Bisnis.com, JEMBER - Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan bahwa penahanan Sekretaris daerah Hadi Sasmito akan berdampak pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menahan Hadi Sasmito setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan reklame tetap (billboard) saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember tahun 2023.

"Penahanan beliau tentu berdampak pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2025 karena Pak Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," kata Ahmad Halim saat dihubungi per telepon di Jember, Minggu (3/11/2024).

Menurutnya Sekda Jember bertanggung jawab dalam penyusunan APBD 2025, sehingga hal tersebut dapat mengganggu jalannya pembahasan APBD dan bisa terhambat.

"Untuk itu kami akan berkomunikasi dengan Penjabat sementara (Pjs) Bupati Jember Imam Hidayat dan Pemerintah Provinsi Jatim untuk menentukan langkah selanjutnya terkait pembahasan APBD 2025," tuturnya.

Ia menjelaskan dalam mekanismenya apabila sekretaris daerah berhalangan tetap atau sementara ada mekanisme yang ditentukan yakni melalui pelaksana tugas (plt) sekda untuk membahas APBD, namun pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu.

"Sesuai ketentuan bahwa batas akhir paripurna APBD 2025 yakni pada 30 November 2024, sehingga ada waktu tiga minggu ke depan," ucap politikus Partai Gerindra itu.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Pjs Bupati Jember Imam Hidayat mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah cepat untuk tetap melanjutkan proses pembahasan KUA PPAS APBD 2025.

"Kalau Pak Sekda berhalangan tetap maka ada mekanismenya, nanti saya melihat dari sisi peraturan dan regulasinya seperti apa terkait dengan kepegawaian," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur menahan Sekretaris Daerah (Sekda) Jember HS dalam kasus dugaan korupsi pengadaan billboard, setelah sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jatim, Kombes Pol Budi Hermanto di Surabaya, Sabtu (2/11/2024) saat dikonfirmasi membenarkan terkait penahanan seorang pejabat Pemkab Jember tersebut. "Iya benar," ucap Budi.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan tersangka HS selaku Plt Kepala Bapenda 2023 dan saat ini selaku Sekda Kabupaten Jember diduga tanpa didasari kewenangan dalam penyelenggaraan belanja reklame tetap (billboard). Namun, HS melakukan belanja reklame tetap (billboard).
"Seharusnya penyelenggaraan reklame tetap (billboard) tersebut dilakukan oleh Biro Reklame sesuai Pasal 9 Perbup 42 tahun 2011," ujarnya.
Tersangka HS dalam pelaksanaan belanja reklame tetap (billboard) dilakukan dengan cara pemecahan paket yang seharusnya dilaksanakan dengan metode tender.

"Terdapat kerugian negara sebesar Rp1.715.460.002, sebagaimana hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Provinsi Jawa Timur," tuturnya.
Selanjutnya, setelah melalui serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara, HS dilakukan penahanan pada hari Sabtu 2 November 2024 dan ditetapkan sebagai tersangka.
Terhadap HS dikenakan Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, tentang Tindak Pidana Korupsi.
"Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," ujar Dirmanto.