TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Jumlah siswa di sekolah swasta Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengalami penurunan pada tahun ajaran baru 2024/2025.

Ketua perkumpulan Kepala Sekolah Swasta se-Kota Tangsel Eko Pranoto menjelaskan, penurunan jumlah siswa tidak hanya dirasakan pada tahun ajaran 2024/2025 saja, tapi selalu terjadi di setiap tahunnya.

"Memang penurunan (siswa) sekolah swasta ini bukan terjadi tahun ini saja. Tahun lalu pun penurunan sangat luar biasa. Bahkan lebih besar mungkin penurunan di tahun lalu," ujar Eko Pranoto saat ditemui Kompas.com di Jalan Komplek BSD Sektor 1,1 Blok B2, Lengkong Gudang Timur, Serpong, Kota Tangsel, Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan, banyak faktor yang menyebabkan penurunan jumlah siswa di sekolah swasta wilayah Tangsel.

Contohnya, manajemen sekolah yang masih belum rapi hingga kurangnya branding atau sosialisasi dan promosi pihak sekolah.

Namun, menurut Eko terdapat faktor lainnya yang sangat berpengaruh, yaitu adanya "negeri minded".

Dia menilai, negeri minded membuat para orangtua akhirnya berbondong-bondong mendaftar dan menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.

Sehingga daya tampung siswa per kelasnya melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan dalam Permendikbud Tahun 2021, atau dengan kata lain overload.

Hal itu menjadikan sekolah swasta kekurangan siswa. Padahal, kata Eko, jumlah siswa yang overload itu membuat kualitas belajar menurun.

Namun karena "negeri minded", banyak orangtua yang memaksakan anaknya masuk sekolah negeri.

"Persoalannya kemudian memaksakan diri itulah yang kemudian ya mungkin brandnegeri minded," kata dia.

Faktor lainnya, lanjut Eko, yaitu adanya sistem zonasi.

Menurut dia, sistem tersebut menjadikan sekolah swasta mengalami penurunan jumlah siswa lantaran siswa harus bersekolah sesuai dengan zonasi yang ditentukan dalam Permendikbud Tahun 2021.

"Bagi saya perlu ada perubahan, perlu ada kajian yang kemudian bisa mengangkat kembali sekolah swasta," kata dia.

"Jujur, sistem zonasi saat ini, hampir yang terjadi satu sekolah negeri itu diisi hanya orang-orang satu kelurahan," sambungnya.

Sebagai contoh, SMP Falatehan, Serpong. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2000 itu memiliki target market di sekitar Kelurahan Lekong Gudang Timur.

"Kayak sekolah saya ini, punya market wilayah kelurahan sebelah tapi di kelurahan sebelah ada SMP negeri, otomatis ya market saya lari semua ke negeri," jelasnya.

Bahkan faktor zonasi ini memunculkan keinginan masyarakat untuk dibuatkan sekolah negeri di setiap kelurahan.

Bagi Eko, keinginan tersebut tidak realistis karena dapat mematikan sekolah swasta, khususnya di Tangsel.

"Ini menurut saya tidak realistis. Kalau ini terjadi membangun setiap kelurahan satu sekolah negeri, SMP Negeri, tentu selesai nasibnya sekolah-sekolah swasta," tutupnya.