Bisnis.com, BANDUNG--DPRD Kota Bandung mengkritik Pemkot Bandung yang belum melengkapi sejumlah peraturan daerah penting dengan peraturan wali kota atau Perwal.

Anggota DPRD Kota Bandung Juniarso Ridwan mengatakan perda yang sudah disahkan terkadang tidak diketahui oleh warga karena kurangnya sosialisasi acapkali tidak dilengkapi Perwal.

"Contoh kurang sosialisasi diantaranya saja Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2022-2042," katanya, Rabu (23/10/2024).

Menurut politisi Golkar ini, akibat kurangnya sosialisasi berdampak pada banyaknya pelanggaran tata ruang yang seperti dibiarkan.

"Penegakan peraturan berkaitan dengan pemanfaatan ruang perlu diperhatikan, karena selama ini ketidak tegasan kepada pelanggar terhadap tata ruang dapat disebutkan tidak terkontrolnya alih fungsi ruang maupun bangunan" ujarnya.

Perda RTRW ini ternyata belum dilengkapi Perwal, sebagai penjabaran lebih lanjut, sehingga bagi petugas di lapangan akan mengalami kesulitan untuk menertibkan pelanggaran, karena membutuhkan arahan teknis.

"Bagaimanapun perlu ada pengaturan lebih lanjut melalui peraturan Wali Kota. Nah ini yang bikin bingung petugas di lapangan karena tidak ada pegangan operasional. Saya juga tidak mengerti kenapa Perwal selalu tidak segera dibuat," katanya.

Dengan tidak adanya Perwal akan menimbulkan masalah karena menindak pelanggaran harus ada dasar hukumnya yang jelas, sebagai turunan atau tindaklanjut dalam lingkup teknis.

Di sisi lain, dalam penetapan tata ruang itu sering juga beririsan dengan pengembangan wilayah. Dalam hal ini apabila terdapat perubahan peruntukan, misalnya yang semula sawah berubah jadi perumahan.

Juniarso mengatakan, di dalam RTRW ada pengaturan untuk kawasan perumahan sehingga menjadi pegangan para pengembang membuat komplek perumahan di berbagai tempat.

"Pada perkembangannya pengaturan Tata Ruang akhirnya tambah tidak terkendali karena lebih banyak dipengaruhi oleh implikasi kepentingan politik," ujarnya.

Banyak kebijakan yang sarat dengan ķepentingan politik, misalnya dorongan kebutuhan untuk membangun kantor kelurahan, kecamatan , koramil, Polsek atau kantor pemerintah lainnya di kawasan perumahan , otomatis lambat laun akan tumbuh warung, toko atau bentuk usaha layanan lainnya.

Menurut Juniarso, kecenderungan alih fungsi perumahan terus berlanjut, karena kelemahan dari aparat sendiri sebagai akibat kurang mampu merespon tentang kecenderungan dan mengantisipasi perkembangan yang akan datang.

Dalam RTRW pengaturan sanksi masih bersifat naratif, masih jauh bagi kepentingan operasional teknis. Penanganan bagi pelanggar, seringkali masih terpaku pada hal-hal yang bersifat kuratif administratif.

"Sebagai contoh, apakah izinnya ditinjau atau dibatalkan atau dicabut, rupanya belum pernah terjadi sampai sekarang juga yang diangkat ke publik. Jadi saya menilai, artinya harus ada turunan aturan-aturan dari perda tersebut, dari pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran. Jadi harus ada uraian teknis sebagai penjabaran tindak lanjut pengaturannya,' katanya.

Juniarso berharap kepada pemerintah agar Perda yang sudah dibuat dengan memakan waktu dan biaya cukup besar agar disosialisasikan secara masif, ditindaklanjuti dengan penyusunan Perwal sehingga lebih bernilai operasional.

Dalam konteks kegiatan sosialisasi kewajiban organisasi perangkat daerah jika sudah ditetapkan/disahkan, sedangkan kewajiban DPRD mensosialisasikan ketika sedang dalam pembahasan.

IDXChannel—Apa peran RTRW dalam pembangunan di Indonesia? RTRW atau Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang disusun pemerintah dalam skala nasional, regional, dan lokal.

Pemerintah menggunakan RTRW sebagai acuan untuk membangun wilayahnya, baik skala nasional maupun daerah. RTRW juga menjadi landasan perumusan kebijakan pokok untuk pemanfaatan ruang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Melansir laman resmi Bappeda Pemprov NTB (20/9), dokumen RTRW memberikan arah pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan dalam penataan suatu wilayah.

Dalam RTRW juga terdapat arahan lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang tergambar dalam bentuk peta, sehingga dokumen ini menjadi acuan implementasi program pembangunan dan investasi di daerah.

Saat merencanakan pembangunan di wilayahnya, pemerintah daerah menggunakan dua acuan utama, yakni RTRW dan Rencana Pembangunan Daerah baik jangka panjang maupun menengah (RPJPD & RPJMD). Kedua acuan ini harus selaras satu sama lain.

Sehingga pembangunan terlaksana tepat dengan perencanaan pemanfaatan ruang dan wilayah. Tata ruang sebuah wilayah dibuat dalam dimensi, dengan memperhatikan struktur dan pola dari wilayah tersebut.

Pertimbangan terkait struktur dan pola ruang wilayah itu dibuat berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia pada wilayah tersebut, berikut aspek administratif dan fungsionalnya masing-masing.

Peran RTRW dalam Pembangunan di Indonesia, Fungsi dan Kegunaan

Dengan instrumen RTRW itulah pemerintah dapat merencanakan pembangunan yang tertata dan berkelanjutan. Penataan ruang ini tidak hanya berguna bagi kelancaran pembangunan, namun juga berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Seperti diketahui, pemerintah mesti membangun infrastruktur dan membuka keran investasi berdasarkan rencana pemanfaatan ruang dan wilayah di daerahnya masing-masing. Setiap proyek mesti terbangun sesuai RTRW yang telah dibuat.

Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 1/2018, fungsi perencanaan tata ruang dan wilayah memiliki beberapa fungsi, yakni:

• Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
• Acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah kota
• Acuan untuk merealisasikan keseimbangan pembangunan dalam wilayah
• Acuan lokasi investasi dalam wilayah
• Pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang di wilayah
• Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengembangan wilayah. Meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, disinsentif, dan pengenaan sanksi
• Acuan dalam administrasi pertanahan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa RTRW berperan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan, menjadi dasar perumusan kebijakan pemanfaatan ruang, sehingga ruang wilayah suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan.

Itulah penjelasan singkat tentang peran RTRW dalam pembangunan di Indonesia.

(Nadya Kurnia)