LEBAK, iNews.id - Nasib memilukan dialami dua mantan santriwati pondok pesantren (ponpes) di Desa Lebakpendeuy, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menjadi korban dugaan pencabulan dan pelecehan seksual yang dilakukan seorang pengasuh ponpes.

Kejadian ini sudah pernah dilaporkan ke polisi pada Juli 2024 namun sampai sekarang tak ada kejelasan. Korban didampingi keluarganya lalu mendatangi Unit PPA Polda Banten untuk meminta kejelasan penanganan kasusnya, Senin (28/10/2024). 

"Kami ingin menanyakan perkembangan penanganan kasus ini setelah bulan Juli 2024 lalu membuat laporan pengaduan ke Polda Banten. Keluarga ingin memastikan progres penyelidikannya," ujar Marsa, juru bicara keluarga korban, Selasa (29/10/2024).

Dia menjelaskan, kedua korban yang melapor ini masih satu keluarga.

"Kedua masih sepupu, sama-sama pernah mondok di sana tapi beda waktu. Untuk diduga pelaku sendiri ya masih orang yang sama," kata Marsa. 

Salah satu korban sebut saja Mawar berusia 21 tahun berdomisili di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Sementara satu korban lainnya Bunga (nama samaran) usia 23 tahun warga Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak. 

"Mawar mengaku disetubuhi sebanyak 6 kali oleh pelaku T selama kurun waktu Mei 2020 sampai Agustus 2020 saat berusia 16 tahun. Saat itu da masih mondok di sana. Hingga pada Agustus Kiai T menikahkan korban dengan mantan santri secara mendadak," ujar Marsa.

Keluarga Mawar sempat kaget dengan adanya pernikahan mendadak tersebut. Namun tak kuasa menolak ketika diyakinkan rencana pernikahan tersebut hasil salat istikharah sang kiai dan harus dilaksanakan.

Berbeda perlakuan dengan korban lainnya, Bunga mengaku mendapat pelecehan seksual seperti dipeluk dari belakang, dipegang tangannya dan di Kiai T duduk di atas pangkuannya.

"Bunga mendapat pelecehan seksual saja tidak disetubuhi. Bunga mengaku pada tahun 2023 lalu, sampai akhirnya keluarga memutuskan untuk memulangkannya dari pondok. Ketika sudah di rumah pun Kiai T masih sering menghubungi korban bilang kalau dia suka ke Bunga," ucapnya.

Atas pengakuan Bunga pada tahun 2023 inilah, Mawar yang memendam kegelisahan selama bertahun-tahun akhirnya bercerita kepada sang suami Y Januari tahun 2024. Dia mengaku telah disetubuhi Kiai T sebelum menikah dengan Y. 

"Saya merasa bersalah menyembunyikan ini semua. Akhirnya saya cerita Januari 2024. Suami marah lantas menelepon Kiai T. Saya tidak tahu kalau waktu itu suami minta uang ke Kiai T," ucap Mawar.

"Setelah itu Kiai T mengirimkan uang sebanyak Rp25 juta lalu suami baru cerita uang itu akan digunakan untuk tes DNA. Lantas kami berdua mencari rumah sakit di Tangerang tapi lebih dari 5 rumah sakit biayanya mahal uangnya tidak cukup," ujar Mawar.

Pada Juli 2024, Mawar memberanikan untuk terbuka kepada ayahnya. Dia menceritakan semuanya dan keluarga langsung syok tak menyangka kejadian yang dialami Bunga juga menimpa Mawar. Bahkan ada tindakan persetubuhan sebanyak 6 kali. 

Setelah mendengar pengakuan Mawar, keluarga sempat memanggil Kiai T ke kediaman salah satu korban di Kecamatan Wanasalam. Di hadapan keluarga korban dan pelaku, Kiai T yang sempat mengelak namun akhirnya mengakui perbuatannya. 

"Waktu itu yang hadir perwakilan keluarga baik dari pelaku dan korban. Pelaku mengaku di hadapan kami telah melakukan, hanya sayangnya tidak kami rekam. Tapi banyak kok saksinya," kata ayah Mawar. 

Keluarga akhirnya melaporkan dugaan pelecehan seksual dan pencabulan tersebut ke Polda Banten. Menurut keluarga, mereka didampingi oleh LBH salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) dan UPTD PPA Kabupaten Pandeglang. 

Namun, ketika dikonfirmasi kepada penyidik didapati informasi bahwa proses pelaporan di Juli lalu baru Lapdu (Laporan Pengaduan) bukan ke Unit PPA.

"Baru Lapdu info yang kami terima, makanya kami datang ke Polda hari ini untuk memastikan lagi," ujar Marsa.

Sementara pihak UPTD PPA Provinsi Banten Nurhayati yang ikut mendampingi korban ke Polda Banten menjelaskan, proses kasus ini telah ditangani unit PPA Polda Banten dan UPDT PPA Banten akan terus mendampingi korban.

"Karena korban berasal dari 2 wilayah berbeda yakni Lebak dan Pandeglang maka dari provinsi yang mendampingi. Untuk visum telah dilakukan, psikologi forensik juga sudah, kita terus mengawal dan mendampingi korban dalam proses hukum ini," kata Nurhayati.

Wartawan berusaha mengonfirmasi perkembangan penyelidikan kasus ini kepada Subdit IV Renakta Direktorat Reskrimum Polda Banten Bripka Tato Novianto Pamungkas, namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons pesan yang disampaikan.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterima korban dari penyidik PPA Polda Banten, dijelaskan polisi telah memanggil beberapa saksi dan terlapor yakni Kiai T. 

Rencananya, akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap korban Mawar serta saksi-saksi lain untuk dimintai keterangan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut berdasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/235.a/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum.

Keterangan tersebut redaksi dapatkan dari yang tertuang dalam SP2HP nomor B.18/889/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum yang ditandatangani oleh Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Banten Kompol Herlia Hartarani pada tanggal 22 Oktober 2024. 

Keluarga korban hingga saat ini berharap keadilan atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Berbagai upaya mediasi pun masih terus berusaha dilakukan lewat perwakilan kerabat pelaku, bahkan mengiming-imingi sejumlah nominal (uang).

"Beberapa Minggu lalu kami ketemu salah satu kerabatnya, mantan Lurah setempat. Beliau mengatakan jangan sampai ini melebar dan kami ditanya berapa nominal yang diminta, tapi keluarga tegas berapa pun akan menolak bahkan Rp1 miliar pun," ucap ayah Mawar.

Editor: Donald Karouw

BANGKALAN, iNews.id - Seorang santriwati di Bangkalan, Madura, Jawa Timur mendapatkan pelecehan seksual diduga dilakukan oknum pengasuh pondok pensantren (ponpes). Mengetahui peristiwa tersebut, keluarga santriwati tidak terima dan memilih melaporkan pelaku ke polisi.

Barang bukti kasus ini yakni isi chat yang diduga antara pengasuh ponpes dan korban berisi ajakan dan ancaman.

Kasi humas Polres Bangkalan Iptu Risna Wijayati membenarkan adanya laporan tersebut. Akan tetapi terkait identitas terlapor masih dilakukan pendalaman.

"Petugas sudah menerima laporan kemarin," ujarnya, Minggu (27/10/2024)

Menurutnya, setelah menerima laporan petugas langsung membawa korban ke RSUD Bangakalan untuk melakukan pemeriksaan.

"selanjutnya ditindaklanjuti satreskrim yang melakukan pemeriksaan VER di RSUD Bangkalan," katanya.

Saat ini petugas masih terus mendalami kasus tersebut. Bahkan dalam waktu dekat sejumlah saksi akan dipanggil.

"Dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, penyidik secepatnya mengundang saksi-saksi untuk pemeriksaan klarifikasi peristiwanya," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID,BONDOWOSO -- Rajut Bangsa bersama HEBITREN menggelar acara pelatihan tentang UMKM dengan ratusan santri di Pondok Pesantren Nurul Ulum Bondowoso, Jawa Timur pada Selasa (30/7/2024).

Pelatihan dengan tema “Sinergi Pemberdayaan UMKM untuk Meningkatkan Wisata Daerah” ini diselenggarakan dengan harapan agar santri-santri di Indonesia dapat menjadi cikal bakal pengusaha dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Terlebih dengan adanya peluang pasar yang semakin luas di era digital saat ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para santri untuk menghasilkan cuan.

Dalam materinya, Alifatul Lailiyah selaku Tenaga Ahli Pendamping Desa Bondowoso menyampaikan kepada santri bahwa “Kabupaten Bondowoso memiliki wisata alam dan wisata desa yang sangat banyak. Potensi wisata ini bisa membuka peluang sebagai pasar bagi pelaku UMKM. Terlebih Bondowoso terkenal dengan kopi arabika nya yang khas.” Tuturnya.

Alifatul Lailiyah juga menambahkan bahwa dengan adanya potensi tersebut berharap agar santri tidak hanya berfokus untuk menjadi sebatas karyawan atau pegawai saja, melainkan dapat menciptakan lapangan usaha sendiri.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Anas Nasihin selaku Pengurus DPP HEBITREN sekaligus sekretaris BWI (Badan Wakaf Indonesia) menyatakan “Santri sangat relevan dalam meningkatkan kualitas ekonomi di masyarakat, dengan memahami bahwa posisi santri sangat strategis dalam mengakselerasi potensi ekonomi yang ada. Dengan menumbuhkan ruang kreativitas berawal dari menemukan ide produk, membuat produk, mengembangkan produk hingga dapat bersaing di pasar.” Ujarnya.

Mengingat bahwa seminar ini diselenggarakan untuk santri tingkat SMA sederajat yang tentunya paham akan dunia digital. Oleh karenanya, sebelum memulai usaha penting untuk melakukan riset dan mengkaji kecendrungan pasar, serta perlu memahami tentang barang atau trend seperti apa yang digemari masyarakat.

“Kegiatan ini akan dilakukan secara kontinyu dalam rangka menjelang acara Munas. Sebagai rangkaian Munas, panitia akan mengajak berbagai stakeholder dalam mengisi literasi wirausaha interpreneur di ekosistem pesantren Indonesia.” Tegas Agus Jui Purmawan selaku Ketua OC Munas HEBITREN.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Mahmud H. Umar BA, ayah kandung almarhumah NI, santriwati yang diduga menjadi korban penganiayaan di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Nusa Tenggara Barat, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Umar juga membuat pengaduan ke beberapa lembaga yang lain.

"Jadi, hari ini kami mendampingi bapak kandung almarhumah santriwati NI mengajukan secara resmi surat permohonan perlindungan hukum terhadap kasus yang dialami almarhumah ke LPSK," kata Yan Mangandar Putra, kuasa hukum keluarga almarhumah di Mataram, Rabu (17/7/2024).

Dia menyampaikan bahwa Mahmud mengajukan permohonan perlindungan hukum ke LPSK tersebut secara daring (online). "Tujuan permohonan perlindungan ini sebagai bentuk dukungan pihak keluarga almarhumah kepada teman-teman Polresta Mataram dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan yang dialami almarhumah," ujarnya.

Menurut dia, penanganan perkara ini tergolong cukup rumit. Meskipun melihat perkembangan kasus berjalan dengan baik, keluarga almarhumah berharap adanya permohonan perlindungan ke LPSK ini dapat mempermudah kepolisian dalam mengungkap kepastian hukum.

Selain meminta perlindungan ke LPSK, lanjut Yan, ayah kandung almarhumah juga berencana melakukan hal serupa dengan menyurati Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA).

"Mungkin Kamis (18/7/2024) besok surat ke KPAI, Komnas HAM, dan Kementerian PPPA diajukan. Ada rencana juga kami akan mendampingi pihak keluarga untuk bertemu dengan pihak KPAI, Komnas HAM, dan Kementerian PPPA di Jakarta pada 29 Juli mendatang," ucap Yan.

Polresta Mataram menangani kasus dugaan penganiayaan santriwati NI ini berdasarkan laporan ayah kandungnya pada 1 Juli 2024. Dalam tindak lanjut laporan, kini Polresta Mataram telah meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Upaya penguatan alat bukti masih berjalan. Sejumlah saksi dari kalangan santriwati dan pengurus Pondok Pesantren Al-Aziziyah masuk dalam rangkaian pemeriksaan penyidik. Autopsi jenazah korban dan pemeriksaan hasil perawatan medis santriwati NI di tiga fasilitas kesehatan wilayah Lombok Timur turut menjadi kelengkapan berkas penyidikan.

Mengenai adanya langkah pelapor mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, Kepala Satreskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Silakan, itu hak dari pelapor. Kami melihat hal itu sebagai bentuk dukungan ke kami," katanya.

Santriwati NI meninggal pada usia 13 tahun usai menjalani perawatan medis secara intensif selama 16 hari di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Raden Soedjono, Kabupaten Lombok Timur, pada Sabtu (29/6/2024). Sebelum akhirnya meninggal di RSUD dr. Raden Soedjono, santriwati NI sempat singgah menjalani perawatan medis di Klinik dr. Candra Lombok Timur dan Puskesmas Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

Perihal penyebab kematian santriwati asal Ende, Nusa Tenggara Timur, itu menjadi salah satu tujuan kepolisian menindaklanjuti laporan orang tua santriwati NI.