JAKARTA, KOMPAS.com - Warga bantaran Kali Mampang, Sarkim (60), lebih memilih mencari kontrakan baru atau pulang kampung daripada tinggal di rusun jika Pemprov DKI jadi menertibkan mereka.

Menurut dia, tinggal di rusun menyulitkan mobilitas.

"Yang di bawah mending, yang di atas kasihan, repot, turun naik. Apalagi yang sudah berkeluarga," kata Sarkim saat ditemui di kediamannya, Rabu (24/7/2024).

Sarkim telah 40 tahun tinggal di bantaran Kali Mampang. Selama puluhan tahun tinggal di sana, Sarkim mengatakan, rencana penggusuran telah beberapa kali terdengar. Tapi, kata dia, tidak ada yang pernah benar-benar melakukan penggusuran.

"Rencana penggusuran mah sering. Petugas datang ngukur-ngukur. Ganti presiden, ada ukar ukur, ganti presiden, ada ukar ukur," jelas dia.

Akhirnya, dia pun tidak terlalu khawatir begitu mendengar kabar relokasi ini. Apalagi dia hanya mengontrak di sana meski sudah tinggal puluhan tahun.

Kata dia, dirinya tenang sebab anak-anaknya telah dewasa dan dia hanya tinggal berdua dengan sang istri. Tidak sulit bagi dirinya untuk berpindah mencari tempat hidup baru.

Hal serupa juga disebut oleh Ketua RT 01/05, Duren Tiga Mohammad Muksin. Dia bilang masyarakat mungkin akan kesulitan jika dipindah ke rusun, sebab mayoritas pekerjaan warga adalah pedagang.

"Kalau pekerjaan pasti hilang masyarakat, kalau dipindah. Karena lebih jauh, kedua kan enggak bisa nentu cari ekonominya. Kalau pindah itu, misalnya apakah gerobak mereka apakah pemerintah mau nampung kuliner kaya ini? Orang orang UMKM yang kaki lima," kata Muksin.

Dia juga mempertanyakan kapasitas rusun jika rencana relokasi warga bantaran Kali Mampang benar dijalankan.

"Ya rusunnya di mana dulu? Nampung enggak tuh rusun? Soalnya rusun nggak akan nampung," kata dia.

Akan tetapi, sebagai RT dia bilang, jika sudah ada kebijakan dari pemerintah untuk merelokasi bantaran kali, dia dan warganya akan legawa.

"Kalau memang sudah ada kebijakan pemerintah, masyarakat saya, pemilik lahan, yang punya surat, (kami) legowo," tambah dia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merelokasi warga yang tinggal di lingkungan RW kumuh di sekitar Kali Mampang dan Kali Krukut ke Rumah Susun (Rusun) Jagakarsa di Jakarta Selatan.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, pembangunan Rusun Jagakarsa telah dimulai sejak November 2023.

Rusun tersebut ditargetkan rampung pada Desember tahun ini. Bersamaan dengan itu, kata Meli, DPRKP Jakarta masih melanjutkan penataan RW kumuh dengan kategori ringan maupun sedang.

"Untuk kawasan kumuh yang ditangani suku dinas sudah ada kurang lebih 250 RW ya," kata dia.

Meli mengatakan, penataan RW kumuh dilakukan melalui program Rencana Aksi Komunitas (Community Action Plan/CAP) dan Program Implementasi Kebersamaan Masyarakat dalam menata lingkungan (Collaborative Implementation Program /CIP).