ini melakukan investigasi dalam rangka mencari apakah ada faktor perundungan yang terjadi pada almarhumah," ucap Siti.

Sebelumnya, Wakil Rektor IV Undip, Wijayanto, mengatakan, dia menginginkan adanya investigasi komprehensif dalam kasus kematian ARL. Dokter residen anestesi berusia 30 tahun itu diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari para seniornya.

Alih-alih menyoroti dugaan praktik perundungan, Wijayanto menempatkan perhatiannya pada jam kerja berlebih yang harus dijalani peserta PPDS anestesia. "Sebenarnya akarnya kan ada kebijakan dari (RSUP) Kariadi, yang juga kebijakan Kemenkes sebenarnya, bahwa jam kerja itu minimal 80 jam seminggu. Jadi bisa luar biasa berlebihan," katanya kepada awak media seusai menghadiri apel di Fakultas Kedokteran (FK) Undip, Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/9/2024).

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut, seorang dokter anestesia, termasuk kelompok residen, bisa bekerja 24 jam sehari. "Ini aturan dari (RSUP) Kariadi yang arahannya dari Kemenkes. Praktik itu yang membuat siapa pun yang ada di sana, mau dokter PPDS, mau dokter senior, semua akan mengalami bekerja dalam tekanan yang luar biasa," ucap Wijayanto.

Dia menduga, jam kerja eksesif para peserta PPDS anestesia tidak hanya terjadi di RSUP Dr Kariadi. Wijayanto meyakini kondisi tersebut juga berlangsung di RS-RS besar yang menjalin kerja sama dengan FK-FK di Indonesia. "Jadi tidak hanya di (RSUP) Kariadi. Hanya saja Kariadi salah satu contoh di mana overwork kerja itu luar biasa," katanya.

Sementara itu manajemen RSUP Dr Kariadi menolak pandangan bahwa mereka mempekerjakan para peserta PPDS. Manajer Hukum Humas RSUP Dr Kariadi, Vivi Vira Viridianti, mengatakan, sebagai rumah sskit rujukan untuk Jawa Tengah dan Kalimantan, RSUP Dr Kariadi membuka layanan operasi 24 jam.

"Kita melayani masyarakat luas dalam pelayaan kesehatan. IGD harus 24 jam. Rawat inap juga harus 24 jam. Juga operasi yang gawat darurat, yang tengah malam, itu juga harus ada," kata Vivi saat ditemui awak media di RSUP Dr Kariadi, Semarang, Senin lalu.

Vivi kemudian merespons pertanyaan tentang apakah mahasiswa PPDS anestesia ikut membantu pelayanan RSUP Dr Kariadi. "Sebenarnya bukan membantu. PPDS itu peserta pendidikan dokter spesialis. Artinya bukan membantu, tapi pendidikan," ucapnya.

"Kalau kata membantu tuh gimana ya. Mereka kan sekolah, pendidikan. Berarti di sini sedang pendidikan. Jadi bukan diperbantukan, bukan dipekerjakan. Bahasanya agak salah," kata Vivi.

Dia pun menolak jika mahasiswa PPDS anestesia disebut dipekerjakan. "Kalau dipekerjakan tidak begitu ya. Ibaratnya sekolah magang, itu bukan dipekerjakan. Proses pendidikan," ujar Vivi.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) turut menyoroti kasus bunuh diri mahasiswi Universitas Diponegoro (Undip) yang sedang melaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesia di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Mahasiswi bernama Aulia Risma Lestari (ARL) itu diduga mengakhiri hidupnya karena mengalami perundungan dari para dokter senior. Ketua Umum PB IDI Moh Adib Khumaidi menyampaikan, lembaganya berbelasungkawa atas meninggalnya ARL.

Dia menyebut, PB IDI menghormati proses penyelidikan yang masih berlangsung oleh aparat berwenang. Adib menegaskan, PB IDI ingin menekankan pentingnya dukungan kesehatan mental bagi mahasiswi selama pendidikan.

"Kami mendorong pembentukan pusat trauma dan evaluasi kesehatan mental secara berkala untuk memastikan bahwa mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan kedokteran dan spesialis menerima perawatan dan dukungan yang diperlukan," kata Adib dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Terkait kasus ARL, Adib meminta masyarakat tidak membuat spekulasi apa pun hingga penyelidikan rampung. Dia pun menyerahkan kasus itu kepada kepolisian.

"Kami percaya bahwa dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih mendukung bagi mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan kedokteran dan spesialis. Mari kita bergandengan tangan untuk mencegah insiden seperti itu di masa mendatang," ucap Adib.

Saat ini, kasus bunuh diri ARL ditangani Polrestabes Semarang. Sementara itu RSUP Dr Kariadi menyampaikan, mereka sedang melakukan penyelidikan internal. "Betul adanya kasus tersebut saat ini sedang kami selidiki," kata staf Humas RSUP Dr Kariadi, Aditya Kandu Warendra.

Meski begitu, Aditya enggan memberikan penjelasan lebih mendetail soal penyelidikan tersebut. Dia hanya menyampaikan bahwa nanti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal memberi keterangan kepada pers soal hal itu.

Aditya kemudian membenarkan bahwa ARL tengah menjalani PPDS Anestesia di RSUP Dr Kariadi. "Kalau sebelumnya yang bersangkutan tugas di (RSUD) Kardinah (Kota Tegal). Lalu menjalani pendidikan PPDS di Undip. Kalau praktiknya anestesi memang di Rumah Sakit Kariadi," ucap Aditya.

Dia mengungkapkan, sesuai instruksi Kemenkes, saat ini program studi anestesia di RSUP Dr Kariadi dihentikan sementara. "Sesuai edaran dari Kemenkes yang kami terima praktik anestesi dihentikan. Tapi untuk sampai kapannya kami belum tahu. Yang jelas biasanya Kemenkes memberikan keterangan pers rilis.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memutuskan menghentikan Program Studi (Prodi) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi yang berada di Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Langkah itu diambil karena adanya peserta didik Prodi Anestasi Undip yang bunuh diri, diduga akibat perundungan oleh seniornya di RS tersebut.

"Sehubungan dengan terjadinya perundungan Program Studi Anestasi Universitas Diponegoro yang ada di RSUP Dr.Kariadi, yang menyebabkan terjadinya bunuh diri pada salah satu peserta didik program studi anestesi Universitas Diponegoro. Maka disampaikan kepada Saudara untuk menghentikan sementara program studi anestasi di RSUP Dr.Kariadi," demikian bunyi surat yang diterbitkan Kemenkes dan ditujukan kepada Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi tertanggal 14 Agustus 2024.

Surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr Azhar Jaya. Surat itu bernomor TK.02.02/D/44137/2024 dengan hal "Pemberhentian program Anestasi Universitas Diponegoro di RSUP Dr.Kariadi".

Dalam surat itu, Azhar mengatakan bahwa penghentian Prodi Anestasi Undip di RSUP Dr.Kariadi dilakukan hingga adanya investigasi dan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan Direksi RSUP Dr.Kariadi dan Fakultas Kedokteran Undip. Republika telah mengontak Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip, Utami Setyowati, untuk mengonfirmasi penghentian prodi anestesi tersebut.

Utami membaca pesan singkat permintaan konfirmasi yang dikirim Republika, tapi tidak memberikan respons. Republika juga sudah mengirim pesan singkat kepada humas RSUP Dr. Kariadi untuk meminta konfirmasi, tapi tak memperoleh balasan.

Sementara itu mahasiswa Undip yang bunuh diri ketika tengah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di RSUP Dr. Kariadi diduga dokter ARL. Surat ungkapan belasungkawa atas meninggalnya ARL sudah beredar di media sosial. Pada surat tersebut terdapat logo Kemenkes dan Undip.