Reporter: Nadya Zahira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Perusahaan manajer investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia buka suara terkait kabarpenjualan perusahaan oleh induknya yang sudah menyebarkan undangan penawaran.

Kabarnya, salah satu yang sedang menjajaki untuk membeli perusahaan tersebut adalah BNI Asset Management (BNI AM). Selain itu, dikabarkan bahwa Schroder mengincar nilai transaksi penjualan sebesar US$ 100 juta, sekitar 20 kali-25 kali EBITDA.

Chief Executive OfficerSchroder Investment Management, Michael Tjoajadimemilih untuktidak memberikan penjelasan yang jelasapakah benarperusahaan akan dijual dalam waktu dekat ini.

Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya secara terus-menerus berdiskusi dengan mitra-mitra potensial untuk memastikan, Schroder Investment Management Indonesia tetap memberikan layanan dan nilai yang unggul bagi nasabah mereka.

“Maka dari itu, sebagai sebuah lembaga keuangan yang teregulasi, kebijakan kami adalah tidak memberikan komentar mengenai spekulasi pasar atau rumor tertentu,” kata Michael kepada KONTAN, Senin (21/10).

Sementara itu, Sekretaris Korporasi BNI-AM Akbar Muslim juga memberikan tanggapan terkait rumor bahwa BNI AM akan membeli Schroder Investment Management Indonesia.

Dia menegaskan, sampai dengan saat ini belum mendapatkan informasi apapun, terkait rencana penawaran dari Schroder Investment Management Indonesia, serta bukan ruang lingkup kewenangan Direksi BNI AM untuk memutuskan hal-hal terkait dengan Status Korporat lain diluar BNI AM.

“Maka kami tidak bisa memberikan tanggapan lebih lanjut saat ini, karena bukan ruang lingkup kewenangan Direksi BNI AM untuk memutuskan hal-hal terkait dengan Status Korporat lain diluar BNI AM,” kata dia kepada KONTAN, Senin (21/10).

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Schroders Investment Management Indonesia memberikan tanggapan terkait pemerintah yang berencana menerapkanfamily officedi Indonesia.

Saat ini pemerintah tengah mengkaji kebijakanfamily office,dan nantinya akan melibatkan perusahaan-perusahaan manajer investasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta untuk menggarap.

Untuk diketahui, family office merupakan perusahaan swasta yang bertugas untuk menangani kekayaan satu keluarga atau individu kaya. Tujuan terbentuknya family office tersebut agar orang-orang kaya dari luar negeri ingin menaruh uangnya di Indonesia.

Chief Executive Officer Schroders Investment Management Michael Tjoajadi mengatakan bahwa family office memiliki peraturan dan undang-undang tersendiri di Singapura untuk mengatur segala aspek dan semua kebutuhan, seperti jumlah dana yang harus disetor, perlakuan pajak, kegiatan yang bisa dilakukan, transparansi, dan kebutuhan tenaga kerja.

“Namun saya tidak tau, apakah family office disini nantinya akan dibawah naungan Otorita Jasa Keuangan (OJK) atau tidak, atau apakah under independent sendiri? We don’t know,” kata Michael di Gedung Schroders, Senin (8/7).

Meski begitu, Michael menuturkan bahwa perusahaan private equity di Indonesia tidak berada di bawah pengawasan OJK. Pasalnya, di Indonesia, perusahaan private equity beroperasi seperti PT (Perseroan Terbatas) sendiri.

Menurut dia, perusahaan private equity juga disebut sebagai fund manager atau manajer investasi, lantaran mengelola dana dari kliennya.

"Jadi private equity ini bertindak sebagai fund manager, namun mereka menginvestasikan dana ke perusahaan yang tidak terdaftar di bursa. Tapi, saya tidak tahu di Jakarta mekanismenya akan seperti apa," kata dia.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa family office ini cukup menarik karena akan memberikan keuntungan dari segi pajak.

Kendati begitu, terdapat batasan ukuran minimum dana untuk dapat masuk ke dalam family office. Untuk sebab itu, tidak semua orang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.

DI sisi lain, Michael menjelaskan, pengelolaan dana dalam family office tidak bersaing dengan manajer investasi. Pasalnya, dana ini diinvestasikan dan dikelola,

"Jadi dananya nanti akan ini disisihkan, kemudian diinvestasikan oleh fund manager. Family office juga bukan fund manager yang langsung berinvestasi," kata dia,

Sebelumnhya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara meminta pemerintah mempertimbangkan secara mendalam sebelum membuka peluang masuknya family office.

Hal ini terkait sejumlah hal, misalnya terkait potensi Indonesia yang hanya dijadikan sebagai suaka pajak dan tempat pencucian uang. Kemudian pertimbangan dalam mendorong pajak kekayaan untuk menurunkan ketimpangan.

Bhima mengatakan, ide menarik minat family office dari keluarga super kaya bertolak belakang dari hasil survei yang menunjukkan 86% masyarakat di Indonesia mendukung pemberlakuan pajak kekayaan/wealth tax.

Bahkan diantara negara G20 lain, dukungan responden soal pajak kekayaan Indonesia tertinggi.

"Jika pemerintah justru mendorong family office yang bebas pajak maka ini bisa menyulitkan pemerintah dalam mengungkap, menyidik dan memajaki orang kaya," ujar Bhima kepada Kontan, Senin (1/7).

Kemudian yang jadi kekhawatiran, investasi family office tidak masuk ke sektor riil seperti pembangunan pabrik. Melainkan hanya diputar di instrumen keuangan seperti pembelian saham dan surat utang.

"Jadi dampak ke perputaran ekonomi juga terbatas," tandas Bhima.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terdapat sejumlah pengaruh dari kebijakan papan pemantauan khusus (PPK) Full Call Auction (FCA) atau metode lelang berkala secara penuh, yang sebelumnya sempat membuat bursa saham Indonesia menjadi fluktuatif.

Chief Investment Officer Schroders Indonesia Irwanti menilai, mekanisme perdagangan FCA akan membuat likuiditas saham di Indonesia bergerak tidak pasti. Untuk itu, FCA yang berlaku saat ini perlu dievaluasi kembali guna memastikan kriteria yang ada tidak bersifat subjektif dan lebih adil bagi semua pihak.

"Untuk saham yang overvalued orang tidak bisa jual, mereka seperti stuck. Sehingga kami menginginkan bursa lebih transparan untuk FCA ini," ujar Irwanti di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (8/7).

Meski begitu, Irwanti mengatakan bahwa munculnya kebijakan FCA tersebut juga sebagai respons otoritas bursa untuk mencoba mengendalikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang belakangan ini mengalami fluktuasi.

"FCA ini sebenarnya ide yang bagus, daripada tidak sama sekali. Ideal atau tidak, kami berharapmakin lama makin di-refine. Jadikami tekankan transparansi FCA ini harus diperbaiki, terkait kapan masuk atau keluar, jangan seperti misteri," imbuh dia.

Sebagai informasi, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bursa Nomor I-X tentang Penetapan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus.

BEI telah membagikan surat permohonan tanggapan pelaku pasar atas konsep penyesuaian pada peraturan Papan Pemantauan Khusus. Pengumpulan pendapat ini akan berlangsung sampai 21 Juni 2024.

Secara garis besar ada beberapa kriteria yang mengalami penyesuaian masuk dan keluar, yakni kriteria nomor satu, enam, tujuh dan 10. Ada beberapa ketentuan yang menjadi lebih mudah untuk keluar.

Ambil contoh kriteria nomor 10, suatu saham akan masuk papan pemantauan khusus ketika terkena penghentian perdagangan efek atau suspensi lebih dari satu hari bursa yang disebabkan aktivitas perdagangan.

Awalnya, untuk bisa keluar dari papan pemantauan khusus dengan mekanisme full periodic call auction ini, saham tersebut telah berada dalam papan pemantauan khusus selama 30 hari kalender.

BEI mengusulkan jika suatu saham telah berada selama tujuh hari kalender di papan pemantauan khusus, maka saham itu bisa keluar. Ini jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya.

Adapun pada pekan pertama di bulan Juli ini, terdapat lima saham yang keluar dari papan pemantauan khusus. Dengan keluarnya lima saham ini, ada 220 saham yang berada di papan pemantauan khusus dan ditransaksikan dengan full periodic call auction (FCA).