JAKARTA, KOMPAS.com - Dian (41) warga Kramat Pulo, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berharap tetap mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk membeli buku dan seragam jika sekolah swasta gratis diterapkan Juli 2025.

Dian memiliki dua orang anak. Anak sulungnya duduk di kelas 9 di SMEA Sekolah Menengah Ekonomi Atas (swasta) dan anak keduanya kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN).

"Maunya KJP tetap ada, harus ada. Kan itu kan buat kita beli-beli buku, baju seragam," kata Dian kepada Kompas.com di Jalan Kramat Pulo, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2024).

Dian mengatakan, pengeluarannya untuk biaya sekolah cukup banyak. Mulai dari bayar SPP, buku, seragam dan perlengkapan lainnya.

"Bayaran sekolah (SPP) misalnya mau beli buku, beli apa, bayar lagi. Belum lagi UN, bayar lagi, saya jadi pusing kebanyakan bayar," kata dia.

Suami Dian yang hanya bekerja sebagai pedagang dan tidak mendapatkan penghasilan tetap. Sebab itu, Dian membantu dengan berjualan bersama adik kandungnya.

"Suami wiraswasta, namanya pedagang enggak selamanya dapat (penghasilan). Makanya saya bantu adik saya jualan mochi, ya lumayan sehari-hari buat makan, buat jajan, nambah-nambahin," kata dia.

Dian mengaku belum mengetahui mekanisme sekolah swasta gratis. Sejauh ini, ia hanya baru mendengar terkait program pendidikan itu dari berita dan omongan mulut ke mulut.

Terlepas dari itu, Dian menaruh harapan besar kepada pemerintah agar semua program-program selalu mengutamakan rakyat bawah.

"Baru dengar dari berita saja, dari namanya omongan orang sana sini gitu ya. Mudah-mudahan programnya berjalan," katanya.

Pendapat senada juga diutarakan Wulan. Ia mengatakan, KJP harus tetap ada untuk kebutuhan dasar anak-anaknya membeli keperluan sekolah.

"Ya harus tetap ada kan apalagi kan kasian kalau Bapaknya resign (kena PHK), kan kasian anaknya. Kita (saya) saja usaha dagang-dagang, bantu (suami)," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, program sekolah swasta gratis bukan ditujukan untuk anak-anak dari kalangan keluarga yang mampu.

Ima menuturkan, program sekolah swasta gratis ini rencananya akan direalisasikan pada Juli 2025 dan menyasar anak-anak dari keluarga tak mampu.

"Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program sekolah swasta gratis) bukan untuk kalangan mampu," ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Nantinya, selain biaya sekolah yang gratis, Pemprov akan menambah bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah seperti seragam serta buku.

"Ini hanya untuk yang memang dia terdaftar sebagai golongan yang tidak mampu, misal satu sekolah kuota 200, 100 orang yang dibiayai Pemda, itu yang akan diberikan," paparnya.

Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah itu masih dievaluasi apakah nanti berupa uang atau barang.

"Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, program sekolah swasta gratis di Jakarta akan diprioritaskan di kawasan padat penduduk.

Dia menyebut, program bantuan sosial pendidikan ini menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu, sehingga akan dilakukan klasifikasi sekolah yang bakal bekerja sama.

"Yang pasti, pertama, sekolah swasta tersebut memang (berada) di wilayah padat penduduk. Yang kondisi wilayahnya banyak orang susahnya," kata Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

"Yang kedua, tidak ada orang mampu yang sekolah di tempat tersebut, itu yang jadi prioritas," tambah dia.

Ima menuturkan, klasifikasi sekolah swasta akan dipetakan sesuai tingkatan atau grade sekolah.

Terlepas dari itu, sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terkait program ini harus bisa menjamin setiap anak mendapat pendidikan yang adil.

"Walaupun anak tersebut (sekolah) gratis, tapi harus dapat pendidikan yang layak," ucapnya.

Ima juga meminta guru-guru bersikap adil dan tidak membeda-bedakan murid, sekalipun siswa tersebut peserta program sekolah gratis.

"Jadi dari guru-gurunya pun benar-benar yang dia mau mengajar siswa-siswinya itu dengan baik dan benar. Jadi tidak membedakan," tuturnya.

Jika kelak ada temuan perlakuan yang tidak adil, kata Ima, DPRD dan Pemprov akan meninjau ulang sekolah swasta tersebut.

"Kalau misalkan mereka membedakan, itu perlu evaluasi. Mereka harus tindak gurunya secara tegas, itu mungkin yang jadi saran saya," tandas Ima.

Sebelumnya diberitakan, DPRD bersama Pemprov Jakarta sepakat menggratiskan biaya pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri maupun swasta di Jakarta mulai Juli 2025.

"Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri, swasta," ungkap Ketua DPRD Jakarta Khoirudin melalui siaran pers, Jumat (1/11/2024).

Khoirudin mengatakan, DPRD dan Pemerintah Provinsi Jakarta juga menyepakati nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Purwosusilo menuturkan, sekolah swasta yang high class tidak ikut dalam kerja sama program sekolah swasta gratis pada 2025.

"Sekolah gratis itu kami bagi nih menjadi klaster-klaster. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Klaster 4 dan 5 itu sekolah-sekolah yang high class, sekolah yang muridnya dari keluarga mampu," ujar Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).

Sekolah swasta kelas atas tidak menjadi sasaran Pemprov karena peserta didiknya berasal dari keluarga mampu.

"Kan yang mau kami bantu bukan anak-anak yang seperti itu kan, ya," imbuh dia.