Jakarta, Investor.id- Kota Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara harus dipersiapkan menjadi kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjadi kota global, menurut Soelaeman Soemawinata, Dewan kehormatan DPP Real Estat Indonesia (REI), Jakarta harus mampu meningkatkan daya saingnya sebagai pusat finansial dan investasi dunia.

“Secara teori ada 8 syarat yang harus dipenuhi Jakarta untuk menuju kota global. Saat ini yang sudah terpenuhi baru 3 syarat yaitu populasi yang besar, adanya perusahaan multinasional dan dominasi ekonomi nasional,” Soelaeman Soemawinata yang Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan (BKTKP) PII dalam siaran pers Sekolah Semanggi Batch II, Sabtu (9/11/2024).

Sedangkan syarat yang belum dipenuhi Jakarta sebagai kota global, jelas dia, yaitu terkait belum seragamnya pembangunan di Jakarta (Hi Degree of Urban Development). 

Lalu, unsur significant and globalized financial sector tidak ada. Kemudian, unsur well developed transportation infrastructure yang kurang maksimal dan tidak simple, serta globally influential output of ideas; innovations, or cultural products.

“Jakarta akan tetap strategis terlebih karena berperan sebagai kota global. Sebagai kota terbesar di Indonesia, peran Jakarta akan tetap eksis karena terdapat banyak institusi keuangan dan kantor pusat perusahaan multinasional,” kata Soelaeman.

Sementara itu, pembukaan Sekolah Semanggi diadakan di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Jum’at (8/11/2024) bertepatan dengan World Town Planning Day dan diikuti oleh 150 orang yang diadakan secara daring. Peserta berasal dari kalangan profesional, praktisi property, dan mahasiswa.

Menurut Adhamaski Pangeran, ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta yang juga ketua penyelenggara Sekolah Semanggi kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya dan tahun ini bertemakan “Optimizing and nanaging Urban Assets, Leveraging Urban Advantages”.

Dia menerangkan tema ini bertujuan bagaimana caranya memanfaatkan, mengoptimalkan dan berinovasi dalam memanfaatkan aset-aset milik Pemerintah, terutama aset terkait tanah dan bangunan di Jakarta.

Sementara itu Tri Indrawan Wakil Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) DKI Jakarta menyatakan bahwa pengelolaan asset daerah berupa tanah dan lainnya itu sudah dibuka peluangnya.

“Tapi kita tetapkan pengelolaannya memberikan benefit seluas-luasnya bagi masyarakat, dampak ekonominya,” ujar Tri Indrawan.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News